Pil Pahit Pengadilan TIPIKOR

Publik sendiri mengenal adanya adagium “Undang-undang Air Mata” dengan “Undang-undang Mata Air”. Frase pertama berarti, UU tersebut secara langsung tidak akan menguntungkan baik untuk Parlemen, partai politik ataupun pribadi politisi. Atau, ”lebih banyak pengorbanan ketimbang kenikmatan”.

Akhir-akhir ini, gelombang perlawanan balik koruptor sepertinya semakin kuat. Di Parlemen, pembahasaan RUU Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dikhawatirkan tidak selesai sampai akhir masa tugas DPR 2004-2009. Atau, kalaupun Undang-undang selesai sebelum masa tugas DPR, materi dan substansinya pun rentan disiasati.

Dari aspek penyusunan undang-undang, persoalan ini sangat dekat dengan fenomena kinerja legislasi parlemen. Publik sendiri mengenal adanya adagium “Undang-undang Air Mata” dengan “Undang-undang Mata Air”. Frase pertama berarti, UU tersebut secara langsung tidak akan menguntungkan baik untuk Parlemen, partai politik ataupun pribadi politisi. Atau, ”lebih banyak pengorbanan ketimbang kenikmatan”. Sedangkan ”Mata Air” bertendensi pada arti sebaliknya dengan asosiasi yang cukup buruk dan dekat dengan istilah menguntungkan diri sendiri atau kelompok tertentu di parlemen. RUU Pengadilan Korupsi masuk kategori mana?

Seharusnya, RUU tersebut tentu masuk kualifikasi “Mata Air”. Namun, dalam arti sebaliknya, yakni ia akan jadi pelepas dahaga dan penghapus ”air mata” bagi pencari keadilan serta rakyat Indonesia yang menderita akibat korupsi.

Pihak pengambil kebijakan di negara ini tentu memahami hal tersebut. Namun, agaknya kepentingan politik-bisnis membuat mereka tidak meletakkan kewajiban konstitusional sebagai prioritas. Kepentingan ”membunuh” pemberantasan korupsi justru lebih mengemuka.

Argumentasi yang diperkirakan akan dibangun, ”kita tidak butuh Pengadilan khusus Korupsi”. Karena, sudah ada Pengadilan Umum. Dan, bahkan 2000 Hakim dengan keahlian kasus korupsi sudah dididik Mahkamah Agung (MA). Logika ini dapat sangat menyesatkan. Apalagi jika diperkuat dengan pendapat yang mengatakan, Pengadilan khusus korupsi sesungguhnya merusak konstelasi struktur Kekuasaan Kehakiman Indonesia.

Padahal di tataran empiris, semangat pembentukan pengadilan khusus berangkat dari tingginya kekecewaan pada pemberantasan korupsi yang berujung pada Pengadilan Umum. Dari tahun ke tahun, bebas/lepasnya terdakwa kasus korupsi menjadi trend yang mengkhawatirkan.

Koruptor Bebas

ICW mencatat kecenderungan negatif tersebut dari tahun 2005-Juni 2009. Dari 1643 terdakwa kasus korupsi yang terpantau, sekitar 812 dihadiahkan vonis bebas/lepas. Angka ini tentu akan lebih mengejutkan jika dilakukan pemetaan lebih jauh dan ditemukan siapa yang lebih banyak menikmati trend ”tragedi” tersebut? Di tahun 2008, dari 444 yang terpantau, 178 terdakwa adalah anggota DPR dan DPRD. Sedangkan pada paruh waktu tahun 2009, ada 75 terdakwa terklasifikan berasal dari anggota DPRD. Sebuahcontradicitio in terminis dalam proses legislasi dan pemberantasan korupsi di Indonesia.

Padahal, korupsi merupakan kejahatan luar biasa. Dengan sifatnya yang kriminogen, maka korupsi dapat menjadi penyebab dan terkait dengan banyak kejahatan lainnya. Dunia Internasional, melalui United Nation Against Corruption (UNCAC, 2003) bahkan menegaskan akibat yang begitu buruk dari kejahatan korupsi terhadap kemanusiaan. Oleh karena itulah, derajat perang terhadap korupsi tidak boleh diturunkan sekecil apapun. Di titik inilah, potret vonis bebas yang terus terjadi dari tahun ke tahun di Pengadilan Umum semakin bertentangan dengan akal sehat perang kita melawan korupsi.

Agaknya, atas dasar itulah, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya di tahun 2006, menegaskan perlunya UU Pengadilan Tipikor untuk memeperkuat basis konstitusional pemberantasan korupsi. MK memerintahkan pada DPR dan Pemerintah untuk menegaskan status Pengadilan khusus Tipikor sebagai satu-satunya sistem peradilan korupsi.

Apakah perintah pengadilan itu dipatuhi? Proses yang sangat pelan hingga menguat kesan diperlambat, persidangan yang sangat sulit memenuhi Kuorum, dan pandangan-pandangan yang lebih terkesan hendak membubarkan Pengadilan Korupsi terus menerus semakin melengkapi kecemasan publik. Bahwa kali ini, sebuah institusi yang mulai berdenyut mendepak koruptor kembali akan dibunuh. Sepertihalnya nasib 7 institusi lainnya, mulai dari ”Tim Pemberantas Korupsi” yang dibentuk tahun 1967, Tim Komisi Empat (1970), Komite Anti Korupsi (1970), OPSTIB (1977), TPK (1982), KPKPN (1999), dan TGTPK (2000).

Hakim Adhoc

Selain kekhawatiran tidak akan selesainya UU Pengadilan Tipikor, ICW sesungguhnya justru mencemaskan pembajakan materi atau substansi UU tersebut. Dua bagian krusial yang mengemuka akhir-akhir ini adalah soal Tempat Kedudukan Pengadilan dan Komposisi Hakim Ad Hoc.

Argumentasi yang seringkali dibangun utusan Pemerintah dalam pembahasan RUU di parlemen didasarkan pada sulitnya mencari hakim ad hoc jika komposisi di UU mewajibkan 3:2 atau 2:1. Karena akan dibutuhkan hakim Ad hoc lebih dari 1500 orang. Padahal, istilah Ad hoc mengacu pada hakim yang memiliki keahlian tertentu. Pendapat ini sepintas benar, akan tetapi sangat mudah diruntuhkan.

Perhitungan jumlah hakim Ad hoc tersebut sebenarnya didasarkan dari pasal yang menyatakan pengadilan tipikor dibentuk di semua kabupaten/kota. Tentu saja memang sulit memenuhi permintaan hakim ad hoc untuk sekitar 450 Pengadilan Negeri di Indonesia. Namun, masalah ini bisa dipecahkan dengan menerapkan usul masyarakat agar Pengadilan Tipikor cukup dibentuk di region/daerah utama saja. Seperti yang pernah diterapkan dimasa awal Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan HAM.

Selain bisa tetap mempertahankan komposisi dominan hakim ad hoc, kedudukan Pengadilan Tipikor berdasarkan region ini juga berdampak positif terhadap upaya melawan korupsi. Mengingat karakter pelaku korupsi yang biasanya menguasai sumber daya finansial, mampu membiayai pengerahan masa, dan tergabung dalam struktur organisasi semacam mafia di daerah masing-masing, maka sangat mungkin proses persidangan kasus korupsi di kabupaten/kota ditempat si pelaku berkuasa akan membahayakan independensi pengadilan. Selain itu, berangkat dari fenomena lemahnya pengawasan terhadap penegak hukum, maka potensi pembusukan Pengadilan Tipikor sangat mungkin terjadi.

Sedangkan alasan pihak Pemerintah, arti Hakim Ad Hoc mengacu pada keahlian khusus juga tidak sepenuhnya benar. Terdapat berbagai riset ilmiah, dan penerapan di berbagai negara yang mematahkan argumentasi utusan tersebut. Arti penting keberadaan Hakim Ad Hoc juga dapat berangkat dari upaya untuk menempatkan ”rasa keadilan” dari unsur masyarakat dalam institusi Peradilan formal.

Fenomena berlanjut tingginya vonis bebas/lepas ketika kasus korupsi disidang oleh hakim karier di pengadilan umum sangat wajar membuat masyarakat belum percaya sepenuhnya dengan pengadilan umum. Di tahun 2008, ICW memperkirakan trend vonis bebas tetap akan terjadi tahun ini. Dan, benar. Dari 222 terdakwa kasus korupsi yang terpantau pada bulan Januari-Juni 2009, 153 (68,92%) diantaranya memperoleh ”kebebasan”. Bahkan, masih ditemukan 9 terdakwa kasus korupsi yang divonis percobaan. Tentu saja hal ini membuat kita semakin butuh komposisi Hakim Ad Hoc yang dominan (3:2 jika majelis berjumlah 5 orang) atau (2:1 untuk majelis 3 orang). Sedangkan, arah kebijakan pemerintah dan DPR justru ingin mengaburkan dan memangkas keberadaan hakim ad hoc di UU Pengadilan Tipikor. Wajar publik melihat ini sebagai pil pahit bagi pemberantasan korupsi, khususnya Pengadilan Tipikor. (*)

* Febri Diansyah

Dimuat di Seputar Indonesia, Kamis 6 Agustus 2009

One thought on “Pil Pahit Pengadilan TIPIKOR

  1. Pingback: .:: Seputar Indonesia ::. « menulis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s