Yurisprudensi ADELIN LIS

Sebenarnya Putusan Kasasi Adelin Lis ini sudah dijatuhkan sejak 31 Juli 2008.

Akan tetapi karena masalah klasik lambatnya proses transkip dan pengetikan putusan di Mahkamah Agung, maka salinan putusan online baru bisa diakses pada awal Februari 2009.

Putusan ini menegaskan banyak perdebatan seputar dapat/tidak Pembalakan Liar dijerat dengan UU Korupsi (selain UU Kehutanan). Meskipun beberapa Hakim Agung yang menjadi majelis pada Kasasi MA dinilai kontroversial dalam beberapa tindakan dan putusannya, akan tetapi khusus Putusan Adelin Lis ini, secara material patut diapresiasi. Bahkan, penting didorong untuk menjadi Yurisprudensi Tetap agar menjadi acuan bagi hakim di seluruh Indonesia.

Dalam kerangka perlindungan hutan, sebagai alternatif penting menjerat pelaku utama pembalakan liar, UU Korupsi dinilai merupakan senjata yang cukup ampuh. 

Pimpinan MA saat ini merupakan salah satu majelis hakim dalam proses Kasasi Adelin Lis. Dan, satu lainnya termasuk jajaran petinggi di institusi kekuasaan kehakiman tersebut. Sehingga, jika Ketua MA konsisten dalam pemberantasankorupsi dan  illegal logging tentu pertimbangan putusan ini seharusnya diproses untuk menjadi sebuah YURISPRUDENSI TETAP. Harapannya, proses peradilan kasus kehutanan yang dijerat UU Korupsi dan Kehutanan dapat mengacu pada pertimbang-pertimbangan putusan Kasasi Adelin Lis.

Setidaknya ada 5 hal krusial dalam Putusan tersebut:

  1.  Menteri Kehutanan dan Kepolisian RI tidak punya kompetensi untuk mengatakan sebuah perbuatan bukan tindak pidana, karena hal itu hanya dapat dijerat oleh sanksi administratif atau denda.
  2. Penebangan Diluar RKT melanggar kewajiban PT. KNDI, masuk kategori MELAWAN HUKUM
  3. Pelanggaran hukum administrasi menurut MA memenuhi UNSUR MELAWAN HUKUM dalam Pidana Korupsi, seperti disyaratkan Pasal 2 dan 3 UU 31/1999 jo UU 20/2001 (UU Tindak Pidana Korupsi).
  4. KERUGIAN KEUANGAN NEGARA diartikan = Nilai Kayu Bulat yang diperoleh secara Illegal + PSDH + Dana Reboisasi (berdasarkan Audit BPKP Porv. Sumut)
  5. Diterapkannya asas Concursus Idealis, seperti diatur pada Pasal 63 ayat (1) KUHP.

Untuk perincian, silahkan lihat Review singkat dalam bentuk tabulasi dibawah ini.

atau,

Putusan bisa diakses, silahkan klik: Putusan Kasasi Adelin Lis

Semoga bermanfaat.

Salam, FEBRI DIANSYAH

—————–

 

Review

Putusan Nomor 68 K/PID.SUS/2008

Terdakwa: ADELIN LIS

 

No.

Uraian dan Kutipan Putusan Kasasi

Keterangan

 

 

 

MEMORI KASASI JAKSA PENUNTUT UMUM (JPU)

1.

Putusan PN Medan No. 2240/Pid.B/2007/PN-Mdn Tanggal 5 November 2007 bukan merupakan putusan bebas murni (vrisjpraak) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 191 (1) KUHAP, melainkan lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging).

(Hal. 226)

Sehingga bisa diajukan Kasasi oleh Jaksa Penuntut Umum ke Mahkamah Agung. Dan dinyatakan DAPAT DITERIMA.

2.

Hakim PN Medan dalam pertimbangan putusannya halaman 310-317, mengakui nyata-nyata telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum, antara lain:

§         Tidak dilakukan Sistem Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia

§         Penebangan telah dilakukan di luar areal blok RKT PT. KNDI

§         Tidak dilaksanakannya timber crusing dan pembuatan Laporan Hasil Crussing (LHC)

UNSUR MELAWAN HUKUM

3.

“karena perbuatan tersebut hanya dikenakan sanksi administrasi, oleh Majelis dianggap bukan suatu perbuatan melawan hukum (melawan hukum formil) a quo putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003/PUU-IV/2006 Tanggal 25 Juli 2006.

Jadi perbuatan itu adalah perbuatan melawan hukum secara formil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru melakukan penerapan penafsiran melawan hukum dalam kasus ini”.

(Hal. 227)

Hakim Kasasi menyatakan:

Pelanggaran sanksi administrasi termasuk kategori Unsur Melawan Hukum (formil)

Hal ini merupakan koreksi dari banyak mainset dan pradigma berpikir, bahwa pembalakan/penebangan yang dilakukan diluar RKT tetapi masih dalam konsensi hanya dapat dijerat sanksi administratif.

4.

Hakim PN Medan tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Untuk Dakwaan I (Pasal 2 dan Pasal 3 UU 31/1999 Jo 20/2001):

a.       persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain

b.       persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain

c.       alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu

d.       cara hidup dan kesusilaan saksi dan segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

(Hal. 232)

Hakim PN mengesampingkan sejumlah keterangan saksi prinsipil lain.

5.

Pengadilan Negeri hanya melihat “Unsur Melawan Hukum”:

1.       Kewajiban PT KNDI pada: Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Kpts-VI/99, tanggal 30 September 1999, yakni:

a.       Perusahaan harus melaksanakan sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia pada areal hutan seluas 58.590 Hektar

b.       Perusahaan dilarang melaksanakan penebangan hutan di luar areal yang telah ditetapkan di dalam Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan yang telah disahkan ;

c.       Perusahaan harus membangun dan memelihara jaringan jalan di dalam areal kerjanya sesuai dengan ketetapan dan ketentuan tentang pembuatan jalan angkutan serta sesuai dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan yang telah disahkan ;

d.       Perusahaan harus membayar luran Hasil Hutan/Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);

e.       Perusahaan harus mengikutsertakan Koperasi (Koperasi Masyarakat setempat dan Koperasi Sinar Meranti) 25% sebagai hak kompensasi masyarakat (15% dialihkan langsung pada saat Koperasi terbentuk dan 10% diangsur selama 5 tahun dengan hak opsi kenaikan 1% setiap tahun), Lembaga Pendidikan setempat 10% dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 10% sebagai Pemegang Saham Perusahaan;

2.       Kewajiban PT. KNDI untuk melaksanakan timber cruising dan membuat Laporan Hasil Cruising dengan semestinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor: 151/KPTS/IV-BPHH/1993 Tanggal 19 Oktober 1993 tentang peraturan petunjuk teknis Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR;

3.       Kewajiban PT. Keang Nam Development Indonesia untuk membuat Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat dengan semestinya sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) PSDH dan DR;

(Hal. 243-244)

Peraturan yang dilanggar:

  1. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor: 151/KPTS/IV-BPHH/1993
  2. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 805/Kpts-VI/99, tanggal 30 September 1999

 

Seharusnya juga:

  1. PP 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, Pasal 48 ayat (1) s.d (7)
  2. PP 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Pasal 3 ayat (1) s.d (5), Pasal 7 ayat (1) s.d (5)

6.

“…jika seandainya benar ada penebangan yang dilakukan di luar RKT tetapi masih dalam areal HPH PT. KNDI maka hal tersebut dipandang sebagai pelanggaran administratif dan bukan merupakan perbuatan pidana ADALAH tanpa berdasarkan hukum, karena:

  1. Bahwa Menteri Kehutanan maupun Direktur Reskrim Poldasu tidak mempunyai kompetensi untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tindakan administratif;
  2. Bahwa yang berwenang menyatakan apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana adalah Hakim;
  3. Bahwa tindakan Hakim yang membenarkan isi kedua surat tersebut adalah suatu pembenaran bagi lembaga lain selain Pengadilan untuk bertindak sebagai Hakim;

(Hal. 252)

§      Hakim Kasasi menkoreksi mainset dan paradigma Menteri Kehutanan dan Kepolisian terkait dengan Surat Jawaban yang dikirim Menteri Kehutanan, M.S. Kaban dan Reskrim POLDA Sumatera Utara, bahwa pertanggungjawaban penebangan diluar RKT hanya dapat dijerat aturan administratif.

§      Menteri Kehutanan dan Kepolisian tidak berwenang menyatakan suatu perbuatan BUKAN TINDAK PIDANA

7.

“Majelis hakim dalam putusan PN tidak mempertimbangkan unsur Kerugian Negara karena unsur Melawan Hukum tidak terpenuhi. Hal ini merupakan jalan pintas yang ditempuh oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan bebas, karena dalam dakwaan sudah nyata-nyata dapat dihitung dan dibuktikan oleh ahli dari BPKP akibat pengangkutan kayu yang tidak dilindungi dokumen dan tidak dibayarkannya PSDH dan DR…..

Seandainya Majelis Hakim mempunyai kearifan maka jumlah total Rp. 119.802.393.040.- dan US$ 2,938,556.24. adalah kekayaan negara yang dinikmati oleh Terdakwa dengan mengorbankan kepentingan rakyat banyak, hati nuraninya akan terpanggil untuk menggapai keadilan melalui kewenangan yang ada padanya sebagaimana diwajibkan dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

§      KERUGIAN KEUANGAN NEGARA = kekayaan negara yang dinikmati terdakwa

§      Jumlah Total Menurut Audit BPKP:

    Rp. 119.802.393.040.- dan

    US$ 2,938,556.24

8.

Berdasarkan penghitungan BPKP Perwakilan Sumatera Utara, telah terjadi Kerugian Keuangan Negara atas Pemungutan Hasil Hutan Kayu yang dilakukan diluar RKT sejak tahun 2000-2005, yaitu:

1.       Kerugian keuangan Negara atas belum dibayarnya Nilai Kayu Bulat, PSDH dan Dana Reboisasi yang dihitung berdasarkan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) sejumlah Rp.106.980.271.64.0,00 (seratus enam milyar sembiIan ratus delapan puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus empat puluh rupiah) dan US$ 2.608.563,52 ;

2.       Kerugian keuangan Negara atas belum dibayarnya Nilai Kayu Bulat, PSDH dan DR berupa selisih antara dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) dengan Tanda Terima Nakhoda sejumlah Rp. 11.116.292.000,00 (sebelas milyar seratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan US$ 286.448,74 ;

3.       Kerugian keuangan Negara atas belum dibayarnya Nilai Kayu Bulat, PSDH dan DR yang dihitung berdasarkan Berita Acara Pengukuran Barang Bukti sejumlah Rp. 1.705.829.400,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta delapan ratus dua puluh sembiIan ribu empat ratus rupiah) dan US$ 43.543,98

§      Kerugian Keuangan Negara = Nilai Kayu Bulat Bulat, PSDH dan Dana Reboisasi

§      Kerugian Keuangan Negara dihitung dari:

1.       Laporan Mutasi Kayu BUlat

2.       Selisih antara SKSHH dengan Tanda Terima Nakhoda

3.       Berita Acara Pengukuran Barang Bukti      

PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG

9.

Jaksa/Penuntut Umum telah dapat membuktikan bahwa putusan Pengadilan Negeri tesebut adalah pembebasan yang tidak murni.

(Hal. 291)

Sehingga bisa diterima dan diproses di tingkat kasasi.

10.

Selanjutnya menurut Mahkamah Agung judex facti salah menerapkan hukum, karena dalam hal cara mengadili judex facti tidak melaksanakan menurut undang-undang karena judex facti telah membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan namun menyatakan bahwa perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana, melainkan perbuatan yang tunduk dalam hukum administrasi, yang sanksinya berupa tindakan administratif belaka;

(Hal. 291)

§      Hakim Kasasi membenarkan Memori Kasasi JPU, bahwa:

    Menteri Kehutanan dan Kepolisian tidak punya kompetensi untuk menyatakan Penebangan diluar RKT hanya dapat dijerat sanksi Administratif dan denda.

11.

Bahwa judex facti juga keliru dalam menafsirkan Surat Menteri Kehutanan No. S.613/Menhut-II/2006 tanggal 27 September 2006 dan Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan Sumatera Utara No.Pol : K/102/VII/2007/ Dit Reskrim tertanggal 19 Juli 2007 karena menyatakan sudah tepat dan benar serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2002, karena penebangan- penebangan yang dilakukan diluar RKT, dan menurut Mahkamah Agung bahwa Menteri Kehutanan maupun Direktur Reskrim Poldasu tidak mempunyai kompetensi untuk menyatakan suatu perbuatan merupakan tindak pidana atau tindakan administratif, karena yang berwenang menyatakan apakah suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana atau bukan adalah Hakim

(Hal. 291-292)

§      MA mengkoreksi sikap dan paradigma Menteri Kehutanan dan Kepolisian Daerah Sumut tentang menyatakan apakah suatu perbuatan masuk kategori Perbuatan Pidana atau Perbuatan Administrasi.

12.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi–saksi bahwa benar PT. KNDI telah mendapat fasilitas dari negara berupa izin pengusahaan hutan di kawasan hutan Sungai Singkuang – Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pertanian No: 238/KPTS Um/5/1974 yang telah beberapakali diperpanjang dan terakhir diperbaharui dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 805/KPTS-VI/1999 tanggal 30 September 1999. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI Nomor : 805/Kpts-IV/1999, tanggal 30 September 1999, PT. Keang Nam Development Indonesia mendapatkan fasilitas dari Negara Republik Indonesia Cq. Departemen Kehutanan RI berupa Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (UPHHK) seluas ± 58.590 (lima puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh) Ha yang terletak pada kelompok hutan produksi sungai Singkuang-Sungai Natal, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, (dahulu sebelum tahun 2000 adalah Kec. Natal, Kab. Tapanuli Selatan), Propinsi Sumatera Utara, diberikan jangka waktu 35 (tiga puluh lima) tahun, yang berlaku surut sejak tahun 1994 s/d tahun 2029.

(Hal. 292)

§      PT. KNDI mendapatkan FASILITAS NEGARA di Kawasan Sungai Singkuang – Sungai Natal Kabupaten Mandailing Natal

§      Masa konsesi dari tahun 1974 s.d 2029 (55 tahun)

13.

berdasarkan fakta-fakta persidangan, sistim silvikultur TPTI tidak dilaksanakan oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia akibatnya menimbulkan kerusakan hutan di areal IUPHHK PT.

Semua ini terjadi karena Terdakwa ADELIN LIS selaku Direktur Keuangan / Umum di PT. KNDI tidak pernah mengeluarkan dana operasional untuk kegiatan sistim Silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) yang mengakibatkan penebangan pohon kayu hasil hutan dari periode tahun 2000 s/d tahun 2005 tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain lokasi penebangan berada di luar Blok Tebangan / Petak Tebangan Rencana Karya Tahunan (RKT) telah menimbulkan kerusakan hutan;

 (Hal. 292)

§      Salah satu Unsur Melawan Hukum:

“PT. KNDI tidak melakukan sistem silvikultur, padahal itu merupakan kewajiban”

§       

14.

Mahkamah Agung juga menilai Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV/BPHH/1993, tanggal 19 Oktober 1993 tentang Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor 203/Kpts/IV-BPHH/1994, tanggal 7 November 1994 tentang Penyempurnaan Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan No. 152/Kpts/IV-BPHH/ 1993, tanggal 19 Oktober 1993 tentang penilaian dan pengesahan Usulan RKT Pengusahaan Hutan Alam dan Kepmenhut RI No. 16/Kpts-II/2003, tanggal 8 Januari 2003, tentang Rencana Kerja, Rencana Kerja Lima Tahun, Rencana Kerja Tahunan, dan Bagan Kerja Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam Pedoman Penyusunan RKT Pengusahaan Hutan bahwa Penilaian RKT UPHHK pada hutan alam diatur Persyaratan Pokok dan Persyaratan Penunjang yang wajib dipedomani baik oleh pihak perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia

(Hal. 293)

§      MA menyatakan Pedoman dan aturan RKT harus dipatuhi oleh PT. KNDI.

15.

Penebangan pohon yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti berada di luar Rencana Karya Tahunan (RKT).

Berdasarkan saksi Sutcipto Tobing (Hasil Pengukuran Ahli dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah I Medan, dan Hasil Pemeriksaan Rekonstruksi Lapangan dan saksi Cipto Sejati (berdasarkan GPS).

(Hal. 293-294)

§      Penebangan oleh PT. KNDI Terbukti dilakukan diluar RKT

16.

…pada periode tahun 2000 s/d tahun 2005 terbukti disertai dengan Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang tidak sah, karena dokumen SKSHH disalin dari isi Laporan Hasil Cruising (LHC) fiktif, sehingga dapat dinyatakan bahwa dokumen SKSHH yang menyertai pengangkutan kayu bulat hasil hutan secara otomatis adalah fiktif / tidak sama dengan keadaan fisik kayu bulat …

(Hal. 296)

§      SKSHH dinyatakan TIDAK SAH/FIKTIF karena disalin dari isi Laporan Hasil Cruising (LHC), karena tidak sama dengan keadaan sebenarnya.

17.

Terdakwa bersama-sama saksi Ir. Oscar Sipayung, saksi Ir. Washington Pane selaku Direksi PT Keang Nam Development Indonesia, beserta saksi Ir. Sucipto L. Tobing dan saksi Ir. Budi Ismoyo, melakukan tindakan secara tidak sah dengan cara melakukan pemungutan hasil hutan di luar Rencana Kerja tahunan yang telah disahkan.

(Hal. 296)

§      PT. KNDI telah melakukan pemungutan/penebangan TIDAK SAH diluar area RKT

18.

Bahwa perbuatan ini telah menguntungkan Terdakwa dan perusahaan PT. Keang Nam Development Indonesia, bahkan Terdakwa sendiri yang menerima hasil penjualan kayu, selain itu Terdakwa juga menandatangani perjanjian penjualan kayu. Pada waktu jual beli kayu baik itu di dalam maupun di luar negeri kontrak-kontraknya ditandatangani Terdakwa di mana hasil penjualan itu masuk ke rekening Terdakwa selaku Direktur Keuangan/Umum PT. KNDI, di Bank Mandiri;

(Hal. 297)

§      Perbuatan (penebangan diluar RKT) menguntukan Terdakwa.

§      Keuntungan tersebut dilihat dari:

1.       Menerima hasil penjualan kayu

2.       menandatangani perjanjian

3.       hasil penjualan masuk rekening Adelin

19.

Menimbang bawa judex facti salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar, keterangan ahli Hayan Indra auditor BPKP Medan yang menerangkan bahwa berdasarkan isi dokumen dan keterangan ahli penebangan adalah illegal dan kerugian Negara adalah :

– nilai kayu yang dilelang secara illegal Rp.108.911.266.400;

– PSDH Rp.10.891.126.640;

– DR US $ 2.938.556,24;

– Kerugian denda administrative Rp.190.022.260.800;

(Hal. 297)

§      Kerugian Keuangan Negara = Nilai kayu hasil penebangan (yang dilelang) illegal + PSDH + Dana Reboisasi.

§      TOTAL Kerugian Keuangan Negara sama seperti Memori Kasasi JPU

20.

bahwa “pelanggaran hukum administrasi negara” yang di-jadikan alasan penghapus tindak pidana oleh judex facti adalah tidak tepat, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kwalifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakan salah satu kriteria suatu perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair Jaksa Penuntut Umum;

(Hal. 298)

§      Hakim menyatakan pelanggaran hukum administratif memenuhi UNSUR MELAWAN HUKUM dalam Pidana Korupsi.

§      Hakim mengadopsi arti Perbuatan Melawan Hukum secara perdata (onrechmatigedaad) dengan Melawan Hukum Pidana (Wederechtelijkheid)

§      Dalam Ilmu Hukum Pidana, Unsur Melawan Hukum Pidana, dikenal:

1.       Melawan Hukum Formil

2.       Melawan Hukum Materil

a.       UM Materil Positif

b.       UM Materil Negatif

21.

Peradilan pidana menganut “inquisitorial sytem” yang memberikan kewenangan kepada Hakim untuk lebih aktif guna melakukan pemeriksaan secara komprehensif menggali fakta melalui bukti-bukti yang telah dikumpulkan pada tingkat penyidikan, bahkan jika bukti-bukti yang tersedia tidak memberikan keyakinan bagi Hakim, maka Hakim berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan di lapangan sebagai suatu proses mencari dan menemukan keadilan dan kebenaran materiel serta keyakinan Hakim

(Hal. 299)

§      Prinsip Inquisitorial system untuk mencari Kebenaran Materil dalam proses peradilan Pidana

22.

Judex facti menerapkan sistim hukum pembuktian terbalik secara tidak proporsional,

(Hal. 299)

 

23.

Mahkamah Agung menyimpulkan bahwa “pelanggaran hukum administrasi negara” yang dijadikan alasan penghapus tindak pidana oleh judex facti adalah tidak tepat, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kwalifikasi bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, yang merupakan salah satu kriteria perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dakwaan kesatu primair dan dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum, dan karenanya terdakwalah harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dan tindak pidana kehutanan secara bersama-sama dan berlanjut

(Hal. 302)

§      Penegasan MA: Pelanggaran Hukum Administrasi Negara tidak dapat dijadikan alasan penghapus pidana.

§      Pelanggaran Hukum Administrasi memenuhi kriteria Unsur Melawan Hukum.

§      Adelin divonis Korupsi dan melakukan pidana kehutanan.

24.

Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan

(Hal. 304)

§      Penjatuhan 10 tahun menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 Jo. 20/2001)

§      Hakim menerapkan Pasal 63 ayat (1) KUHP yang mengatur perparengan perbuatan dalam konteks Concursus Idealis.

25.

Menghukum pula Terdakwa membayar uang pengganti sebesar

Rp.119.802.393.040,- dan US$ 2.938.556,24.

(Hal. 304)

§      MA menegaskan, bahwa

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA = Nilai Kayu Bulat Bulat Illegal + PSDH + Dana Reboisasi

§      Kerugian Keuangan Negara dihitung dari:

1.       Laporan Mutasi Kayu Bulat

2.       Selisih antara SKSHH dengan Tanda Terima Nakhoda

3.       Berita Acara Pengukuran Barang Bukti

Sumber: ICW, 2008. Disarikan dari Putusan Nomor 68 K/PID.SUS/2008, terdakwa ADELIN LIS

 

2 thoughts on “Yurisprudensi ADELIN LIS

  1. hum oke sih bos mengenai masalah pelanggaran apapun itu menjadi perbuatan melawan hukum… (arrest HR Cohen-Lindenbaum)

    tapi masalahnya bener gak sih kalau perbuatan melawan hukum itu menyebabkan tercabutnya SK secara otomatis? sehingga perbuatan lain setelah perbuatan melawan hukum tersebut dianggap ilegal seluruhnya?

    “aku tidak begitu setuju itu berakibat pada pencabutan SK, karena cabut mencabut kan berada di wilayah PTUN.
    tpi, khusus adelin ku pikir justru Unsur Melawan Hukum itu mengacu pada SK menhut dan kewajiban adelin yang tidak ditunaikan disana.

  2. eits ga jadi deh feb.. tadinya g kepikiran itu kerugian negara dihitung dari sejak adelin gak ngasih saham ke koperasi dan izin hph nya dianggap void sejak itu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s