Pelangi Korupsi Politisi

(versi awal) Dimuat di Suara Pembaruan, 2 Juli 2012

Komitmen politik, baik dari Presiden SBY ataupun parlemen terasa hambar dan nyaris “pura-pura”.

Di beberapa media online dan cetak, Ketua Departemen Hubungan Legislatif dan Lembaga Politik Partai Golkar yang juga menjadi anggota Komisi III DPR-RI, mengatakan ada indikasi intervensi politik dibalik penetapan tersangka dugaan korupsi Al-Qur’an. Kita tahu, sebelumnya KPK sudah menetapkan ZD, anggota Badan Anggaran DPR dari fraksi Golkar sebagai tersangka korupsi di kasus kitab suci itu.

 

Tak ketinggalan, Wakil Ketua Fraksi PAN juga mengungkapkan hal yang senada. Ia menunjuk pada penetapan WON sebagai tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang terkait proyek DPID. Sudah biasa, jika KPK menetapkan tersangka dari sektor politik, maka respon “panik” seperti ini seringkali terjadi. Bahkan, tidak jarang ada pewacanaan yang salah kaprah ketika seolah-olah KPK dituduh sebagai “pesanan” partai “kuning” ketika pihak “biru” dijerat, dan sebaliknya.

 

Jadi, jika suatu saat kita membaca para politikus menudingkan tuduhan KPK dititipi kepentingan lawan politik, maka hal ini sesungguhnya hal yang jamak. Partai tertentu merasa diserang KPK, dan logika politik yang seringkali tidak didasari data dan fakta yang kuat sering menghasilkan kesimpulan yang tak berdasar. Sebutlah, KPK pernah dikatakan tunduk pada kepentingan istana. Tapi, ternyata jajaran elit partai Demokrat sebagai parti pemenang yang mendukung Presiden SBY justru dijerat. Setidaknya, mantan Bendahara Umum dan mantan Wakil Sekretaris Jenderal partai sudah dijerat saat ini. Memang, KPK masih punya pe-er untuk menjawab keingintahuan publik tentang apakah kasus Nazaruddin tersebut akan sampai ke Ketua Umum atau tidak.

 

Dengan kata lain, argumentasi politikus yang menyesatkan tersebut hanya akan berpengaruh jika publik masih mengidap penyakit “mudah lupa”. Melalui tulisan ini saya ingin menunjukkan, bahwa warna-warni partai sesungguhnya sudah pernah jadi “korban” pedang KPK.

 

Pelangi Korupsi

Sejak awal KPK dibentuk, telah 44 anggota DPR/mantan anggota DPR yang dijerat KPK dengan tuduhan korupsi. Dua diantaranya dijerat untuk 2 kasus korupsi, sehingga total 46 tersangka. Lantas, bagaimana dengan “warna” 46 kasus tersebut? Pertama, 46 tersangka ternyata dijerat untuk 10 kasus korupsi, mulai dari pembangunan gedung pusdiklat Bapeten, aliran dana BI/YPPI Rp. 100 M, alih fungsi hutan di Kab. Bintan, Riau; alih fungsi lahan manggrove di Tanjung Api-api, Sumsel; pengadaan kapal patroli Dirjen Perhubungan; dana Stimulus pengembangan fasilitas laut dan udara wilayah timur Indonesia; pemilihan Deputi Senior Gubernur BI, Miranda S. Gultom; Alkes Flu Burung; pembangunan Wisma Atlet dan proyek 16 Universitas; anggaran DPIP; serta yang terbaru terkait pengadaan Al-Qur’an 2011 dan 2012 dan laboratorium Madrasah Tsanawiah 2011.

 

Sepuluh kasus diatas adalah kasus suap yang terkait dengan kewenangan para politikus di parlemen. KPK sebenarnya baru mulai menyentuh wilayah yang sebelumnya nyaris “kebal hukum” ini sejak tahun 2007. Artinya, sekitar 3 tahun sejak KPK berdiri. Itupun belum maksimal, dan diperkirakan, jika KPK mempunyai sumber daya yang lebih besar dan berkualitas, maka tidak tertutup kemungkinan akan lebih banyak para politikus menjadi “korban” KPK. Betapa tidak, di kasus Aliran Dana Bank Indonesia misalnya. Kasus yang melibatkan besan Presiden SBY tersebut sempat heboh karena sekitar 50 nama anggota DPR disebut dalam kesaksian Hamka Yandhu sebagai pihak penerima dana. Akan tetapi, KPK tidak mampu menyentuh semuanya.

 

Kasus yang cukup fenomenal adalah ketika KPK menjerat 30 anggota/mantan DPR-RI karena suap dalam pemilihan Deputi Senior Gubernur BI. Sebuah perkara yang membuat hubungan Senayan dan Kuningan semakin retak. Hal kedua yang perlu menjadi perhatian adalah “warna” kader partai yang terjerat korupsi di KPK. Menurut catatan ICW, ada 9 anggota fraksi yang pernah dijerat KPK sejauh ini. Posisi “juara” masih dipegang oleh partai senior: PDIP (16) dan Golkar (12), kemudian menyusul PPP (5) dan Demokrat (4). Kader PAN yang dijerat berjumlah 3, kemudian PBB, PBR, dan PKB masing-masing 1 orang. Mungkin hanya partai-partai yang relatif baru yang belum tersentuh.

 

Angka diatas tentu secara spesifik hanya menunjukkan warna-warni dari pelaku yang pernah menjabat sebagai anggota DPR-RI. Jika kita memperluas pantauan pada Eksekutif seperti Menteri yang dijerat KPK, maka warna-warni akan semakin terlihat. Apa yang bisa dibaca dari data-data diatas? Yang paling mudah dikatakan adalah, bahwa sungguh lemah tuduhan KPK menjadi alat politik kekuatan tertentu.

 

Independensi

Prinsip tidak memihak dan bebas dari kepentingan manapun sesungguhnya merupakan jantung dari keberadaan KPK. Pasal 3 UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK misalnya, mengatakan bahwa KPK adalah lembaga independen. Hal ini tentu bukan soal teks undang-undang semata. Karena, jika sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia kita cermati, salah satu persoalan mendasar yang membuat pemberantasan korupsi jatuh bangun adalah soal independensi lembaga yang menangani korupsi.

 

Syarat independensi tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, mulai soal kelembagaan hingga dari sisi kinerja dan penanganan kasus di KPK. Jika dibandingkan dengan lembaga serupa di sejumlah negara, problem independensi juga menjadi catatan yang menjadi faktor memperlemah upaya perang melawan korupsi tersebut. Selain soal komitmen politik yang menjadi faktor penguat di negara seperti Hongkong dan Singapura.

 

Di Indonesia, dilihat dari kasus yang ditangani KPK dan resistensi politik yang luar biasa tersebut, tampaknya terdapat dilema. Di satu sisi, KPK berupaya menunjukkan independensi dengan menjerat korupsi “pelangi” di sejumlah partai politik, tetapi di sisi lain, KPK diserang balik oleh kekuatan politik yang memang merasa sangat terganggu dengan keberadaan lembaga antikorupsi ini. Komitmen politik, baik dari Presiden SBY ataupun parlemen terasa hambar dan nyaris “pura-pura”.

 

Gedung KPK

Anggaran untuk gedung KPK misalnya. Meskipun sudah diajukan sejak 2008, akan tetapi hingga saat ini belum ada kesatuan komitmen antara DPR dan Pemerintah yang memegang kendali untuk menyetujui bersama alokasi anggaran yang sangat dibutuhkan ini. Di satu sisi, upaya yang luar biasa dari Presiden SBY dan jajarannya tidak terlihat, di sisi lain, DPR cenderung sinis pada KPK. Bahkan, ketika kita membaca serangkaian upaya pelemahan dengan KPK melalui jalur legislasi dan bungkus kewenangan pengawasan, kita semakin sulit berharap pada dukungan politik tersebut.

 

Soal gedung tentu bukan hanya semata soal gedung. Karena terdapat potensi dan resiko lanjutan jika KPK tidak mempunyai gedung yang fungsional untuk mendukung kerjanya. Argumentasi teknis, yuridis dan kelembagaan telah diungkapkan. Perbandingan dengan sejumlah negara juga sudah disampaikan. Kinerja KPK pun cukup memberikan harapan. Tercatat, dari serapan anggaran sebesar Rp. 1,376 Triliun sampai akhir tahun 2011, KPK telah memulangkan Rp. 954,36 Miliar dari sektor penindakan. Dan, penyelamatan aset negara senilai Rp. 152,9 Triliun.

 

Jika saja kita masih bisa berharap ada “akal sehat” di Parlemen, tentu akan ada perubahan dalam waktu dekat. Ya, meskipun KPK sudah menjerat 46 tersangka dengan latar “warna-warn
i” politik dan akan terus bertambah. Jika, tidak? (*)

oleh: Febri Diansyah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s