Memberantas Korupsi Setengah Hati

Jadi, seharusnya jumlah kasus minimal yang berhasil diselesaikan mulai dari penyidikan per tahun adalah 1.269 kasus korupsi, di luar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Ketika tulisan ini ditulis, Kejaksaan Agung masih terus disorot terkait tugasnya dalam pemberantasan korupsi. Setelah hampir 10 tahun sejak diproses, putusan PK kasus Joko S Tjandra (JST) justru diduga “bocor”sebelum dibacakan pada Kamis (11/6) di Mahkamah Agung (MA).

Akibatnya, Kejaksaan Agung gagal melakukan eksekusi karena JST telanjur berangkat ke luar negeri.Kejaksaan pun dinilai lalai dan tidak mampu mengawasi JST. Padahal, menurut catatan ICW, si terhukum JST tercatat sebagai orang ke-45 yang diduga kabur terkait kasus korupsi. Beberapa waktu sebelumnya, sejumlah kebijakan kontroversial terkait pemberantasan korupsi terjadi di Kejaksaan Agung.

Begitu banyak kasus besar di SP3,tapi kasus lainnya tidak selesai, bahkan praktik diskriminatif yang berpotensi melindungi pihak tertentu dikhawatirkan benar-benar terjadi. Sulit mengatakan denyut pemberantasan korupsi di Kejaksaan Agung saat ini akan berjalan menuju masa depan yang baik.Tapi,bagaimana sesungguhnya “prestasi” penanganan kasus korupsi di institusi Adhiyaksa ini?

Penyidikan Korupsi

Dari aspek penindakan, publik selalu mendengar klaim keberhasilan yang disampaikan Kejaksaan Agung.Benarkah? Belum tentu. Perhatikan data kejaksaan yang dimuat di website (situs) kejaksaan.go.id. Pada 2005,kejaksaan seluruh Indonesia telah melakukan penyidikan terhadap 425 kasus dari 1.330 kasus yang ada tahun itu.Tingkat efektivitasnya ternyata hanya 31,95%.

Dalam nilai rapor indikator sederhana ini saja, sebenarnya masuk kategori “nilai merah”. Dengan kata lain, efektivitas penanganan perkara korupsi hanya 3,1. Demikian juga dengan tahun 2006,2007,dan 2008. Pada 2006, 454 kasus diselesaikan dari 1.758. Efektivitas kejaksaan ternyata menurun dari tahun sebelumnya, yakni hanya 25,82%.Kemudian 2007,hanya 307 kasus selesai dari 1.556 yang tersedia.Atau tidak lebih dari 19,73%.Sementara di 2008,situs kejaksaan tidak memuat rinci seperti tiga tahun sebelumnya.

Hanya tertulis ditangani 1.384 kasus. Agaknya angka ini merujuk pada kasus tersedia di kejaksaan yang berasal dari sisa kasus tahun sebelumnya dan kasus yang masuk pada 2008. Mengacu pada penanganan kasus korupsi dengan indikator sederhana seperti jumlah kasus ini,dapatkah kejaksaan dikatakan berhasil memberantas korupsi? Sungguh sulit memberikan apresiasi pada rekan-rekan berbaju cokelat di bawah payung Adhiyaksa tersebut.Bagaimana tidak,tren kasus selesai ternyata terus menurun dari 2005 hingga tahun berikutnya, yakni dari 31,95% menjadi 25,82%,dan kemudian 19,73%.

Jika angka-angka di atas dikawinkan dengan jumlah subinstitusi kejaksaan di seluruh Indonesia, akan diperoleh data yang lebih menarik. Jumlah kejaksaan tinggi saat ini 30,kejaksaan negeri 337,dan cabang kejaksaannegeri108kantor. Untukmenilainya,kita dapat mengacu pada standar kejaksaan sendiri, yakni Kebijakan Ciloto, 7 Desember 2005.

Dikuatkan dengan surat JAMPIDSUS No B-11/FD/F.1/02/2006 tanggal 10 Februari 2006 diatur syarat penanganan kasus korupsi minimal 5 untuk kejaksaan tinggi,3 untuk kejaksaan negeri dan 1 untuk cabang kejari. Atau lebih dikenal dengan 5:3:1. Jadi, seharusnya jumlah kasus minimal yang berhasil diselesaikan mulai dari penyidikan per tahun adalah 1.269 kasus korupsi, di luar yang ditangani Kejaksaan Agung.

Validitas Data

Di sisi lain,data penanganan kasus korupsi ternyata dicatat berbeda di beberapa versi laporan resmi kejaksaan. Jika di situs diklaim sudah tangani 425 kasus pada 2005,ternyata di laporan kejaksaan pada hari Antikorupsi Sedunia 2008 yang disampaikan di depan Presiden RI,jumlahnya lebih banyak, yakni 546 kasus korupsi di tahap penyidikan.

Bandingkan dengan 2006,2007,dan 2008. Pada 2006,di situs 454 kasus,sedangkan di laporan yang disampaikan pada Presiden 588 kasus korupsi.Demikian juga pada 2007,di situs tertulis 307 kasus diselesaikan, sementara di laporan hari antikorupsi sampai 636 yang diklaim ditangani di tahap penyidikan. Data yang disampaikan kejaksaan pada Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI juga punya perbedaan dengan sumber resmi situs ataupun laporan di hari antikorupsi sebelumnya.

Beragam versi ini tentu mengundang pertanyaan dan keraguan publik pada data yang dirilis Kejaksaan Agung.Karena itulah, mekanisme pengawasan yang dapat diterapkan pada kejaksaan tidak hanya pengawasan intens dari kasus per kasus, tetapi juga dibutuhkan audit mendasar terhadap klaim prestasi penanganan kasus korupsi. Berbicara korupsi sebagai kejahatan luar biasa yang dekat dengan kekuasaan,tentu indikator kualitas penanganan kasus korupsi terletak di level kekuasaan itu sendiri.

Pertanyaannya sederhana,apakah yang ditangani korupsi kelas teri (operator,bawahan,dan pesuruh), atau justru sudah mampu menjerat gembong koruptor (mastermind)? Berdasarkan pemantauan ICW pada sembilan daerah utama di Indonesia, dapat dilihat, selain lemah dari aspek kuantitas, sebagian besar kasus yang ditangani ternyata masih belum menyentuh mastermind.

Dari 665 tersangka kasus korupsi yang terpantau pada 2008 di sembilan daerah, ternyata 70,8% (510 orang) di antaranya hanyalah aktor level middle management, kemudian 18,1% dari lower management atau sekitar 130 orang. Sementara mastermind yang terjerat tidak lebih dari 25 tersangka (3,5%). Bandingkan dengan kasus korupsi besar yang justru di SP3 Kejaksaan Agung.Tujuh kasus besar dengan kerugian negara fantastis justru berakhir dengan surat penghentian penyidikan.Demikian juga dengan nasib mega korupsi seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). BLBI bahkan “memakan korban”.

Sejumlah jaksa di Kejaksaan Agung justru terseret pada jaringan mafia dan salah satunya divonis menerima suap dalam penanganan BLBI Sjamsul Nursalim. Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) sebagai struktur tertinggi di bawah Jaksa Agung dalam penanganan pidana korupsi, tentunya harus bertanggung jawab merapikan dan memastikan pemberantasan korupsi efektif di institusinya.Berdasarkan Keputusan Jaksa Agung No 558/A/J.A/12/2003, kewenangan tersebut melekat pada Jampidsus yang membawahi langsung empat direktorat tindak pidana korupsi, ekonomi,dan pidana khusus lainnya.

Jika saja semua penanganan kasus korupsi yang diamati publik selama ini merupakan otonomi kewenangan Jampidsus,tentu saja evaluasi sederhana ini menjadi catatan amat buruk. Akan tetapi,struktur Jampidsus yang berada di bawah Jaksa Agung,dan sifat kebijakan penindakan Jampidsus yang cenderung hanya rekomendasi bagi Jaksa Agung, maka potret buraminipuntidakdapatdilepaskandariperan orang nomor satu kejaksaan ini.

Beranjak pada aspek struktural ketatanegaraan, maka evaluasi pemberantasan korupsi yang mengacu pada kinerja Jampidsus dan Jaksa Agung ini wajib menjadi masukan bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).Sehingga, wajar jika Presiden melakukan koreksi terhadappotretburamkejaksaan.Selainsecara struktural kejaksaan berada di lingkaran eksekutif,Presiden SBY juga tidak bisa lepas tangan pada terhambatnya pemberantasan korupsidikejaksaan.

Alih-alihmengklaimKPK yang independen,Presiden menyarankan lebih baik memberikan teguran keras terhadap kejaksaan dalam pemberantasan korupsi. Karena baik atau buruknya prestasi dan komitmen antikorupsi eksekutif merupakan cerminan dari potret kejaksaan dan kepolisian, bukan KPK. (*)

Febri Diansyah, Peneliti Hukum, Anggota Badan Pekerja ICW

Disalin dari Kolom PERISKOP, Seputar Indonesia, 21 Juni 2009

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s