Menimbang Idiom "Kampung Maling"

Hampir setengah abad terminologi Bakti Adhyaksa selalu dikumandangkan dikalangan alat negara berbaju coklat itu. Hingga 22 Juli 2009, Hari Bakhti Adhyaksa memasuki tahun ke-49. Namun, adakah perbaikan? Sejauh mana masyarakat bisa lebih realistis berharap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi lebih baik ke depan? Sebesar apa rakyat Indonesia menempatkan istilah adhyaksa sebagai bagian dari kehidupan mereka? Apakah ada rasa memiliki?

Pertanyaan tersebut patut diajukan pada para petinggi Kejaksaan Agung sebagai pimpinan ribuan jaksa di seluruh Indonesia. Terlebih, jika kita ingat salah satu agenda rapat kerja DPR di tahun 2005 lalu. Saat Jaksa Agung dijabat oleh Abdul Rahman Saleh. Celetukan seorang anggota DPR terasa sangat menghina “Jaksa Agung seperti Ustad di Kampung Maling”.

Boleh jadi, melihat pada konteks pembicaraan, justru yang juga pantas disebut kampung maling saat itu adalah parlemen itu sendiri. Kita tahu, kala itu sedang dibahas banyaknya anggota DPRD di berbagai daerah yang diseret ke pengadilana dalam kasus korupsi karena melanggar PP 110 tahun 2000. Dan, sampai saat inipun, DPR terbukti sebagai institusi paling korup dalam pandangan beberapa survey persepsi publik.

Namun, agaknya kritik dan idiom “kampung maling” juga tidak sepenuhnya salah saat publik memotret dan membaca realitas penyimpangan dan korupsi di tubuh Kejaksaan. Kalaupun tidak digeneralisasi, setidaknya wajar kita bilang, ada bagian yang sakit di institusi Adhyaksa ini. Sebut saja para jaksa aktif yang terkait skandal besar, menggelaplan barang bukti, menjual narkoba, terlibat suap dalam mega korupsi BLBI, promosi dan mutasi yang belum kunjung membaik, lemahnya sanksi dan pengawasan internal, pelanggaran peraturan jaksa agung justru oleh pihak yang membuat, bermasalahnya pengelolaan keuangan negara menurut BPK, dan sejumlah catatan lain.

Sebut saja program reformasi kejaksaan. Program pembaruan yang didukung berbagai donor asing tersebut awalnya diharapkan dapat memoles citra buram institusi yang punya kewenangan penuntut ini. Ada 12 poin yang didorong berubah dan memberikan harapan. Akan tetapi, selang empat tahun berjalan sejak Juli 2005, kendala-kendala mendasar masih terjadi dan sulit dihapus. Lihat saja catatan evaluasi Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI. Disana ditunjukkan, faktor komitmen internal kejaksaan yang masih minim, pengawasan lemah, transparansi sulit diharapkan, dan bahkan pemahaman menyeluruh tentang reformasi disimplifikasi hanya menjadi “kenaikan pendapatan”.

Padahal, peningkatan tunjangan fungsional jaksa sebenarnya hanya satu bagian dari 12 poin pembaruan. Persoalannya, pimpinan Kejaksaan justru menggunakan poin renumerasi dan kesejahteraan jaksa sebagai janji surga. Sehingga, wajar jika MaPPI mengatakan, hal tersebut pada akhirnya akan memicu demoralisasi yang lebih luas bagi jaksa-jaksa.

Korupsi

Selain evaluasi program pembaruan, publik pun dapat membaca Kejaksaan melalui penanganan perkara dan pengelolaan keuangan negara. ICW mencatat setidaknya ada 40 kasus korupsi kelas kakap belum tuntas di Kejaksaan Agung. Bahkan delapan dari 40 kasus sudah ditangani sejak tahun 1998/1999. Kesan adanya trend melupakan kasus lama yang pernah diproses menjadi catatan yang tidak baik untuk kinerja institusi ini. Karena, selain kebiasaan tersebut mengancam makna penegakan hukum, kasus yang berlarut pun seringkali menimbulkan potensi korupsi baru.

Selain itu, dari tahun ke tahun, Kejaksaan selalu mengumumkan angka fantastis jumlah kasus yang sedang ditangani di level penyidikan. Pada tahun 2008, website resmi kejaksaan mencantumkan angka 1.348 kasus korupsi yang ditangani. Benarkah semua perkara yang ditangani di level penyidikan telah diselesaikan? Atau sebagian besar justru bernasib sama dengan 40 kasus yang terkatung-katung di Kejaksaan Agung?

Mencermati data di tahun 2007, ternyata dari jumlah keseluruhan kasus korupsi yang ada saat itu, yakni 1.556 perkara, hanya 307 yang selesai. Lantas dimana, 1.249 kasus korupsi lainnya? Ini justru menjadi pertanyaan serius bagi Kejaksaan dalam memberantas kasus korupsi. Data ini tentu tidak mungkin salah, karena diambil persis dari halaman website kejaksaan.go.id dengan judul “rekapitulasi penyidikan TP Korupsi 2007”. Demikian juga dengan tahun 2006, dari jumlah 1.758 kasus, hanya 454 perkara yang selesai. Bagaimana kejaksaan bisa menjelaskan klaim angka-angka penanganan perkara ini?

Analisis diatas bahkan belum mengupas lebih dalam potret penanganan perkara korupsi di Kejaksaan. Bayangkan jika publik bersama DPR dan lembaga pengawas lainnya bisa menguliti dan mencermati secara rinci kualitas dari kasus yang ditangani. Sebut saja klasifikasi antara korupsi kelas teri dengan kelas kakap. Jika dalam satu kasus korupsi ada beberapa aktor dan pelaku, apakah penegak hukum sudah membongkar akar masalahnya dan menjerat mastermind? Atau justru hanya operator lapangan. Jika ini terjadi, tentusaja tidak berlebihan dikatakan, kuantitas kasus yang fantastis bukanlah cermin keberhasilan pemberantasan korupsi di Institusi Adhyaksa tersebut. Belum lagi, kita menemukan sejumlah kecenderungan penghentian (SP3) sejumlah kasus korupsi besar seperti: BLBI, Kredit Likuiditas untuk BPPC, skandal super tanker VLCC, dan kasus dana asuransi sosial ABRI senilai USD 13 juta.

Dari aspek tertib pengelolaan keuangan negara, BPK masih belum berhenti memberikan label “disclaimer”. Audit BPK tahun 2004 hingga 2008, tercatat uang pengganti Rp. 5,64 triliun dan USD 207 dinilai masih belum diselesaikan pada kas negara.

Laporan BPK pada Kejaksaan atas 33 temuan pemeriksaan yang diduga mengandung unsur pidana korupsi senilai Rp. 13,16 triliun pun belum jelas penanganannya. Selayaknya tentu saja, ada tindak lanjut yang kongkrit dari penegak hukum jika benar-benar berkomitmen meminimalisir bocornya keuangan negara.

Jika ingin melihat kedepan, maka berbagai catatan diatas selayaknya tentu diposisikan sebagai bentuk ekspresi “rasa kepemilikan” masyarakat terhadap institusi Kejaksaan. Klausul sederhana yang ditawarkan “dari luar” pada Hari Bakhti Adhyaksa ke-49 ini adalah, bagaimana Kejaksaan membenahi diri dan tidak terjebak pada kosmetiksifikasi citra semata.

Pemberantasan korupsi tentunya harus dilakukan secara substansial, menjerat aktor utama, dan membenahi sistem yang korup. Meskipun itu terjadi di tubuh kejaksaan itu sendiri. Selamat Hari Adhyaksa, semoga doktrin Satya – Adhi – Wicaksana benar-benar menjadi pedoman dan dasar perilaku. Harapan warga negara Indonesia diluar sangat sederhana, tegakkan hukum, jangan lacurkan doktrin “Trikrama Adhyaksa” yang anda yakini. Meskipun ICW menilai kepemimpinan Jaksa Agung saat ini relatif gagal, akan tetapi kami menghormati upaya setiap jaksa untuk bangkit dari keterpurukan. Agar tidak menjadi “kampung maling”. (*)

*Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s