“Gosip Jalanan” Pengadilan Korupsi

“Mau tau gak mafia di senayan

Kerjanya tukang buat peraturan

Bikin UUD… ujung-ujungnya duit”

(Gosip Jalanan, SLANK)

Aksi Pengadilan Tipikor di BUndaran HI_280709Akhir-akhir ini, gelombang perlawanan balik koruptor sepertinya semakin kuat. Di Parlemen, pembahasaan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikhawatirkan tidak selesai sampai akhir masa tugas DPR 2004-2009. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti dikepung. Proses hukum lanjutan kasus Nasruddin di institusi Kepolisian rentan merusak KPK. Lembaga auditor seperti BPKP pun melakukan manuver politik, meskipun dengan ekskalasi bahaya yang tidak begitu besar.

Banyak catatan itu mengingatkan kita pada lirik lagu Slank. Terutama, pada dua karyanya berjudul “seperti para koruptor” dan “gosip jalanan”. Khusus yang terakhir, Slank bahkan dikecam keras dan dituding menghina institusi Parlemen. Namun, kita tahu, proses hukum terkait korupsi terhadap sejumlah anggota DPR RI menegaskan sebaliknya. Bau busuk di Senayan.

“Mau tau gak mafia di senayan//Kerjanya tukang buat peraturan//Bikin UUD… ujung-ujungnya duit”. Bait pada lirik Gosip Jalanan tersebut terdengar dinyanyikan dalam nada tinggi dengan penekanan artikulasi khusus. Agaknya Slank memang ingin menegaskan segala keresahan masyarakat, bahwa kerja-kerja legislasi DPR hanya akan efektif dan berjalan lancar jika terkait dengan terminologi “UUD”. Dalam istilah berbeda publik menggunakan diksi “Undang-undang Air Mata” dengan “Undang-undang Mata Air”.

Frase ”Air Mata” berarti, UU tersebut secara langsung tidak akan menguntungkan baik untuk Parlemen, partai politik ataupun pribadi politisi. Atau, ”lebih banyak pengorbanan ketimbang kenikmatan”. Sedangkan ”Mata Air” bertendensi pada arti ”UUD” dalam lagu Gosip Jalanan. Lantas, RUU Pengadilan Korupsi masuk kategori mana

Seharusnya, RUU tersebut tentu masuk kualifikasi “Mata Air”. Namun, dalam arti sebaliknya, yakni ia akan jadi pelepas dahaga dan penghapus ”air mata” bagi pencari keadilan serta rakyat Indonesia yang menderita akibat korupsi.

Pihak pengambil kebijakan di negara ini tentu memahami hal tersebut. Namun, agaknya kepentingan politik-bisnis membuat mereka tidak meletakkan kewajiban konstitusional sebagai prioritas. Kepentingan ”membunuh” pemberantasan korupsi justru lebih mengemuka.

Argumentasi yang diperkirakan akan dibangun, ”kita tidak butuh Pengadilan khusus Korupsi”. Karena, sudah ada Pengadilan Umum. Dan, bahkan 2000 Hakim dengan keahlian kasus korupsi sudah dididik Mahkamah Agung (MA). Logika ini dapat sangat menyesatkan. Apalagi jika diperkuat dengan pendapat yang mengatakan, Pengadilan khusus korupsi sesungguhnya merusak konstelasi struktur Kekuasaan Kehakiman Indonesia.

Padahal di tataran empiris, semangat pembentukan pengadilan khusus berangkat dari tingginya kekecewaan pada pemberantasan korupsi yang berujung pada Pengadilan Umum. Dari tahun ke tahun, bebas/lepasnya terdakwa kasus korupsi menjadi trend yang mengkhawatirkan.

ICW mencatat kecenderungan negatif tersebut dari tahun 2005-2008. Dari 1421 terdakwa kasus korupsi yang terpantau, sekitar 659 dihadiahkan vonis bebas/lepas. Angka ini tentu akan lebih mengejutkan jika dilakukan pemetaan lebih jauh dan ditemukan siapa yang lebih banyak menikmati trend ”tragedi” tersebut? Di tahun 2008, dari 444 yang terpantau, 178 terdakwa adalah anggota DPR dan DPRD. Sebuah contradicitio in terminis dalam proses legislasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Bukankah argumentasi inilah yang dikutip sangat tegas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 di akhir 2006 lalu? MK bilang, korupsi itu kejahatan luar biasa, Indonesia dalam keadaan darurat sehingga sebelum pemilu 2009 UU sudah harus selesai. Jelas sekali dikatakan, ”basis konstitusional upaya pemberantasan korupsi harus diperkuat” (MK, Hal. 289).

Atas dasar itulah, Pasal 53 UU KPK tidak langsung dibatalkan, namun diberi tenggat waktu 3 tahun bagi DPR dan Pemerintah untuk menegaskan status Pengadilan khusus Tipikor sebagai satu-satunya sistem peradilan korupsi. Karena memang, MK secara implisit melihat Pengadilan Umum tidak bisa diharapkan.

Apakah perintah pengadilan itu dipatuhi? Proses yang sangat pelan hingga menguat kesan diperlambat, persidangan yang sangat sulit memenuhi Kuorum, dan pandangan-pandangan yang lebih hendak membubarkan Pengadilan Korupsi terus menerus semakin melengkapi kecemasan publik. Bahwa kali ini, sebuah institusi yang mulai berdenyut mendepak koruptor kembali akan dibunuh. Sepertihalnya nasib 7 institusi lainnya, mulai dari ”Tim Pemberantas Korupsi” yang dibentuk tahun 1967, Tim Komisi Empat (1970), Komite Anti Korupsi (1970), OPSTIB (1977), TPK (1982), KPKPN (1999), dan TGTPK (2000).

Dan, jika Putusan MK dilihat sebagai tindakan sebuah lembaga pengawal dan penafsir konstitusi, maka tentu saja pelanggaran terhadap Putusan tersebut sekaligus merupakan sebuah bentuk Pembangkangan konstitusional. Jika suara pembangkangan justru berasal dari lembaga yang diberikan kewenangan membentuk undang-undang, maka optimisme apalagi yang bisa dibangun?

Situasi memang sudah masuk masa darurat. Atau dalam bahasa UUD 1945 itu disebut ”kegentingan memaksa”. Bukan hanya tentang Pengadilan Korupsi, namun juga terhadap basis konstitusional pemberantasan korupsi yang lebih luas. Ketika konsolidasi corruptor fight back semakin kuat, tidak ada lagi argumentasi yang cukup panjang untuk mengatakan ”keadaan sedang baik-baik saja”. Sudah saatnya, Presiden mempertimbangkan secara serius implementasi dari Pasal 22 ayat (1) UUD 1945. “Dalam hal-ihwal kegentingan memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Citra negatif Senayan periode 2004-2009 yang terlanjur terbentuk di pikiran banyak pihak selayaknya tentu tidak menular pada Istana Presiden. “Gosip Jalanan”, kisah bandit politik dan mafia peradilan dapat kita lumpuhkan dengan optimis jika masih ada pimpinan politik yang berkomitmen memberantas korupsi. Kami, Rakyat Indonesia menunggu “satunya kata dengan perbuatan” Presiden Yudhoyono untuk susun dan terbitkan Perpu Pengadilan Tipikor.(*)

*Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s