Nasi Basi untuk Kawula

Kompas, Selasa 22 Maret 2011

Kira-kira jam 3 sore, sepuluh tahun yang lalu. Seorang tukang cerita bernyanyi dengan nada sumbang dan logat daerah yang kental. Mukanya berminyak, tapi senyumnya mengembang.

Ia duduk diantara para siswa yang penuh harap di sebuah sekolah daerah Rawabebek Jakarta Utara. Tapi, jangan bayangkan ruang kelas dengan kursi, meja dan papan tulis atau alat belajar mengajar yang layak. Yang ada hanya sampah. Dipilah dan diikat di karung warna-warni. Ada juga tumpukan limbah kertas yang akan dijual lagi. Namanya saja sekolah darurat, memang dibuat darurat. Di sekolah darurat “Kartini”, di kolong jembatan dengan selingan suara kereta api setiap waktu tertentu inilah film dengan durasi 21 menit dirangkai. Judulnya, Upeti untuk Punggawa, Nasi Basi untuk Kawula (2001).

Lingkaran Kecil

Tidak sulit menjelaskan bagaimana korupsi bisa membentuk keadaan seperti yang tergambar di sekolah darurat Kartini. Dari aspek penyebaran sumber daya ekonomi dan distribusi kesejahteraan, kita bisa tahu, sebenarnya pembangunan dan kekayaan alam Indonesia dinikmati oleh siapa. Sekitar 40% masyarakat dengan pendapatan terendah hanya mendapat remah (15% kue nasional). Padahal 20% kelompok pendapatan tertinggi menguasai lebih dari setengahnya (Kompas, 14/3/2011). Artinya, kesejahteraan dan akses terhadap sumber daya hampir dikuasai secara mutlak oleh lingkaran kecil “itu-itu saja”. Bagaimana mereka menguasainya? Mudah. Dekati sumber kekuatan politik dan birokrasi. Kapan perlu, jadilah politisi.

Coba simak juga tren pengusaha menjadi politisi. Menurut catatan ICW, terjadi peningkatan jumlah unsur pengusaha yang duduk sebagai anggota DPR-RI. Di periode 2009-2014 sekitar 44,6% anggota DPR berprofesi pengusaha, tertinggi dibanding profesi lainnya seperti pengacara, akademisi, jurnalis, dan lain-lain. Angka itu meningkat secara konsisten dari periode 1999-2004 sebanyak 33,6%; dan periode 2004-2009 sebanyak 39,09%. Jika dicemarmati, komposisi sederhana ini bisa bermakna lebih dalam tentang orientasi kebijakan dan output politik DPR. Apakah sebuah undang-undang dibuat untuk memenuhi kepentingan masyarakat, atau sebaliknya.

Namun, tentu “lingkaran kecil” itu tentu tidak hanya soal politisi. Elit pemerintahan dengan kekuatan birokrasi dan kewenangan yang besar untuk membuat kebijakan-kebijakan yang langsung menyentuh kepentingan dasar masyarakat juga harus bertanggungjawab atas ketimpangan yang luar biasa seperti hari ini. Perselingkuhan antara pemegang kekuasaan birokrasi dengan kelompok bisnis berakibat sangat buruk terhadap pemenuhan hak dasar rakyat. Dalam keadaan tertentu, terjadilah abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan melalui konflik kepentingan dibalik pengambilan kebijakan. Lihat saja fenomena penjualan sejumlah badan usaha milik negara, atau bahkan mega skandal Bank Century. Aliran dana yang kedua jor-joran pada kalangan elit bukan tidak mungkin membuat lebih dari 31 juta jiwa rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan (BPS, 2010) hanya menerima receh.

Di sisi lain, saat ini kita juga dihadapkan pada realitas yang janggal tentang kekayaan pejabat publik. Di sebuah daerah ribuan orang hidup berdesakan yang jauh dibawah standar kelayakan, namun di lokasi tertentu rumah megah berdiri dan pejabat difasilitasi secara berlebihan. Jika mau bicara tentang korupsi dan kemiskinan, sesungguhnya kita perlu menuntaskan masalah ini terlebih dahulu. Tapi memang, ini bukan kerja jangka pendek.

Pertanyaan berikutnya, apakah upaya pemberantasan korupsi yang terjadi saat ini bisa menjadi salah satu jalan keluar problematika kemiskinan?

Penegakan Hukum

Sebagian bisa, tapi porsi terbanyak saya kira tetap terletak pada komitmen politik di DPR dan Pemerintahan. Tapi, setidaknya, dari persepektif hukum kita perlu berupaya memperkecil ruang gerak hubungan terlarang antara kelompok politik dengan pebisnis. Misal: dengan regulasi anti konflik kepentingan dan mengatur norma “memperdagangkan pengaruh” di hukum positif Indonesia. Hal ini perlu dilakukan untuk memutus rantai “lingkaran setan” relasi korup politisi-birokrasi dan pengusaha.

Apa yang dilakukan KPK ketika memproses kasus yang melibatkan anggota DPR yang melakukan hubungan transaksional dengan pebisnis adalah salah satu memecah rantai lingkaran setan tersebut. Hingga saat ini setidaknya sudah 43 anggota DPR yang ditangkap KPK dalam berbagai kasus. Sebagian besar terkait pidana suap untuk meloloskan kebijakan yang menguntungkan kelompok bisnis tertentu. Dan, karena ini jugalah kemudian KPK dihantam badai besar “corruptors fight back”.

Akan tetapi, apa yang dilakukan KPK belum cukup. Proses pidana korupsi dengan mengandalkan kewenangan konvensional yang dimiliki KPK belum mumpuni untuk membersihkan korupsi yang menghambat pemerataan aliran kesejahteraan. Sanksi pidana masih rendah, dan belum terealisasi ide untuk memiskinkan koruptor. Seharusnya penegak hukum dibantu dengan aturan baru tentang pembuktian terbalik dan perampasan aset hasil korupsi. Kenapa?

Perlu kita ingat, hubungan antara politik-birokrasi dengan pebisnis bukan saja hubungan satu arah untuk meloloskan kebijakan tertentu. Ia adalah hubungan timbal balik. Dana politik, kickbak, suap, dan sumbangan dalam pelaksanaan pemilihan umum adalah sisi lain yang membuat “lingkaran setan” tersebut utuh. Dengan kata lain, ada peningkatan kekayaan yang dinikmati oleh kalangan tertentu akibat “jasa” yang ia berikan. Kekayaan itulah yang seharusnya menjadi target perampasan aset hasil korupsi.

Tapi bukankah UU No. 31 tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi telah mengatur sebagian klausul pembuktian terbalik. Ya, tapi belum kuat. Dan, bahkan hukum positif kita belum mempunyai aturan yang lebih jelas tentang perampasan aset hasil korupsi. Dalam bayangan saya, jika data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang wajib dilaporkan ke KPK menjadi titik awal dalam pembuktian terbalik, maka para pejabat negara akan lebih “takut” menumpuk kekayaan dari korupsi.

Ketika pejabat negara tidak mampu membuktikan bahwa kekayaannya diperoleh dari penghasilan yang sah, maka harta tersebut harus dirampas negara. Tapi tidak cukup sampai disana. Harta rampasan tersebut sepatutnya dialokasikan pada anggaran untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan. Sehingga, ada jembatan yang nyata antara upaya pemberantasan korupsi dengan perang terhadap kemiskinan. Upeti yang selama ini diterima para punggawa politik dan birokrasi harus dirampas, agar para kawula tak lagi hanya mendapat remah dan nasi basi pembangunan. (*)

*Febri Diansyah

>> Artikel diatas adalah versi awal yang saya kirimkan ke redaksi.

>> Untuk versi pasca dicetak dan perbaikan redaksi, silahkan unduh di: http://bit.ly/h7yr9F

atau http://cetak.kompas.com/read/2011/03/22/04515558/nasi.basi.untuk.kawula

Sumber gambar: http://bit.ly/hfpsfh

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s