Menambal Titik Rapuh KPK

Justru mengingatkan, mengkritik atau bahkan menjewer KPK ketika ia mulai “main-main”, sama pentingnya dengan membela KPK ketika ia limbung.

I SUARA PEMBARUAN, Kamis 25 Februari 2010 I

Di tengah hiruk Century, desakan agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memimpin pengusutan skandal perbankan dan politik ini, bahkan penuntasan kasus Anggodo, kita mungkin lupa satu hal krusial. Bahwa, KPK justru sedang tersandera oleh gejolak dan double loyality di internalnya. Hal itulah yang disoroti Koalisi CICAK akhir-akhir ini. Khususnya soal penerapan asas Zero Tolerance, pengawasan internal dan sanksi luar biasa terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan pimpinan ataupun pegawai KPK.

Sebenarnya ini bermula dari salah satu episode drama “Cicak vs Buaya”. Pasca melewati fase kembalinya dua pimpinan KPK, banyak pihak mengatakan, CICAK berhasil. Dan, selesailah tugas gerakan Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi ini. Tapi, kami di Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan, belum. Justru tugas menjaga dan memelihara KPK masuk pada tahapan yang lebih dalam, yakni bagaimana membersihkan KPK dan mencegah serangan dari dalam. Sepintas mungkin hal ini akan dianggap remeh oleh pihak KPK. Hati-hati.

Kasus dugaan pelanggaran kode etik pegawai KPK serta loyalitas ganda para penyidik dan penuntut adalah contoh kongkrit yang tak bisa dianggap remeh. Sebutlah satu perkara yang sangat akrab dengan publik saat ini, tentang dugaan pemberian fasilitas khusus Direktur Penuntutan KPK pada mantan Jaksa Agung Muda Inteligen (Jamintel) Kejaksaan Agung. Sementara hingga saat ini belum terlihat jelas sinyal keseriusan KPK menuntaskan masalah “rumah tangga” nya ini.

Koalisi CICAK melaporkan kasus tersebut pada bagian pengawasan internal. Dirtut sebagai terlapor dinilai melanggar sejumlah pasal di Peraturan KPK Nomor No. 05 Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai KPK. Semua bermula dari “tertangkap tangan” nya orang nomor satu di direktorat penuntutan tersebut saat mengantarkan Wisnu Subroto. Padahal, kala itu Wisnu menjadi saksi dalam kasus dugaan suap, kriminalisasi dan menghalang-halangi proses pemeriksaan KPK, Anggodo Widjoyo. Mantan Jamintel ini, seperti terungkap di persidangan Mahkamah Konstitusi, berkomunikasi intensif dengan pihak Anggodo, dan sempat berbicara soal “transaksi” mobil mewah.

Tidakkah kedekatan Dirtut berpotensi konflik kepentingan dengan pihak yang diperiksa KPK? Hal ini bisa dijawab dengan relatif, tapi yang pasti regulasi internal KPK mengatur dengan sangat rinci. Pimpinan dan pegawai dilarang melakukan perbuatan yang baik langsung ataupun tidak langsung dapat menimbulkan konflik kepentingan terkait dengan jabatannya. Bahkan, dilarang bertemu tersangka, calon tersangka, saksi atau pihak lain yang terkait dengan pemeriksaan KPK, tanpa perintah atasan.

Zero Tolerance

Tidak boleh ada toleransi sedikitpun atas pelanggaran sekecil apapun yang terjadi. Demikian kurang lebih makna konsep zero yang disebutkan secara tegas di Peraturan KPK No. 05/2006. Apakah KPK konsisten? Belum.

Buktinya, hingga saat ini publik atau bahkan pelapor dan saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut tidak pernah mengetahui perkembangan pemeriksaan internal tersebut. Wajar jika ini menjadi sangat meresahkan publik. Karena tidak mungkin KPK bisa menjadi agen penting pemberantasan korupsi dan reformasi etik internal jika KPK masih punya standar ganda menuntaskan masalah “rumah tangganya” sendiri.

Pertemuan “khusus” Direktur Penuntutan KPK seperti dijelaskan diatas dinilai melanggar tiga bagian pasal sekaligus, yakni Pasal 7 ayat (2) huruf (c), (d), dan (h) Peraturan KPK No. 05 Tahun 2006. Regulasi ini bukan hanya semata soal etik, tetapi melihat dari substansi yang ingin diatur, larangan tersebut jelas bertujuan untuk menyelamatkan institusi KPK dari kemungkinan praktik Kolusi dan Nepotisme, atau bahkan praktik Mafia Peradilan.

Lihat saja Pasal 7 ayat 2 huruf (d). Disebutkan, pegawai KPK dilarang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan semua pihak yang penanganan kasusnya sedang diperiksa oleh KPK, kecuali berdasarkan perintah jabatan. Jelas, hal ini ingin meminimalisir adanya konflik kepentingan, tawar menawar atau sejenisnya yang potensial mempengaruhi penanganan perkara di KPK. Kemudian ditegaskan oleh Pasal 7 ayat (2) huruf (h), bahwa segala perbuatan harus dilarang jika hal itu dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya.

Mengkhawatirkan KPK

Dibanding dengan institusi lain seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dan Mahkamah Agung (MA), komtimen KPK untuk pemeriksaan internal semakin mengkhawatirkan. LPSK bahkan telah menon-aktifkan dua anggotanya yang terlibat dalam komunikasi dengan sejumlah pihak terkait kasus Anggodo Widjaya. Setelah dilakukan proses internal berupa pemeriksaan kode etik, bahkan salah satu majelis didatangkan dari unsur diluar LPSK. Hal ini tentu saja patut diapresiasi dibanding sikap KPK yang tidak jelas soal pemeriksaan internal staff nya yang diduga kuat melanggar aturan hukum dan kode etik pegawai KPK.

Demikian juga dengan Mahkamah Agung (MA). Meskipun tidak sepi dari kritik tajam soal fenomena Mafia Peradilan di lingkungannya, MA dan KY dinilai lebih maju. Bahkan, hingga saat ini, bersama Komisi Yudisial, persidangan majelis kehormatan hakim sudah dilakukan secara terbuka. Baru-baru ini tercatat, beberapa hakim yang diberhentikan secara tidak hormat dan dinon-palukan secara bervariasi dalam persidangan MKH seara terbuka di MA. Diantaranya: Sudiarto, Hakim PN Banjarmasin (29/9/2009); Aldhitya Kurniyansa, Hakim PN Muara Bulian, Jambi (8/12/2010); Ari Siwanto, Hakim PN Rantau Prapat; dan Rizet Benyamin Rafael, Hakim PN Jakarta Barat (16/2/2010).

Pertanyannya, apakah KPK akan tetap bersikukuh dengan status quo yang semakin lama semakin meragukan bagi publik? Apakah KPK akan tetap menutup diri dari desakan masyarakat untuk membuka semua proses pemeriksaan internal? Jika KPK tetap mempertahankan hal ini, bukan tidak mungkin sisi inilah yang kan menjadi titik kritis kehancuran KPK. Pembusukan KPK bisa saja dimulai dari rapuhnya aspek law inforcement internal ini. Sudah saatnya pimpinan KPK melakukan perombakan paradigma penegakan etik internal pegawainya. KPK jelas tidak boleh kompromi dengan pelanggaran pegawai atau bahkan pimpinannya.

Kita sadar betul, KPK harus dijaga dan dirawat. Terutama karena banyak pihak yang tidak senang dengan keberadaan lembaga ini, terutama para koruptor. Akan tetapi, bukan berarti publik bisa membiarkan bagian rentan di tubuh institusi independen ini. Justru mengingatkan, mengkritik atau bahkan menjewer KPK adalah hal yang sama pentingnya dengan membela KPK disaat limbung. Atau, bagian dari upaya menambal titik rapuh KPK. (*)

*Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s