Komisi “Hukum Rimba”

Saya teringat percakapan di sebuah pelatihan bagi aparat penegak hukum di Semarang, pertengahan April 2011 lalu. Yunus Husein, Ketua PPATK sedang menjelaskan tentang pentingnya pendekatan pemberantasan pencucian uang untuk pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ia sudah menjelaskan panjang lebar tentang penggunaan teknologi tingkat tinggi untuk membantu pengungkapan sebuah kasus korupsi, dan penelusuran aliran uang koruptor melalui sarana perbankan yang makin canggih dan rumit. Hingga, pada sesi diskusi, seorang penyidik bertanya: “Pak, apa tidak melanggar KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) jika kita melakukan penyadapan dan menelusuri aliran uang dengan bantuan teknologi?

Jawaban Yunus sederhana, “Maaf Pak” (sambil tersenyum), “Saat KUHAP yang Anda sebut tadi ada, bahkan kita belum kenal handphone.”

Sontak ruangan riuh. Si penyidik tampaknya sadar, ia mengajukan pertanyaan yang salah. Yang menarik adalah, penyidik yang bertanya tergolong berpengalaman. Sudah lama jadi penegak hukum. Kejadian di Semarang tersebut bukanlah lelucon. Karena, demikianlah sebagian perspektif “orang hukum”, baik akademisi, penyidik, pengamat, atau bahkan anggota DPR dari komisi hukum sekalipun.

Menarik mencermati pernyataan salah satu anggota Komisi III DPR-RI baru-baru ini terkait rencana revisi UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Si anggota dewan dari komisi hukum itu bilang, UU KPK harus direvisi, karena kewenangan KPK terlalu besar, superbody, dan bahkan bertentangan dengan KUHAP. Kita harus sesuaikan UU KPK ini dengan KUHAP. Suaranya tenang dan terkesan meyakinkan.

Tapi, jangan tertipu. Posisinya di komisi hukum DPR, belum tentu membuatnya benar-benar memahami hukum. Apalagi, saat ini yang sering kita dengar adalah sebagian anggota Komisi Hukum DPR justru melanggar hukum, membangkang pada putusan pengadilan, merasa di atas undang-undang, dan tentu saja (maaf), keras kepala. Soal pernyataan, UU KPK melanggar KUHAP, misalnya.

Jika saja anggota DPR ini menjadi peserta pelatihan di Semarang tadi, mungkin mukanya akan merah padam menahan malu (jika memang masih punya rasa malu). Betapa tidak, KUHAP yang diundangkan pada bulan Desember 1981 itu tentu sudah ketinggalan zaman untuk beberapa pasalnya. Sebutlah soal alat bukti.

Jangankan mengenal hasil penyadapan sebagai alat bukti, bahkan seperti yang disebutkan di atas, “Jangan-jangan kita belum kenal handphone di tahun 1981 tersebut”, atau aturan-aturan lain terkait dengan tafsir dan pemahaman soal hukum acara.

Justru, logikanya harus dibalik. Bukan UU KPK yang harus mundur dan menyesuaikan dengan KUHAP, akan tetapi KUHAP lah, sebagai salah satu kitab “usang” perlu diperbaharui.

Apalagi saat ini, sejumlah akademisi hukum sudah mendorong agar dilakukan revisi KUHAP untuk kepentingan penegakan hukum. Terutama karena kejahatan juga terus berkembang dengan modus, kuantitas dan kualitasnya. Hukum terasa ketinggalan dengan laju kejahatan, khususnya korupsi yang semakin luar biasa.??Namun, lebih dari itu, kalaupun KUHAP tidak direvisi. Asas hukum kita juga mengenal konsep aturan yang bersifat lebih khusus dibanding yang umum. KUHAP sebagai aturan umum, dan sejumlah pasal di UU KPK sebagai aturan khusus.

Lex specialis derogate legi generale, alias: ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum. Jadi, jika ada aturan yang bersifat khusus dan berbeda di UU KPK, seperti kewenangan-kewenangan khusus, meskipun ia tidak diatur di KUHAP, ia tetap berlaku sesuai dengan asas lex specialis tersebut. Masih terkait dengan UU KPK. Lima fraksi di Komisi Hukum DPR secara berjamaah kembali melakukan penafsiran “seenak udel” terhadap sejumlah pasal di UU KPK ini. Soal seleksi KPK.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 5/PUU-IX/2011, hal 77, sudah menegaskan bahwa masa jabatan pimpinan KPK (Busro Muqodas) adalah empat tahun, sehingga konsekeuensi logisnya, hanya akan dipilih empat pimpinan KPK pada seleksi akhir 2011 ini, namun lima fraksi tersebut tetap memaksakan tafsirnya.

Pemaksaan tafsir ini tidak dapat dilihat sebagai sebuah diskusi atau pendapat yang berbeda tentang satu hal, akan tetapi, ia sudah mengarah pada pembangkangan anggota DPR terhadap hukum, dalam hal ini Putusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya, partai politik ataupun anggota komisi III DPR-RI memberikan contoh yang patut dan baik terhadap warga negara untuk mematuhi hukum. Jika tidak pembangkangan, sikap “semau-gue” dan pemaksaan tafsir-tafsir yang dangkal secara hukum akan semakin membuat legitimasi dan kehormatan lembaga ini terkikis.

Ya, dalam bahasa sederhana kita bisa bilang, itu adalah komisi “hukum rimba”, yang sebenarnya menunjukkan kondisi tanpa hukum. Yang ada hanyalah kekuasaan, adu kuat bicara, dan kekacauan hukum.

Penulis: Febri Diansyah

sumber: http://goo.gl/EwY5q

http://beta.beritasatu.com/blog/nasional-internasional/1013-komisi-hukum-rimba.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s