Politik Kambing Hitam SP3 VLCC

Jaksa Agung sudah tanda tangani SP3 kasus VLCC pada awal februari lalu. Terlepas dari persinggungan dengan konflik politik pihak terkait, kasus ini jadi kontroversial ketika Kejaksaan menyatakan TIDAK ADA KERUGIAN NEGARA.

vlcc-1

Penghentian kasus dugaan Korupsi Very Large Crude Carrier (VLCC) dinilai sebagai salah satu rentetan kebijakan kontroversial di Kejaksaan Agung. Alasan tidak ada Kerugian Negara pun dinilai bermasalah, dan dapat menyudutkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini terbukti ketika BPK membantah pernyataan Jaksa Agung, bahwa BPK tidak pernah nyatakan Tidak Ada Kerugian Negara.

Kasus ini sebenarnya berawal ketika Pertamina merencanakan divestasi dua unit VLCC sejak awal April 2004. Saat itu, diputuskan VLCC dijual secara langsung tanpa harus menunggu laporan riset dari Japan Marine. Hingga, pada tanggal 8 dan 9 Juli 2004, dua unit tersebut diserahkan pada Frontline Ltd. dengan harga US$ 184 juta.

 

Nominal itu kemudian menjadi salah satu titik perdebatan. Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), seharusnya harga wajar per unit VLCC mencapai US$ 120 juta, atau setidaknya US$ 105 juta. Sehingga, seharusnya harga dua unit VLCC berkisar antara US$ 210 juta sampai dengan US$ 240 juta.

 

Artinya terdapat selisih antara US$ 26 juta sampai dengan US$ 56 juta. Dengan kurs sekitar Rp. 9.000,- /1 US$, maka selisih harga jual VLCC dengan harga wajar ternyata cukup signifikan, yaitu maksimal Rp. 504 miliar. Nominal itulah yang kemudian dimaksud sebagai potensi kerugian keuangan negara.

 

Potensial Loss Kerugian Negara itu sangat berhubungan dengan dugaan pelanggaran sejumlah aturan hukum dalam proses tender VLCC. Seperti tertuang dalam dokumen KPPU dan Putusan MA, saat divestasi dilakukan ternyataFinancial Advisor (FA) Goldman Sach ditunjuk langsung tanpa proses tender. Ditambah, Godlman ternyata mempunyai saham 5,34% pada Frontline Ltd. Padahal Frontline Ltd. kemudian ditunjuk sebagai pemenang tender 2 unit VLCC, dengan mengesampingkan penawaran dari dua perusahaan lain. Inilah yang kemudian disebut sebagai ”Persekongkolan Tender”, seperti diatur pada UU nomor 5 tahun 1999 tentang Anti Monopoli.

 

Lebih dari sekedar tekhnis perhitungan dan detail aturan hukum diatas, sebenarnya pengadaan dua unit VLCC sejak tahun 2002/2003 merupakan mimpi besar banyak pihak. Jika VLCC ada, maka Pertamina dapat langsung membawa minyak mentah dari Timur Tengah ke Pelabuhan di Cilacap Indonesia. Sehingga, akan terjadi penghematan dan efisiensi cukup tinggi jika dua super tanker tersbeut benar-benar ada.

 

Dengan bobot mati 260.000 WDT (Long Tons) dan panjang 330 meter, tanker ini benar-benar bernilai penting untuk industri perminyakan Indonesia. Masalahnya, semua penegakan hukum untuk mencari pihak yang bertanggungjawab buntu. Kejaksaan Agung pun menerbitkan SP3. Perkara dihentikan. Semudah itukah?

 

“Kambing Hitam” SP3 VLCC

Delik korupsi dinilai dapat diterapkan untuk menjerat pelaku divestasi VLCC. Awalnya, penanganan kasus dimulai oleh KPK, dan kemudian diambil Kejaksaan Agung. Akan tetapi pada akhir Januari 2009 (25/1), Jaksa Agung menyetujui rencana SP3 kasus tersebut. Dalam berbagai kesempatan, diungkapkan SP3 dilakukan karena BPK tidak menemukan Kerugian Negara. Sehingga ditafsirkan Kejaksaan bahwa BPK menyatakan Tidak Ada Kerugian Negara.

 

Pernyataan itupun mengemuka pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Kejaksaan Agung dengan Komisi III DPR (10/2/2009). Hal ini tentu saja menyudutkan BPK, sehingga terkesan BPK lah “kambing hitam” dibalik SP3 VLCC.

 

Agaknya atas dasar itulah BPK mengeluarkan siaran Pers yang mengklarifikasi dan membantah Jaksa Agung. Bahwa, BPK tidak pernah menyatakan TIDAK ADA kerugian keuangan negara dalam kasus VLCC. Yang terjadi, justru BPK tidak melakukan pemeriksaan/audit dan merekomendasikan agar Kejaksaan menyewa lembaga appraisal (penilai aset) untuk menghitung, Berapa harga wajar/harga pasar saat VLCC didivestasi.

 

Mengacu pada tipologi penghitungan Kerugian Keuangan Negara pada kasus yang diproses di Pengadilan Tipikor, sebenarnya preseden tersebut sudah pernah terjadi. Workshop dan riset yang dilakukan KPK diakhir tahun 2007 menyebutkan, salah satu cara menghitung Kerugian Negara yang diakui oleh Hakim sampai berkekuatan hukum tetap adalah “Harga Realisasi dikurangi Harga Wajar” pada modus Pelepasan Aset.

 

Sehingga, kesempatan untuk menjerat divestasi VLCC dengan UU Korupsi sebenarnya sangat besar. Apalagi Kejaksaan Agung pun menyatakan secara tegas, penjualan tersebut memang melanggar sejumlah ketentuan undang-undang. Tapi, agaknya Kejaksaan Memang Sudah tidak mungkin diharapkan lagi menyelesaikan kasus VLCC.

 

Penegasan Mahkamah Konstitusi

Dua aturan prinsip yang dilupakan Kejaksaan dalam SP3 VLCC adalah Penjelasan Pasal 2 UU 31/1999 Jo 20/2001 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

 

Penjelasan pasal 2 ayat (1) sangat terang menyatakan, adanya tindak pidana korupsi cukup dengan terpenuhinya unsur-unsur perbuatan. Bahkan, diperkuat oleh MK. Hal itu sudah cukup untuk menuntut dan mempidana pelaku.

 

Dengan kata lain, meskipun Kerugian Negara tetap harus diperhatikan dan dihitung, akan tetapi Alasan Tidak Ada Kerugian Negara tenu tidak boleh menjadi dasar dihentikannya sebuah KASUS KORUPSI. Patut dipertanyakan, apakah Kejaksaan Agung sudah melakukan perbuatan yang melebihi wewenanangnya dalam SP3 VLCC?

 

Alternatif Menjerat VLCC

Jika Kejaksaan benar2 berkomitmen, sebenarnya tetap ada alternatif untuk menjerat VLCC, yakni delik KOLUSI.

 

UU 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme punya satu bagian yang dapat menjerat penyelengara negara dan swasta yang melakukan PERSEKONGKOLAN atau KOLUSI. Unsur Kerugian Negara tidak menjadi sesuatu yang mutlak disini.

 

Kolusi itu sendiri diartikan: ”Permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara”.Jelas, Komisaris dan Direktur sebuah perusahaan BUMN masuk dalam kategori Penyelenggara Negara.

 

Sehingga, jika Kejaksaan Agung punya itikad dan komtimen, bisa dilakukan dua hal: Pertama, Menyewa lembaga appraisal untuk menghitung Harga Wajar dan Nilai Aset VLCC dan Kedua, Menjerat dengan dakwaan Berlapis (Pasal 21 UU 28/1999)

 

Tapi memang hampir tidak mungkin berharap pada Kejaksaan. Karena itulah, ICW sangat mengecam SP3 VLCC. Apalagi ketika lembaga lain seperti BPK dikambinghitamkan untuk sebuah kebijakan kontroversial seperti SP3. KPK mungkin memang harus kembali mengambil kasus yang memang awalnya ditanganinya dulu. Dan, sangat penting bagi Presiden untuk mengevaluasi kinerja Jaksa Agung dalam pemberantasan korupsi. Itupun jika benar Presiden konsisten dengan semangat pemberantasan korupsi. (*)

 

——————–

berikut petikan Bantahan BPK terhadap pernyataan Jaksa Agung:

 Pernyataan Jaksa Agung, Hendarman Supandji: 

  1. “Kita lalu meminta BPK melakukan audit untuk menghitung kerugian negara. Ternyata BPK belum bisa menghitungnya karena tak ada harga pembanding”
  2. “Dalam proses selanjutnya, kita menunggu BPK. Ternyata BPK menyatakan belum bisa menemukan kerugian Negara”

 

Bantahan BPK:

  1. Keputusan ada tidaknya kerugian negara dalam kasus penjualan kapal tanker Very Large Crude Carrier (VLCC)Pertamina sepenuhnya merupakan kewenangan Kejaksaan Agung bukan BPK RI;
  2. BPK RI hanya menyatakan bahwa penghitungan kerugian negara atas transaksi penjualan VLCC tidak dapat dilakukan sesuai dengan metode dan prosedur penghitungan yang diterapkan oleh BPK RI.
  3. BPK RI adalah lembaga audit bukan appraisal (penilai aset). BPK RI tidak berwenang dan tidak berkompeten untuk menilai dan menetapkan harga pasar yang wajar dalam transaksi penjualan 2 unit VLCC Pertamina. Pihak Kejaksaan Agung dapat saja menyewa lembaga appraisal yang kompeten untuk melakukan penilaian harga pasar yang wajar sebagai dasar dalam menentukan kerugian negara.

 ————————–

Catatan:

Sebenarnya ada begitu banyak lembaga Apprisal di Indonesia, salah satu yang beberapa kali digunakan untuk menilai aset (dalam BLBI), adalah:

                             

MAPPI: Masyarakat Profesi Penilai Indonesia

(Indonesian Appraisal Society) Jl. Kalibata Raya No. 11-12E Jakarta Selatan.

 

Atau, ada asosiasi Apprisal companies di Indonesia…

GAPPI: Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia

(Association of Indonesian Appraisal Companies)

——————————–

Semoga semacam Counter note awal terhadap dalil SP3 VLCC yang dilakukan Kejaksaan Agung ini bermanfaat.

———————————-

Lampiran:

 

  1.  Putusan KPPU s.d Kasasi MA
  2. Putusan Peninjauan Kembali (PK) VLCC di Mahkamah Agung
  3. Klarifikasi (bantahan) BPK terhadap alasan SP3 Kejaksaan Agung

————————-

 

* * *

 

PENJELASAN

 

I.              Aturan Hukum yang Dilanggar (MELAWAN HUKUM)

Divestasi 2 unit VLCC ini dinilai melanggar sejumlah undang-undang, Peraturan Pemerintah, surat dari Menteri Keuangan, aturan internal Pertamina, dan kesepakatan tender, terdiri dari:

  1. UU 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
    1. Pasal 19 huruf d: Diskriminasi terhadap Pelaku Usaha dan Penunukan Langsung
    2. Pasal 22: Persekongkolan Tender

 

Mengacu pada Putusan KPPU No. 07/KPPU-L/2004, pada prinsipnya PT. Pertamina bersalah melanggar UU 5 tahun 1999.

 

Pertamina telah melakukan Penunjukan Langsung Goldman Sach (singapore) Pte. sebagai financial advisor (FA) dan arranger dalam penjualan 2 unit Kapal Tanker VLCC dan penerimaan penawaran (bid) III Frontline, Ltd.

 

Goldman Sach Pte. diduga melakukan persekongkolan tender dengan peserta tender: Frontline Ltd. dan PT. Perusahaan Pelayaran Equinox sebagai agen Frontline Ltd.

 

Dalam penawaran III, meskipun sudah lewat waktu (2 hari dari 7 Juni 2004), FA tetap menerima revisi penawaran di Hotel Grand Hyatt, Jakarta dengan nilai penawaran US$ 184juta. (Tidak dihadapan Notaris dan Tidak di Singapura)

 

FA mengatakan pada Pertamina bahwa Frontline Ltd. adalah penawaran terbaik dan tidak cukup waktu jika meneruskan proses ini. Pertamina menyetujui dan memutuskan Frontline Ltd sebagai pemenang.

 

FA ternyata memiliki saham di Frontline Ltd. sebesar 5,34%. Dengan demikian, upaya untuk memenangkan Frontline Ltd. masuk dalam kategori PERSEKONGKOLAN dan merupakan akibat dari conflict of interest antara Fa dengan peserta tender.

 

Pertamina yang dianggap mengetahui adanya persekongkolan dan konflik kepentingan tidak melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan, dan justru menyetujui Frontline Ltd. sebagai PEMENANG.

 

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Pertamina menjadi Persero.
  1.  
    • Awalnya, berdasarkan UU No. 8 tahun 1971, PERTAMINA adalah Perusahaan Negara yang dimiliki sepenuhnya oleh Negara RI.
    • Berds. PP 31/2003 dialihkan menjadi PERSERO.
    • Pasal 3ayat (1) dan (4):

(1)     Modal Persero Pertamina berasal dari kekayaan negara yang tertanam dalam Pertamina

(2)     Modal awal sementara Persero ditetapkan oleh Menteri Keuangan

 

Hal ini terkait dengan dalil Direksi Pertamina yang mengatakan penjualan VLCC dilakukan dalam keadaan mendesak dan tidak dapati ditunda-tunda lagi karena kedaan kahar.

 

VLCC merupakan aset atau kekayaan Pertamina yang sudah ada sejak Pertamina masih berstatus Perusahaan Negara. Sehingga masuk kualifikasi “Modal Awal”.

 

Penetapan Modal Awal merupakan kewenangan Menteri Keuangan. Meliputi: status modal, pengalihan ataupun penjualan aset tersebut.

 

Status modal awal dan pelepasan aset Pertamina diatur lebih detil di Surat Dirjen Anggaran a.n. Menteri Keuangan No. S-5765/2003. Bahwa penjualan aset harus dengan persetujuan Menteri Keuangan RI.

 

  1. Surat Dirjen Anggaran a.n Menteri Keuangan RI No. S-5765/MK.02/2003, tertanggal 11 november 2003, kepada Direktur Utama PT. PERTAMINA tentang ”Penyelesaian usul penghapusan dan pelepasan aset Pertamina”
  1.  
    • Permohonan penghapusan aset Pertamina dapat ditindaklanjuti setelah inventarisasi aset selesai;
    • Pada dasarnya penjualan dan penghapusan aset harus dengan persetujuan Menteri Keuangan;
    • Jika masih akan dilakukan penjualan, sebaiknya diutamakan aset yang benar-benar tidak dipergunakan lagi dan apabila tidak dihapuskan akan menjai beban perusahaan atau menimbulkan kerugian;
    • Penghapusan aset tersebut harus diusulkan terlebih dahulu oleh Direktur Utama PT. Pertamina (persero);
    • Surat pengusulan diajukan pada menteri keuangan setelah sebelumnya mendapat rekomendasi Menteri BUMN

 

  1. Peraturan Pertamina: SK. No. 077/C0000/2000-SO (SK-077) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pertamina/KPS/JOB/TAC.
  1.  
    • Bab IV huruf A, angka 3 tentang Penunjukan Langsung

Terdapat dua kriteria yang diperbolehkan penunjukan langsung, yakni dalam hal:

  1.  
    1. jika penyedia adalah Usaha Kecil atau Koperasi
    2. jika harga barang/jasa lebih rendah dari Rp. 50 juta atau US$ 5 ribu (diuraikan dalam 10 syarat keadaan/jenis)

 

II.            KERUGIAN NEGARA

 

  1. Perhitungan KPPU
  1.  
    • METODE: menghitung POTENSIAL LOSS. Present value berdasarkan return of investment (RoI) hasil kajian dari Japan Marine; dan Keterangan Ahli Shipbroker Association (ISBA).
    • Estimasi 1: dengan RoI 11,83%, maka harga pasa per 1 unit VLCC adalah US$ 110 juta.

TOTAL: US$ 220 juta.

  1.  
    • Estimasi 2: harga 1 unit VLCC berkisar US$ 105 juta –  US$120juta.

TOTAL US$ 210 juta – 240 juta

  1.  
    • Estimasi Kerugian Keuangan Negara: (US$ 210 juta – US$ 184 juta) s.d (US$ 240 juta – US$ 184 juta).

TOTAL: US$ 26 juta s.d US$ 56 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s