Jalan Panjang Penuntasan Centurygate

 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah menyampaikan pidato untuk menengahi konflik antara KPK dan Polri yang tidak mencapai titik temu. Ada lima poin yang disampaikan Presiden. Secara umum, sejumlah pihak mengapresiasi beberapa hal yang dianggap cukup tegas, setidaknya lebih jelas dibanding pidato-pidato Presiden sebelumnya terkait penegakan hukum. Hal ini tentu saja tidak dapat dilepaskan dari dukungan publik yang luas terhadap KPK. #SaveKPK, sesuatu yang berarti, KPK didukung dan dibela oleh masyarakat agar KPK dapat berdiri tegak dan kuat dalam pemberantasan korupsi, khususnya kasus-kasus korupsi besar atau grand corruption.

Sejumlah pekerjaan KPK masih menunggu. Salah satu diantaranya adalah belum jelasnya perkembangan penanganan penyelidikan kasus dugaan korupsi bailout Bank Century. Sejumlah pihak mulai menyuarakan kecurigaannya, bahwa setelah ini penanganan kasus Century akan redup. Tentu kita menolaknya. Baik penolakan terhadap asumsi yang hanya dilandaskan pada kecurigaan, sekaligus peringatan untuk KPK agar segera menunjukkan kemajuan signifikan dalam penanganan skandal Bank Century ini.

Jalan Panjang

Tercatat, KPK telah melakukan penyelidikan sejak Desember 2009. Artinya penyelidikan telah berjalan 2 tahun 10 bulan sampai hari ini. KPK pun mengatakan telah memeriksa 96 orang, yang terdiri dari: pihak BI (31 orang), Bank Century (39 orang); LPS (11 orang); KSSK (2 orang); Badan Pengawas Pasar Modal (1 orang); dan pihak terkait lainnya (12 orang). Ketua KPK, Abraham Samad dan Wakil Ketua KPK, Busro Muqodas pun sudah menyatakan secara terbuka penyelidikan kasus Century akan ditingkatkan ke Penyidikan sebelum Desember 2012.

Kita tentu berharap KPK segera menyampaikan perkembangan penanganan kasus Century tersebut pada publik. Akan tetapi, di sisi lain KPK tetap harus menjaga profesionalitas dan independensi dalam penanganan kasus hukum ini. Karena sebuah kasus hukum haruslah ditangani dengan perspektif hukum dan alat bukti yang kuat, bukan berdasarkan sudut pandang politik.

Audit BPK

Sekedar mengingatkan, Badan Pemeriksa Keuangan RI telah melakukan dua kali audit investigatif terhadap kebijakan penyelematan Bank Century. Pada audit pertama, Laporan No. 64/LHP/XV/11/2009 tanggal 20 November 2009, BPK menghasilkan 9 temuan pemeriksaan yang tersebar sejak proses merger, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), penetapan Bank Century sebagai Bank Gagal Berdampak Sistemik, Penggunaan dana FPJP dan Penyertaan Modal Sementara (PMS), serta pengelolaan Bank Century.

Kemudian, pada audit investigasi lanjutan, Laporan No: 87B/LHP/XV/12/2011 tanggal 22 Desember 2011, BPK menyampaikan 13 temuan dan 2 informasi tambahan, dimana investigasi dilakukan terhadap transaksi-transaksi sebelum dan sesudah Bank Century diambil oleh LPS. BPK memotret ada/tidak transaksi yang tidak wajar.

Tidak semua temuan BPK tersebut harus ditindaklanjuti oleh KPK. Mengingat mandat KPK berdasarkan UU No. 30 tahun 2002 adalah untuk menangani pidana korupsi, maka temuan yang berdimensi korupsi lah yang dapat didalami oleh KPK. Tanpa bermaksud mengesampingkan sejumlah temuan lain, KPK sebaiknya fokus pada dua pokok persoalan. Pertama, pemberian FPJP yang melanggar Peraturan Bank Indonesia (temuan ke-3). Dan, kedua, pencairan dana PMS Rp. 2,886 triliun setelah Perppu No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak diterima DPR (temuan ke-6).

Untukpemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek terhadap Bank Century. Berdasarkan temuan ke-3 dalam Audit Investigasi BPK pertama, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Disposisi Deputi Gubernur SCF 31 Oktober 2008 pada Catatan No. 10/7/GBI/DPB1/Rahasia yang menyatakan bahwa bantuan untuk Bank Century adalah perintah Gubernur BI yang ia terima. Kedua, penolakan salah satu dewan pengawas BI atas usul penyelamatan karena Bank Century tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan FPJP tersebut. Dan, ketiga, perubahan Peraturan Bank Indonesia dari PBI No. 10/26/PBI/2008 menjadi PBI No. 10/30/PBI/2008. Menurut BPK, “perubahan persyaratan CAR tersebut patut diduga ditujukan untuk BC, karena CAR bank umum selain BC pada posisi 30 September 2008 berkisar 10,39% s.d. 476,34%”.

Namun, ternyata meskipun dilakukan perubahan terhadap peraturan BI yang diduga dilakukan untuk memuluskan pemberian bantuan untuk Bank Century, kondisi terakhir CAR Bank Century pun tidak melanggar peraturan BI yang baru tersebut. Nilai CAR Bank Century saat persetujuan pemberian FPJP (per: 31 Oktober 2008) adalah negative 3,53%. Hal ini tetap melanggar PBI No. 10/30/PBI/2008 yang mensyaratkan CAR positif.

Di sisi lain, poin keempat yang perlu jadi sorotan KPK adalah temuan aliran dana dari PT. CBI kepada Deputi Gubernur BI, BM Rp. 1 miliar yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Hal ini terungkap pada Temuan #9, Audit InvestigasiLanjutan, (hal. 93). Aliran dana terjadi pada tanggal 12 Agustus 2008 yang masih berada dalam ruang lingkup waktu proses pemberian FPJP pada Bank Century. Namun, BM mengatakan dana tersebut adalah utang pada Robert Tantular (Direktur Utama PT. CBI dan pimpinan Bank Century).

Titik krusial berikutnya adalah pencairan dana PMS Rp. 2,886 triliun setelah Perppu No. 4 tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) tidak diterima DPR. Seperti diketahui dasar hukum penyelesaian dan penanganan Bank gagal berdampak sistemik yang dilakukan oleh LPS adalah Perppu No. 4 tahun 2008, kemudian berdasarkan Pasal 41 ayat (2) UU No. 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), biaya penanganan Bank gagal tersebut dikeluarkan oleh LPS menjadi penyertaan modal sementara (PMS) pada Bank. Persoalannya, pada tanggal 18 Desember 2008, DPR tidak menerima atau menolak pengesahan Perppu JPSK ini menjadi Undang-undang. Sehingga, seharusnya tidak ada transaksi atau perbuatan hukum lagi yang dilakukan setelah 18 Desember 2008 yang didasarkan pada Perppu tersebut. Tentu saja hal ini berkonsekuensi serius. Pencairan dana PMS sebesar Rp. 2,886 triliun tersebut diduga tidak memiliki dasar hukum atau melanggar hukum.

Bagi sebagian pihak hal ini dijadikan perdebatan. Dimulai dari satu soal sederhana, apakah penolakan DPR hanya dapat dianggap sebagai penolakan yang berkonsekuensi tidak berlakunya Perppu 4 tahun 2008 adalah sejak DPR menolak secara tegas, atau bagaimana? Jawabannya ada pada Pasal 22 ayat (3) UUD 1945. Bahwa meskipun Presiden diberikan kewenangan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, yang kekuatannya setara dengan undang-undang, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku selamanya. Subjektifitas “kegentingan memaksa” yang menjadi latar belakang penerbitan Perppu oleh Presiden harus diobjektifkan dengan keterlibatan rakyat melalui wakilnya. Karena pada prinsipnya sebuah Undang-undang hanya dapat dibentuk berdasarkan keterlibatan rakyat bersama Presiden. Karena itulah Pasal 22 ayat (3) UUD 1945 mengatur: Perppu yang tidak mendapat persetujuan DPR harus dicabut. Maka, sejak saat “tidak disetujui” DPR itulah, Perppu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini sangat mendasar untuk meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan dengan alasan darurat atau kegentinyan oleh Presiden.

Uraian diatas dibuat dari perspektif hukum, bukan pendekatan politik. Karena penanganan perkara ini berada pada dua dimensi, yaitu dimensi hukum di KPK, Polri dan Kejaksaan, sedangkan dimensi politik di DPR, sepatutnya dua dimensi tersebut tidak dicampur-adukkan. DPR yang telah menyelesaikan Pansus Bank Century, jika masih berkomitmen menuntaskan kasus ini, dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat, dan bukan memaksakan pendekatan politik pada penanganan kasus hukum. Sedangkan KPK, sesuai janji dan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pimpinannya, maka kami menunggu kerja keras KPK. Tahun ini adalah tahun ketiga. Penuhilah janji anda. (*)

Suara Pembaruan, 18 Oktober 2012

One thought on “Jalan Panjang Penuntasan Centurygate

  1. Menarik… Mudah-mudahan jalan panjang itu tidak terlalu panjang ya…
    Sedikit pertanyaan: pada alinea terakhir ditulis begini: “Sedangkan KPK, sesuai janji dan pernyataan yang disampaikan oleh beberapa pimpinannya, maka kami menunggu kerja keras KPK. Tahun ini adalah tahun ketiga… ” – Yang dimaksud, tahun ketiga bagi siapa? Kalau KPK edisi Abraham Samad kan belum satu tahun, Bung? Terima kasih.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s