Melupakan (daripada) Soeharto?

Dimuat di Harian Kompas, Rabu 31 Mei 2012 (versi awal)

Mei 2012 hampir berakhir. Tahun ke-14 setelah orde baru tumbang. Siapa diantara kita yang masih ingat kasus Soeharto? Mantan Presiden RI yang lolos dari dakwaan korupsi Kejaksaan, dinyatakan tidak melakukan perbuatan melawan hukum oleh pengadilan hingga Mahkamah Agung? Seseorang yang hampir tak tersentuh.

Jika lembar sejarah dibalik, teriakan yang paling berkumandang 14 tahun lalu adalah turunkan Soeharto dan berantas KKN. Hingga akhirnya diterbitkan Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN. Jika Tap MPR itu dibaca cermat seharusnya kita paham, salah satu amanat penting reformasi ternyata belum dikerjakan dengan cukup baik. Belum apa-apa. Pasal 3 dan 4 menyebutkan perlunya pemeriksaan kekayaan dan dilakukan pemberantasan korupsi secara tegas, terhadap pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya maupun pihak swasta/konglomerat termasuk mantan Presiden Soeharto.

Bandingkan dengan apa yang terjadi di Mesir baru-baru ini. Hosni Mubarok, yang berkuasa 30 tahun di Mesir dituntut hukuman mati. Dua putranya pun ditahan dengan tuduhan korupsi saat sang ayah berkuasa. Mubarok tetap dihadirkan di pengadilan meskipun berada di atas tempat tidur dorong rumah sakit dan sel berjalan. Sayangnya, fenomena Indonesia belum seujung-kuku pun dibanding proses hukum yang terjadi di Mesir, atau bahkan Philipina, Nigeria dan Peru.

Tiga negara terakhir, sempat masuk dalam daftar Stolen Asset Recovery (StAR) Inisiatif yang diluncurkan di markas PBB tahun 2007 lalu. Menurut StAR, data perkiraan aset yang diduga diselewengkan pemimpin politik di dunia “dimenangkan” oleh mantan Presiden Soeharto dengan nilai US$ 15-35 miliar. Sebuah angka yang bahkan masih mencengangkan hingga saat ini. Ditempat berikutnya ada Ferdinand Marcos (Filipina) senilai US$ 5-10 miliar,  Mobutu Sese Seko (Zaire) senilai US$ 5 miliar; Sani Abacha (Nigeria) senilai US$  2-5 miliar, serta Slobodan Milosevic (Serbia/Yugoslavia) dengan US$ 1 miliar. Dari Peru ada Alberto Fujimori (1990-2000) dengan US$ 600 juta, dan lainnya (StAR Initiative, 2007).

Angka-angka diatas mungkin belum tentu angka dalam makna pembuktian hukum, karena itu masih perlu dikejar dan dibuktikan. Akan tetapi, keseriusan negara-negara yang asetnya pernah dicuri menjadi sangat penting. Apalagi, dalam perkembangannya aset dengan nilai menakjubkan tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan sebuah negara dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar.

Beberapa negara seperti Philipina memberikan harapan. Berusaha selama 18 tahun dengan Commision On Good Government (PCGG), hingga tahun 2004 berhasil mengembalikan aset Marcos dari Swiss US$ 624 juta. Kemudian Sani Abacha dari Nigeria, dengan menyewa kantor hukum profesional Monfrini & partners, sekitar US$ 505,5 juta bisa direbut. Catatan ini juga terjadi di Peru untuk aset Alberto Fujimori yang berhasil dikembalikan US$ 185 juta. Bagaimana dengan proses hukum di Indonesia?

Menggugat Yayasan
Apakah Indonesia pernah mencoba merebut aset-aset yang pernah ”dicuri” di zaman orde baru itu? Ya, pernah. Tapi sayang, dakwaan Jaksa tumbang sebelum pembuktian dilakukan. Dengan alasan sakit permanen, hakim menyatakan tidak menerima. Gugatan perdata pun tak manjur. Bahkan hingga tingkat Mahkamah Agung dosa masa lalu seolah ”dicuci”. Soeharto justru sinyatakan tidak melanggar hukum. Pada putusan Nomor 2896K/Pdt/2009 ini, hanya Yayasan Supersemar yang dinyatakan bersalah dan wajib mengganti kerugian USD 315 juta dan Rp. 139,229 miliar. Salah satu Yayasan yang dipimpin oleh Soeharto. Kenapa?

Jika ditelisik lebih jauh, ternyata salah satu penyebab hambarnya putusan tersebut justru materi Gugatan Jaksa Pengacara Negara itu sendiri. Soeharto tidaklah digugat sebagai Presiden dengan dugaan penyalahgunaan kekuasaan selama menjabat, tetapi hanya sebagai Ketua Yayasan Supersemar. Yayasan dinilai menyalahgunakan uang yang diberikan oleh negara.

Sungguh janggal memang. Apalagi, disebutkan disana penerbitan PP No. 15/1976 yang menjadi asal muasal penyisihan laba bersih bank pemerintah yang kemudian diturunkan melalui Keputusan Menteri Keuangan 333/KMK.011/1978 dianggap sebagai sesuatu yang benar. Dikatakan ”dalam mencapai tujuan Negara RI, Pengugat menerbitkan PP 15/1976”. Artinya, Presiden RI yang diwakili Jaksa Agung saat itu membenarkan kebijakan Soeharto. Padahal, bukan tidak mungkin korupsi dilakukan dengan bungkus kebijakan dan aturan. Sehingga, seolah-olah ia benar secara hukum, tetapi busuk di dalam.

Kemudian, posisi Soeharto sebagai directing mind atau pengendali Yayasan gagal dibuktikan. Sehingga, kecil kemungkinan kerugian yang harus diganti Yayasan kemudian bisa ditagih pada Soeharto atau ahli warisnya. Berlebihankah rasanya jika ada yang mengatakan gugatan tersebut justru merupakan gugatan ”memenangkan” Soeharto?

Tapi, 14 tahun telah berlalu. Apa yang bisa dilakukan? Tindakan kongkrit terdekat yang bisa dilakukan adalah eksekusi Putusan MA dan menyelamatkan aset senilai US$ 315 juta atau kira-kira Rp. 2,9 triliun dalam kurs hari ini dan Rp. 139,229 miliar. Selain itu, kita menagih janji Jaksa Agung untuk mengajukan gugatan perdata terhadap 6 yayasan lainnya.

Tanpa Kewajiban
Berangkat dari prinsip bahwa gugatan perdata dilakukan sebagai pemulihan kerugian keuangan Negara, sekaligus sebagai cara meluruskan sejarah. Perlu argumentasi yang lebih kuat untuk membuktikan bahwa penyalahgunaan kewenangan sesungguhnya terjadi sejak peraturan diterbitkan. Tantangannya adalah membuktikan bahwa kebijakan dijadikan bungkus untuk merampok uang rakyat. Mampukah? Ada sejumlah persoalan hukum yang perlu didiskusikan, mulai dari kuasa yang dibutuhkan dari Presiden SBY, daluarsa gugatan perdata 30 tahun, hingga pembuktian adanya indikasi konflik kepentingan ketika PP dan diturunkan dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan diterbitkan. Mengingat, Soeharto juga tercatat sebagai Ketua dari Yayasan yang menikmati penyisihan laba bersih bank-bank pemerintah tersebut.

Selain itu, sebuah diskusi yang di Yogyakarta dengan Prof. Dr. Ismiati Jenie memberikan inspirasi kemungkinan penggunaan ketentuan “pembayaran tak terutang” (onverschulddigde betaling) di KUHPerdata. Pasal 1359 KUH Perdata yang intinya setiap pembayaran yang sudah dilakukan akan tetapi sesungguhnya tidak ada kewajiban atau utang, maka semua pembayaran itu dapat dituntut kembali. Utang disini tentu saja tidak diartikan secara sempit tetapi lebih sebagai kewajiban hukum. Apalagi Pasal 1359 tersebut berada dalam Buku III, Bab II tentang Perikatan yang Lahir karena Undang-undang.

Namun, tentu saja, konsekuensi pembuktiannya lebih berat karena Penggugat perlu membuktikan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh bank-bank pemerintah, yang sesungguhnya menjadi hak rakyat Indonesia, cacat hukum. Sehingga, seharusnya secara substansial tidak ada kewajiban untuk membayar sejumlah uang pada Yayasan yang diketuai oleh Soeharto tersebut, meskipun ada dasar Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan. Apalagi di tahun 1999 diterbitkan KMK No.  69/KMK.017/1999 yang mencabut KMK 333/1978 itu.

Pertanyaan sederhana akhirnya kembali pada apakah Pemerintahan SBY yang menyatakan berkomitmen menjalankan agenda reformasi dan pemberantasan korupsi ini masih ingat dan menganggap penting penuntasan kasus Soeharto? Atau justru menjadi salah satu barisan yang ingin menutup rapat skandal korupsi orde baru? Tulisan ini adalah upaya melawan lupa. (*)

*) Peneliti Hukum, Indonesia Corruption Watch

sumber foto: http://theloungekaskus.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s