Deponering Bukan Hadiah

Seputar Indonesia,  Senin 1 November 2010

Ini sama sekali bukan misi balas dendam,tapi sebuah misi yang sangat penting untuk menyelamatkan institusi kepolisian dan kejaksaan dari para “mafia berseragam”

Kejaksaan Agung akhirnya memilih deponeering sebagai jalan keluar penuntasan kriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demi kepentingan umum kasus yang menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah dikesampingkan.

Meskipun terlambat, sikap ini patut diapresiasi. Terutama karena deponeering akan menyelamatkan wajah dan harga diri kejaksaan dan kepolisian di mata masyarakat. Bayangkan, apa yang terjadi jika kasus Bibit- Chandra yang kental dengan rekayasa ini diajukan ke persidangan? Jika putusan yang dihasilkan akhirnya memidanakan mereka, tentu akan terjadi keguncangan besar di dunia penegakan hukum kita. Masyarakat pun akan marah.

Karena sebelumnya,pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi dalam kasus Anggodo dan fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (3/11/2009) terungkap secara terang-benderang rentetan rekayasa untuk menjerat dua pimpinan KPK. Atau sebaliknya jika Bibit- Chandra dibebaskan karena bukti yang sangat lemah.Tentu saja hal ini akan semakin memukul dan menjatuhkan harga diri institusi penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan.

Ketidakpercayaan yang massal bisa mengarah pada kekacauan hukum yang lebih besar. Hal ini diperparah dengan lemahnya kepemimpinan politik pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, proses peradilan yang panjang juga akan menyandera KPK. Berdasarkan UU No 30 Tahun 2002,dua pimpinan tersebut harus berhenti sementara saat menjadi terdakwa.

Konsekuensinya, dua kursi KPK kosong tanpa bisa diisi hingga akhir masa jabatan pada 2011. Kondisi seperti ini tentu saja berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi KPK tidak bisa bekerja maksimal, di sisi lain kejaksaan dan Polri tidak dipercaya masyarakat. Dari gambaran inilah sebenarnya argumentasi kepentingan umum sebagai dasar pengesampingan perkara relevan digunakan.

Melawan Lupa

Akan tetapi, tentu deponeering ini akhirnya disambut dengan sikap pro-kontra. Sejumlah pihak di Senayan misalnya.Para anggota DPR menyatakan penolakan dengan tegas.Meskipun lebih banyak yang setuju perkara ini dikesampingkan. Demikian juga di Facebook dan Twitter. Sebagian besar pihak yang menolak hampir selalu mengatakan “bukankah lebih baik dibuka di pengadilan?” Saya menilai, salah satu penyebab perbedaan adalah karena kekurangan dan ketidakakuratan informasi tentang kronologi kasus ini.

Menempatkan deponeering vs pengadilan secara vis a vis adalah kekeliruan awal yang penting dikoreksi. Apalagi dengan mengandaikan pengadilan dalam keadaan normal dan menganggap kosmos politik “baik-baik saja” dengan KPK. Membaca deponeering pun tidak bisa dilepaskan dari waktuwaktu kritis sejak Juni-Juli tahun 2009. Di bulan-bulan inilah,ketika KPK mulai menyadap dan menginvestigasi seorang perwira di Mabes Polri,terjadi serangan balik dan upaya mencari-cari kesalahan pimpinan KPK.

Saat itu,sejumlah pembusukan dilakukan. Mulai dari testimoni yang meragukan dari mantan Ketua KPK, isu suap terhadap empat pimpinan KPK lainnya, dan bahkan penyalahgunaan wewenang. Hingga akhirnya, 26 Agustus 2009, Chandra M Hamzah ditetapkan sebagai tersangka menyusul Bibit Samad Rianto 15 September 2009. Hari-hari pada empat bulan tahun 2009 itu rasanya memang sangat berat.Tidak hanya bagi pimpinan KPK,tetapi juga bagi masyarakat luas.

Demonstrasi meluas di sejumlah daerah, massa yang sebagian besar berasal dari mahasiswa, akademisi, pengamat politik, tokoh politik nasional, LSM, dan bahkan tokoh agama mengecam penetapan tersangka dan penahanan terhadap dua pimpinan KPK tersebut. Aroma yang tercium saat itu adalah masyarakat marah dengan arogansi kepolisian. Di saat KPK sedang mengerjakan tugas penting pemberantasan korupsi, justru ada sekelompok orang yang menghambat dan ingin mengkriminalisasi pimpinan KPK.

Kita ingat,AbdurrahmanWahid (almarhum) menyempatkan diri mendatangi KPK dan memberi dukungan sebelum akhir hayatnya. Slogan “cicak vs buaya” terpampang di mana-mana.Mulai dari trotoar jalan,mural-mural di temboktembok kota,di kampus dalam dan luar negeri hingga di dunia maya. Kesadaran publik yang luas itu tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai kebodohan dan ketidakpatuhan massal terhadap hukum. Gerakan masyarakat terdidik ini berangkat dari pengetahuan dan rasa memiliki terhadap institusi KPK dan pemberantasan korupsi.

Kriminalisasi dan rekayasa semakin terbuka secara terang-benderang pascarekaman penyadapan KPK terhadap Anggodo dibuka diMahkamahKonstitusi(3/11/2009). Kita tercengang, seorang Anggodo terlihat sangat aktif dan bisa “mengatur” para polisi, perwira, dan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Dari sana jugalah mulai diketahui bahwa telah disiapkan sebuah dokumen yang sengaja disusun sedemikian rupa agar seolah- olah pimpinan KPK menerima suap.

Selang berapa lama dibentuk Tim 8. Pemeriksaan terhadap sejumlah nama yang terkait dilakukan. Tim ini melaporkan ada missing-link, alat bukti lemah, dan eksistensi praktik mafia. Kemudian 19 April-31 Agustus 2010,Anggodo diproses KPK, diajukan ke Pengadilan Tipikor dan divonis bersalah. Dari fakta persidangan dan putusan pengadilanlah rekaman di MK dan temuan Tim 8 terkonfirmasi. Pengadilan memutuskan Anggodo bersalah karena melakukan percobaan penyuapan terhadap pimpinan KPK.

Uang tidak sampai di tangan pimpinan dan inisiatif berasal dari pihak Anggodo. Jelaslah, pasal pemerasan yang berarti paksaan atau inisiatif harus berasal dari KPK, yang digunakan Mabes Polri, runtuh dan hilang dengan sendirinya. ICW pun bahkan mengamati, setidaknya ada empat rekayasa hukum dalam kasus ini.Mulai dari rekayasa penggunaan pasal pemerasan, rekayasa dokumen 15 Juli, rekayasa penyadapan Polri terhadap 64 kali pembicaraan Ade Rahardja dan Ari Muladi; dan rekayasa seolah-olah pimpinan KPK menerima uang.

Poin menarik, tuduhan Bibit Samad Rianto menerima uang di Hotel Bellagio pada 15 Agustus 2008 ternyata salah. Karena pada saat yang sama, Bibit berada di Peru saat sedang menjalankan tugas KPK.Demikian juga dengan Chandra M Hamzah, tuduhan dia menerima uang pada 15 April 2009 ternyata terbantahkan dengan call data record (CDR). Pada saat yang sama dia tidak berada di Pasar Festival, Kuningan. Karenanya, membaca deponeering tidak mungkin dilepaskan dari perjalanan panjang kriminalisasi pimpinan KPK.

Bukan Hadiah
Akan tetapi, sikap kejaksaan untuk mendeponir atau mengesampingkan perkara Bibit-Chandra demi kepentingan umum tersebut tidak boleh dilihat sebagai kebaikan hati, apalagi utang budi. Deponeering jelas bukan hadiah seperti halnya kemerdekaan Indonesia yang bukan hadiah dari Belanda ataupun Jepang.Pengesampingan perkara ini adalah konsekuensi hukum dan buah perjuangan panjang banyak pihak untuk menyelamatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Oleh karena itulah KPK tidak perlu menyambutnya secara berlebihan. Deponeering adalah awal baru bagi KPK untuk bekerja lebih tenang, terutama untuk membongkar skandal rekayasa yang dilakukan sejumlah oknum penegak hukum terhadap pimpinannya. Ini sama sekali bukan misi balas dendam,tapi sebuah misi yang sangat penting untuk menyelamatkan institusi kepolisian dan kejaksaan dari para “mafia berseragam”.(*)

 

*Febri Diansyah

twitter: @febridiansyah

Kejaksaan Agung akhirnya memilih deponeering sebagai jalan keluar penuntasan kriminalisasi dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Demi kepentingan umum kasus yang menjerat Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah dikesampingkan.

Meskipun terlambat, sikap ini patut diapresiasi. Terutama karena deponeering akan menyelamatkan wajah dan harga diri kejaksaan dan kepolisian di mata masyarakat. Bayangkan, apa yang terjadi jika kasus Bibit- Chandra yang kental dengan rekayasa ini diajukan ke persidangan? Jika putusan yang dihasilkan akhirnya memidanakan mereka, tentu akan terjadi keguncangan besar di dunia penegakan hukum kita. Masyarakat pun akan marah.

Karena sebelumnya,pada putusan pengadilan tindak pidana korupsi dalam kasus Anggodo dan fakta persidangan Mahkamah Konstitusi (3/11/2009) terungkap secara terang-benderang rentetan rekayasa untuk menjerat dua pimpinan KPK. Atau sebaliknya jika Bibit- Chandra dibebaskan karena bukti yang sangat lemah.Tentu saja hal ini akan semakin memukul dan menjatuhkan harga diri institusi penegak hukum seperti Polri dan kejaksaan.

Ketidakpercayaan yang massal bisa mengarah pada kekacauan hukum yang lebih besar. Hal ini diperparah dengan lemahnya kepemimpinan politik pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, proses peradilan yang panjang juga akan menyandera KPK. Berdasarkan UU No 30 Tahun 2002,dua pimpinan tersebut harus berhenti sementara saat menjadi terdakwa.

Konsekuensinya, dua kursi KPK kosong tanpa bisa diisi hingga akhir masa jabatan pada 2011. Kondisi seperti ini tentu saja berdampak buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi KPK tidak bisa bekerja maksimal, di sisi lain kejaksaan dan Polri tidak dipercaya masyarakat. Dari gambaran inilah sebenarnya argumentasi kepentingan umum sebagai dasar pengesampingan perkara relevan digunakan.

Melawan Lupa

Akan tetapi, tentu deponeering ini akhirnya disambut dengan sikap pro-kontra. Sejumlah pihak di Senayan misalnya.Para anggota DPR menyatakan penolakan dengan tegas.Meskipun lebih banyak yang setuju perkara ini dikesampingkan. Demikian juga di Facebook dan Twitter. Sebagian besar pihak yang menolak hampir selalu mengatakan “bukankah lebih baik dibuka di pengadilan?” Saya menilai, salah satu penyebab perbedaan adalah karena kekurangan dan ketidakakuratan informasi tentang kronologi kasus ini.

Menempatkan deponeering vs pengadilan secara vis a vis adalah kekeliruan awal yang penting dikoreksi. Apalagi dengan mengandaikan pengadilan dalam keadaan normal dan menganggap kosmos politik “baik-baik saja” dengan KPK. Membaca deponeering pun tidak bisa dilepaskan dari waktuwaktu kritis sejak Juni-Juli tahun 2009. Di bulan-bulan inilah,ketika KPK mulai menyadap dan menginvestigasi seorang perwira di Mabes Polri,terjadi serangan balik dan upaya mencari-cari kesalahan pimpinan KPK.

Saat itu,sejumlah pembusukan dilakukan. Mulai dari testimoni yang meragukan dari mantan Ketua KPK, isu suap terhadap empat pimpinan KPK lainnya, dan bahkan penyalahgunaan wewenang. Hingga akhirnya, 26 Agustus 2009, Chandra M Hamzah ditetapkan sebagai tersangka menyusul Bibit Samad Rianto 15 September 2009. Hari-hari pada empat bulan tahun 2009 itu rasanya memang sangat berat.Tidak hanya bagi pimpinan KPK,tetapi juga bagi masyarakat luas.

Demonstrasi meluas di sejumlah daerah, massa yang sebagian besar berasal dari mahasiswa, akademisi, pengamat politik, tokoh politik nasional, LSM, dan bahkan tokoh agama mengecam penetapan tersangka dan penahanan terhadap dua pimpinan KPK tersebut. Aroma yang tercium saat itu adalah masyarakat marah dengan arogansi kepolisian. Di saat KPK sedang mengerjakan tugas penting pemberantasan korupsi, justru ada sekelompok orang yang menghambat dan ingin mengkriminalisasi pimpinan KPK.

Kita ingat,AbdurrahmanWahid (almarhum) menyempatkan diri mendatangi KPK dan memberi dukungan sebelum akhir hayatnya. Slogan “cicak vs buaya” terpampang di mana-mana.Mulai dari trotoar jalan,mural-mural di temboktembok kota,di kampus dalam dan luar negeri hingga di dunia maya. Kesadaran publik yang luas itu tentu saja tidak bisa dikatakan sebagai kebodohan dan ketidakpatuhan massal terhadap hukum. Gerakan masyarakat terdidik ini berangkat dari pengetahuan dan rasa memiliki terhadap institusi KPK dan pemberantasan korupsi.

Kriminalisasi dan rekayasa semakin terbuka secara terang-benderang pascarekaman penyadapan KPK terhadap Anggodo dibuka diMahkamahKonstitusi(3/11/2009). Kita tercengang, seorang Anggodo terlihat sangat aktif dan bisa “mengatur” para polisi, perwira, dan pejabat tinggi di Kejaksaan Agung. Dari sana jugalah mulai diketahui bahwa telah disiapkan sebuah dokumen yang sengaja disusun sedemikian rupa agar seolah- olah pimpinan KPK menerima suap.

Selang berapa lama dibentuk Tim 8. Pemeriksaan terhadap sejumlah nama yang terkait dilakukan. Tim ini melaporkan ada missing-link, alat bukti lemah, dan eksistensi praktik mafia. Kemudian 19 April-31 Agustus 2010,Anggodo diproses KPK, diajukan ke Pengadilan Tipikor dan divonis bersalah. Dari fakta persidangan dan putusan pengadilanlah rekaman di MK dan temuan Tim 8 terkonfirmasi. Pengadilan memutuskan Anggodo bersalah karena melakukan percobaan penyuapan terhadap pimpinan KPK.

Uang tidak sampai di tangan pimpinan dan inisiatif berasal dari pihak Anggodo. Jelaslah, pasal pemerasan yang berarti paksaan atau inisiatif harus berasal dari KPK, yang digunakan Mabes Polri, runtuh dan hilang dengan sendirinya. ICW pun bahkan mengamati, setidaknya ada empat rekayasa hukum dalam kasus ini.Mulai dari rekayasa penggunaan pasal pemerasan, rekayasa dokumen 15 Juli, rekayasa penyadapan Polri terhadap 64 kali pembicaraan Ade Rahardja dan Ari Muladi; dan rekayasa seolah-olah pimpinan KPK menerima uang.

Poin menarik, tuduhan Bibit Samad Rianto menerima uang di Hotel Bellagio pada 15 Agustus 2008 ternyata salah. Karena pada saat yang sama, Bibit berada di Peru saat sedang menjalankan tugas KPK.Demikian juga dengan Chandra M Hamzah, tuduhan dia menerima uang pada 15 April 2009 ternyata terbantahkan dengan call data record (CDR). Pada saat yang sama dia tidak berada di Pasar Festival, Kuningan. Karenanya, membaca deponeering tidak mungkin dilepaskan dari perjalanan panjang kriminalisasi pimpinan KPK.

Bukan Hadiah

Akan tetapi, sikap kejaksaan untuk mendeponir atau mengesampingkan perkara Bibit-Chandra demi kepentingan umum tersebut tidak boleh dilihat sebagai kebaikan hati, apalagi utang budi. Deponeering jelas bukan hadiah seperti halnya kemerdekaan Indonesia yang bukan hadiah dari Belanda ataupun Jepang.Pengesampingan perkara ini adalah konsekuensi hukum dan buah perjuangan panjang banyak pihak untuk menyelamatkan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Oleh karena itulah KPK tidak perlu menyambutnya secara berlebihan. Deponeering adalah awal baru bagi KPK untuk bekerja lebih tenang, terutama untuk membongkar skandal rekayasa yang dilakukan sejumlah oknum penegak hukum terhadap pimpinannya. Ini sama sekali bukan misi balas dendam,tapi sebuah misi yang sangat penting untuk menyelamatkan institusi kepolisian dan kejaksaan dari para “mafia berseragam”.(*)

2 thoughts on “Deponering Bukan Hadiah

    • Terimakasih Bpk. Syam.
      Saya sudah cek juga tulisan anda yang sangat menarik.
      saya memang harus belajar banyak🙂

      Salam,
      Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s