Bermain Api Centurygate

Ingatlah, Centurygate benar-benar sudah jadi bola api yang besar. Penyebab sekecil apapun saat ini sangat mudah membakar apa yang ada disekitarnya. KPK, seharusnya tidak bermain api.

I Suara Pembaruan, Selasa 04 Mei 2010 I

Dua tokoh sentral dalam kebijakan bail-out Bank Century akhirnya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (29/4). Namun, kita perlu kritik keras keputusan pimpinan yang terkesan tidak menerapkan equal treatment dalam permintaan keterangan terhadap Boediono dan Sri Mulyani. Secara prinsip, KPK dinilai rentan tunduk pada kekuatan politik. Dari aspek hukum pun, sangat mungkin ada kesalahpahaman membaca undang-undang. Demikian juga dengan penerapan asas equality before the law. Bukankah semua orang sama dihadapan hukum?

Perdebatan ini memang disambut beragam oleh berbagai kalangan. Selain kritik ataupun teguran dari publik untuk KPK, beberapa pihak juga mempunyai argumentasi, bahwa pemeriksaan tersebut hanyalah soal formalitas belaka. Karena itu, masih dapat ditolerir, asalkan KPK tetap serius mengusut substansi atau materi dari dugaan korupsi dibalik Skandal Bank Century. Bahkan, ada yang menggunakan Pasal 113 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai legitimasi yuridis terhadap pemeriksaan diluar kantor KPK.

Digunakannya KUHAP sepintas akan menepis semua kritik, bahwa pemeriksaan yang dilakukan KPK melanggar hukum. Benarkah? Belum tentu. Coba simak bunyi pasal 113, “Jika seorang tersangka atau saksi yang dipanggil memberi alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik yang melakukan pemeriksaan, penyidik itu datang ke tempat kediamannya”. Jika bunyi teks pasal 113 dicermati , seharusnya kita paham, ada sesuatu yang salah. Perhatikan siapa subjek hukum yang terikat dengan pasal ini? Hanya tersangka atau saksi. Cermati juga dimana pemeriksaan dapat dilakukan? Hanya ke tempat kediaman terperiksa. Selain itu, kita juga dapat memperdebatkan apa batasan “alasan yang patut” seperti diatur di KUHAP tersebut.

Tergelincir Teks

Ada dua pertanyaan krusial terkait debat teks undang-undang ini. Pertama, apakah pemeriksaan Sri Mulyani dan Boediono memenuhi kualifikasi subjek hukum Pasal 113? Sepertinya, tidak. Dua tokoh ini jelas bukan tersangka ataupun saksi. Bahkan KPK dan juru bicara Wakil Presiden sempat mengatakan, mereka bukan diperiksa, tetapi dimintai keterangan. Belum sebagai saksi. Hanya klarifikasi terkait dengan beberapa kondisi saat kebijakan bail-out dilakukan.

Pertanyaan kedua, apakah unsur “jika memberi alasan yang patut dan wajar” terpenuhi? Kita patut hati-hati dengan bagian ini. Karena KUHAP sesungguhnya hendak memfasilitasi hak tersangka atau saksi untuk diperiksa di kediamannya. Dan, penyidik dapat mengabulkannya jika pihak yang hendak diperiksa memberikan alasan yang patut dan wajar. Artinya, inisiatif untuk diperiksa diluat kantor KPK haruslah datang dari pihak yang akan diperiksa, dengan disertai alasan yang tepat. Nah, apakah KPK pernah menerima permintaan dan alasan tersebut dari Sri Mulyani dan Boediono? Kita tidak pernah mendengarnya sekalipun.

Yang dipahami publik saat ini, inisiatif dan keputusan pemeriksaan terhadap dua tokoh sentral kebijakan Bank Century justru berasal dari KPK. Tepatnya, dari keputusan pimpinan berdasarkan beberapa kali gelar perkara kasus Century. Sehingga, dari analisis teks undang-undang saja, bahkan kita bisa paham bahwa pemeriksaan tersebut punya masalah tersendiri.

Lebih dari itu, coba cermati, di Bab apa pasal 113 tersebut berada? KUHAP meletakkannya di Bab XIV tentang Penyidikan. Ingat, penyidikan. Bukan penyelidikan. Dua fase ini sangat berbeda dalam ketentuan hukum acara pidana Indonesia. Sementara kita tahu persis, hingga saat ini KPK masih berada di tahap penyelidikan dalam kasus Bank Century ini. Di titik inilah, KPK rentan tergelincir pada teks-teks hukum yang ada.

Sensitifitas KPK

Persoalan yang lebih mendasar sesungguhnya bukan semata pada debat teks diatas, akan tetapi justru pada aspek rasa keadilan publik. Jika orang selalu bicara hukum (dengan “h” kecil), yang hanya bertumpu pada teks undang-undang yang mati, selayaknya KPK mementingkan prinsip-prinsip keadilan yang lebih substansial. Sudah waktunya kita memaknai hukum tidak semata teks, akan tetapi “Hukum” (dengan “H” besar) yang jauh lebih dalam ketimbang undang-undang yang positifis semata. Di sinilah tempatnya kita berbicara tentang seberapa sensitif sebenarnya KPK dengan suara masyarakat yang menghendaki skandal Century ini tuntas secara hukum.

Harus diakui, pimpinan KPK akhir-akhir ini tidak begitu sensitif dengan suara masyarakat. Mulai dari kasus Anggodo, tepatnya saat Direktur Penuntutan KPK justru mengantarkan salah seorang terperiksa melalui jalur khusus, padahal ada larangan tegas untuk itu. Hingga, pertemuan salah satu pimpinan KPK dengan seorang pengacara yang pernah berkontribusi pada kebijakan KSSK. Kesalahan yang sama terulang kembali saat KPK justru memutuskan mendatangi Sri Mulyani dan Boediono ke kantornya masing-masing.

Harapan publik pada KPK sebenarnya sangat sederhana, lembaga ini menuntaskan dugaan skandal korupsi dibalik kebijakan Bail-out Century. Dengan kata lain, tidak pernah ada tuntutan KPK harus menetapkan orang-orang tertentu sebagai tersangka kasus korupsi. Jika ada yang terlibat dan cukup bukti, ia harus diseret ke pengadilan. Dan, KPK tak boleh melindungi atau bahkan mengulur waktu. Demikian juga sebaliknya.

Yang terpenting adalah, KPK melakukan pemeriksaan secara benar, adil, tidak berat-sebelah atau equal treatment, mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan hasil pemeriksaan ke publik. Apapun kesimpulannya. Atau dalam bahasa sederhana, KPK dinilai lebih mampu menjadi wasit yang adil ditengah tarik menarik kepentingan politik antara Eksekutif dan Legislatif terkait vonis politik kasus Century ini.

Dengan demikian, KPK benar-benar perlu menjaga sensitivitas rasa keadilan publik, dan aturan-aturan hukum yang ada. Pelanggaran-pelanggaran aturan atau bahkan ketidak-beranian sebagian pimpinan KPK untuk melakukan hal sederhana seperti memanggil Sri Mulyani dan Boediono tentu akan membuat KPK terjebak dengan permainannya sendiri.

Ingatlah, Centurygate benar-benar sudah jadi bola api yang besar. Penyebab sekecil apapun saat ini sangat mudah membakar apa yang ada disekitarnya. KPK, seharusnya tidak bermain api. (*)

*Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s