Kami CICAK, Cinta KPK

“Premis sederhananya, sejumlah uang yang diberikan pada pejabat, penyelenggara negara, anggota DPR dan penegak hukum ditujukan untuk “merebut dan mengakumulasi keuntungan” merupakan perilaku busuk seperti dibicarakan dalam teori pemburu rente (rent-seeking behaviour)”


cicak lainnyaCicak bayonet

CICAK vs BUAYAMeskipun dengan logika terbalik, tapi mungkin kita harus “berterimakasih” dengan Kabareskrim Markas Besar Kepolisian RI yang mengatakan “cicak kok mau melawan buaya” (MBM Tempo, 12/7). Konteks pernyataan beliau yang dikutip dalam salah satu laporan utama pada sub judul “menjegal KPK” ternyata tidak mudah dilupakan para aktivis antikorupsi dan masyarakat luas. Betapa tidak, mereka sudah kadung berharap banyak dengan KPK yang dinilai lebih mampu menyeret para koruptor ke bui, membekukan rekening dan merampas aset hasil korupsi. Atau, tidak berlebihan jika dikatakan, institusi KPK merupakan lembaga negara yang dicintai oleh masyarakat Indonesia, minus koruptor.

Namun, sayangnya sampai hari ini, KPK justru masih terus diserang, dijegal, digempur dan didelegitimasi dengan berbagai cara. Tujuannya sederhana, KPK harus mati. Harapannya? Kekuatan koruptor dan transaksi-transaksi kotor yang dilakukan penyelenggara korup dengan pihak swasta dapat lebih leluasa dilakukan. Tidak berlebihan agaknya jika dikatakan, KPK dikepung.

Kinerja KPK

Keresahan kelompok politisi, penegak hukum dan imperium bisnis tertentu dengan keberadaan KPK dinilai berangkat dari cukup berhasilnya komisi ini menyeret sejumlah koruptor. Secara umum, sektor yang awalnya disebut “zona aman pemberantasan korupsi”, sekarang diobrak-abrik. Parlemen, tokoh politik, bebisnis besar dan pejabat negara (pusat/daerah) telah disentuh satu persatu. Meskipun dalam beberapa hal KPK masih terus kami kritik, akan tetapi memilih mempertahankan KPK dan memberkuatnya tetap jadi sikap pihak antikorupsi hingga saat ini.

Berdasarkan catatan ICW, dari pertama kali berdiri sejak 29 Desember 2003 sampai 11 Juni 2009, KPK sudah menjerat 158 tersangka yang tersebar di sektor-sektor penting. Meskipun KPK masih terus dikritik melakukan praktek “tebang pilih” dalam pemberantasan korupsi, akan tetapi secara umum, prestasi KPK jauh lebih memberikan harapan dibanding institusi lainnya. Di tangan Pengadilan Tipikor, semua terdakwa yang diajukan pada akhirnya divonis bersalah. Fenomena ini sangat kontras dengan potret di Pengadilan Umum, dimana hampir 50% terdakwa kasus korupsi yang diajukan justru divonis bebas/lepas.

Dari Januari 2008 – Juni 2009, tipologi kasus korupsi yang ditangani KPK berdasarkan modus didominasi oleh Suap (33,73%); diikuti Mark-Up yang biasanya terjadi pada korupsi pengadaan barang dan jasa (21,69%), kemudian penggelapan atau pungutan liar (19,28%).

Dari kacamata Oligarkhi Politik-Bisnis sebagai akar korupsi, tipologi ini dapat dibaca dengan lebih optimis dibanding kinerja institusi lain. Kejahatan yang dilakukan melalui tindakan suap seringkali disebut sebagai pidana yang sulit diungkap. Akan tetapi KPK mampu mengungkap kasus demi kasus yang melibatkan anggota DPR, pengusaha papan atas, eksekutif dan bahkan Jaksa di Kejaksaan Agung. Selain itu, suap pun dilihat sebagai salah satu tentakel besar dari gurita korupsi. Melalui suap, pelaku bisnis dapat mempengaruhi kebijakan eksekutif dan legislatif. Dan dengan cara ini juga, mereka mengamankan potensi dijerat ancaman pidana di institusi penegak hukum. Premis sederhananya, sejumlah uang yang diberikan pada pejabat, penyelenggara negara, anggota DPR dan penegak hukum ditujukan untuk “merebut dan mengakumulasi keuntungan” sepertihalnya yang dibicarakan dalam teori pemburu rente (rent-seeking behaviour).

Kejaksaan dan Pengadilan Umum

Kinerja KPK dengan Pengadilan Tipikor tentu masih jauh lebih baik dibanding Kejaksaan dan Pengadilan Umum dalam pemberantasan korupsi.

Fenomena penghentian penyidikan (SP3), jaksa bermasalah dan vonis bebas/lepas di pengadilan umum menjadi catatan yang sulit berubah dari tahun ke tahun. Bagaimana pemberantasan korupsi bisa efektif dan kuat di tangan Kejaksaan jika aktor utama (mastermind) banyak yang tidak terjerat. Atau, bagaimana mungkin masyarakat masih percaya dengan pengadilan umum jika 659 dari 1421 terdakwa kasus korupsi yang diproses di pengadilan umum dari tahun 2005-2008 divonis bebas/lepas, dan sebagian lainnya banyak yang divonis ringan?

Menilai putusan hakim dari sudut pandang vonis bebas/lepas ini tentu akan ditentang oleh sebagian hakim. Bantahan yang selalu muncul dari pihak Mahkamah Agung adalah, hakim tidak harus memutus bersalah. Sehingga wajar saja jika suatu kali hakim memutus bebas, ringan atau bahkan hukuman percobaan. Sepintas argumentasi MA tersebut masuk akal, akan tetapi ia tetap saja tidak mampu menjawab pertanyaan, bagaimana jika fenomena vonis bebas/lepas tersebut menjadi trend dari tahun ke tahun? Dan, bagaimana jika hakim yang sama ternyata memberikan pertimbangan dan legal reasoning yang berbeda dalam memutus beberapa kasus padahal karakter perbuatan pidana dan perkara kasus tersebut mirip?

Selain itu, prioritas pemberantasan sebaiknya fokus pada upaya memutus dan memecah konsolidasi oligarki politik-bisnis yang merajalela di berbagai institusi negara. Pertanyaannya, mungkinkah kejaksaan bisa mengambil peran maksimal dalam kondisi institusi yang limbung seperti saat ini? Berdasarkan teori oligarkhi politik sebagai akar korupsi, kita patut khawatir, justru sebagian jaksa adalah unsur dari oligarkhi tersebut. Perhatikan kasus Urip Tri Gunawan, BLBI, dan Kasus Bank Bali yang ditangani Kejaksaan.

Kita juga dapat membaca karakteristik kasus yang dihentikan Kejaksaan Agung dari tahun 2008 hingga Mei 2009. Unsur kekuatan politik dibalik tersangka kasus korupsi atau keterlibatan kelompok bisnis menjadi varian menarik pada kasus-kasus yang dihentikan tersebut. Setidaknya ada tujuh tersangka yang terpantau oleh ICW. Jika diklasifikasikan berdasarkan “kelas aktor”, mereka dapat dikualifikasikan sebagai mastermind atau aktor kelas atas. Akan tetapi, dengan alasan “tidak cukup bukti” Kejaksaan menghentikan perkara korupsi tersebut.

Kelas aktor yang diberikan SP3 oleh Kejaksaan Agung ini semakin kontras saat kita membaca data penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan di daerah. Berdasarkan pemantuan ICW pada 9 daerah utama di Indonesia, dapat dilihat, meskipun jumlah kasus yang ditangani kejaksaan cukup banyak, sebagian besar ternyata masih belum menyentuh aktor utama (master mind pelaku korupsi). Dari 665 tersangka kasus korupsi yang terpantau di tahun 2008 pada 9 daerah, ternyata 70,8% (510 orang) diantaranya adalah aktor level middle management, kemudian 18,1% dari lower management atau sekitar 130 orang. Sedangkan mastermind yang terjerat tidak lebih dari 25 tersangka (3,5%).

Premis sederhana yang kami percaya di ICW, strategi penanganan pidana korupsi setidaknya harus memenuhi dua unsur. Pertama, menjerat intelectual dader (aktor utama/mastermind). Tidak mungkin pemberantasan korupsi efektif jika pelaku yang diproses bukan pelaku utama.

Sehingga, jika penanganan kasus korupsi tidak mampu menjerat pelaku intelektual atau pihak yang paling menikmati dan berkontribusi dalam sebuah kejahatan, maka pemberantasan korupsi tersebut relatif tidak akan berdampak besar.

Dengan potret ini tentu masih cukup sulit berharap pada kejaksaan. Apalagi posisi Kejaksaan berdasarkan berbagai riset dan survey ternyata masih terklasifikasi sebagai sektor yang paling dekat dengan korupsi. Alih-alih mempercayai klaim keberhasilan kejaksaan, masyarakat justru meyakini institusi ini termasuk sektor penting yang harud dibersihkan terlebih dahulu.

Perhatikan Riset Transparancey International Indonesia (TII) tentang Corruption Perception Index dan Indeks Suap tahun 2008. Disebutkan, seluruh kelompok responden (Tokoh Masyarakat, Pelaku Bisnis dan Pejabat Publik) menyatakan bahwa Institusi Hukum (Pengadilan dan Kejaksaan) merupakan prioritas sektor yang harus dibersihkan.

Mematikan KPK

Mungkin karena itulah, banyak pihak merasa sangat dirugikan dengan keberadaan KPK. Sehingga, upaya-upaya delegitimasi dan pembusukan terhadap institusi ini terus menerus terkonsolidasi dan mencuat ke ranah publik. ICW mencatat, setidaknya ada 11 simpul besar upaya pelemahan KPK. Mulai dari membajak proses hukum di lembaga seperti Mahkamah Konstitusi melalui pengajuan Judicial Review UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK; wacana pembubaran KPK yang mencuat dari pernyataan salah seorang anggota DPR dari Fraksi Demokrat (April 2008); penolakan pengajuan anggaran oleh KPK; desakan politis agar KPK “cuti” pasca Ketua KPK (non-aktif) ditetapkan sebagai tersangka oleh POLRI; penarikan 3 penyidik dan 25 auditor di KPK oleh POLRI dan BPKP; rencana BPKP mengaudit KPK dengan alasan diperintah Presiden; dan upaya untuk memotong kewenangan penyadapan KPK.

Upaya-upaya pelemahan KPK tersebut tentu dapat disebut sebagai “corruptor fight back”. Bahkan, dua isu krusial yang termasuk dalam 11 simpul delegitimasi diatas mulai menyerang jantung pertahanan KPK. Pertama, penyusunan draft rancangan undang-undang Tindak Pidana Korupsi versi pemerintah yang memotong sejumlah kewenangan KPK. Dan, kedua, proses hukum lanjutan kasus Nasrudin Zulkarnain yang mulai memberi sinyal tidak baik bagi keberadaan KPK. Seringkali diinformasikan, POLRI akan mengembangkan perkara ini dan menyentuh pimpinan KPK lainnya. Ujung cerita ini dapat ditebak, agar KPK berhenti berantas korupsi.

Informasi diatas bisa jadi tidak benar sepanjang POLRI melakukan penegakan hukum dengan profesional, tidak terkesan terlalu agresif, dan menggunakan standarisasi yang ketat dalam penentuan alat bukti sebelum penetapan tersangka. Lebih dari itu, Kapolri sebagai puncak pimpinan institusi penegak hukum tersebut harus memastikan tidak ada kepentingan yang menyusupi proses penegakan hukum kasus Direktur PT Putra Rajawali Bandaran tersebut. Akan tetapi, murni penegakan hukum.

Kami Cicak

Berangkat dari realitas sejarah delegitimasi institusi antikorupsi yang sudah pernah terjadi 7 kali sebelumnya, bukan tidak mungkin KPK juga akan jadi korban. Padahal, jika KPK lemah, dan pengadilan Tindak Pidana Korupsi bubar, itu sama artinya pemberantasan korupsi kita kembali ke era kegelapan. Namun, memang itulah yang diinginkan kelompok “corruptor fight back”. Suara dari salah seorang petinggi POLRI yang menggunakan istilah “cicak vs buaya” kian mematangkan keresahan dan kecemasan publik, bahwa KPK memang semakin tersudut. Terutama tentang informasi akan ditangkapnya 3 pimpinan KPK lain, padahal dengan alat bukti yang sangat diragukan keabsahan dan kekuataannya.

Terpicu itulah, sejumlah elemen masyarakat sipil, artis dan seniman yang punya komitmen antikorupsi seperti SLANK dan Efek Rumah Kaca, mahasiswa dan bagian masyarakat lainya melakukan sebuah Deklarasi Cinta Indonesia Cinta KPK (CICAK) di Tugu Proklamasi Jakarta (12/7). Namun, semangat ini tidak hanya ada di Jakarta, satu hari setelah itu Bandung berdenyut, ada deklarasi serupa. Kemudian ratusan orang berkumpul di Semarang, aktivis LSM, mahasiswa, seniman dan bahkan guru besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bergabung. Menyatakan dukungan terhadap KPK. Minggu berikutnya (26/7) Monumen Sebelas Maret akan dipenuhi rombongan “cicak” lainnya. Yogyakarta juga menyatakan sikap. Dalam waktu dekat sejumlah masyarakat di Padang, Aceh, Belitung, Medan dan lainnya akan menyatakan komitmen serupa.

Akan tetapi, Deklarasi Gerakan CICAK yang dilakukan elemen masyarakat tersebut tidak ditujukan untuk menyerang salah satu institusi. Karena personifikasi Buaya lebih mengarah pada seluruh kekuatan “corruptor fight back” yang terus menerus menyerang KPK dan melemahkan pemberantasan korupsi. Jika dulu koruptor perseorangan dilambangkan dengan tikus, maka saat ini koruptor yang mengkonsolidasikan diri dan bersarang di instansi negara disimbolkan dengan Buaya (koruptor). Kekuatan itulah yang saat ini mengepung KPK dari berbagai arah.

Kalaupun benar KPK diremehkan dengan simbolisasi binatang melata seperti “cicak”, maka hal itu sebaiknya tidak melemahkan semangat untuk terus membongkar kasus korupsi, khususnya di lembaga penegak hukum. Tidak berlebihan jika dikatakan oleh setiap orang yang ingin Indonesia lebih baik, ingin ikut terlibat menentukan sejarah dukunga terhadap KPK, “saya cicak, berantas korupsi, berani lawan buaya”(*)

ditulis untuk Harian Pikiran Rakyat, 27 Juli 2009

*Febri Diansyah

One thought on “Kami CICAK, Cinta KPK

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s