IZIN PRESIDEN

Izin Presiden untuk melakukan Pemanggilan, Pemeriksaan dan Penahanan Tersangka Kasus Korupsi untuk Pejabat Daerah seperti Gubernur, Bupati, Walikota, dan anggota DPR/DPD/DPRD tidak lagi menjadi hal yang mutlak.

 

  1. Anggota DPR/DPD/DPRD yang diduga melakukan korupsi, dapat langsung diproses Penegak Hukum tanpa perlu izin Presiden. Meskipun kasus korupsi mungkin terjadi sebelum dia menjabat sebagai anggota legislatif.
  2. Pejabat Daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dapat diperiksa dan ditahan tanpa izin Presiden jika setelah 60 hari SEJAK DIAJUKAN izin tidak keluar. Titik tekan MA disini adalah, sejak pengajuan Izin oleh instansi Penegak Hukum.

 

corruption_who_cares_cover2Silahkan download disini, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 09/2009

klik: SEMA Izin Presiden Kasus Korupsi

atau di URL Web Mahkamah Agung

http://www.mahkamahagung.go.id/fileyur/sema_090001.pdf

Isinya sama saja, sengaja saya attach juga di blog ini, karena pengalamannya file dari Web MA kadang sulit diakses.

Semoga bermanfaat untuk advokasi pemberantasan korupsi.

 

Salam,

Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s