Di Balik Dinding Istana

Dimuat di Kompas, 13 Desember 2012.

Memang kuda tak pernah bertanduk, kecuali Legenda tentang Unicorn. Sesuatu yang hanya terjadi di negeri dongeng.

“Mendorong tronton mogok”. Istilah ini sempat muncul di sela makan siang di Kalibata. Ketika, terasa sangat sulit mengharap ketegasan dan keseriusan Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono melakukan pemberantasan korupsi. Dalam istilah yang berbeda, saya ingat, saat kisruh Cicak vs Buaya tahun 2009 lalu, Buya Syafii Maarif membuka fabel lama “jangan berharap tanduk pada kuda”. Tepatkah? Bisa jadi ya, atau tidak. Tergantung dari sudut pandang mana dan siapa yang melihatnya. Sekarang, saya mengajak kita semua membaca apa yang terjadi akhir-akhir ini, yaitu sikap Presiden terhadap kembali bergejolaknya relasi KPK dan Polri pasca KPK menyidik indikasi korupsi di Korlantas Mabes Polri.

Awalnya, pada pidato 8 Oktober 2012 lalu kita mulai menemukan ketegasan sikap Presiden. Dengan segala catatan kritis pidato itu perlu dipuji. Namun sayang, pidato hebat Presiden terkesan tidak berwibawa ketika dalam realita masih ditemukan pergesekan berkepanjangan antara Polri dan KPK. Sebutlah soal Gugatan Korlantas Mabes Polri ke KPK terkait penyitaan alat bukti, penarikan serombongan penyidik yang sedang menangani kasus korupsi, dan bahkan proses kriminalisasi terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan yang belum berhenti hingga saat ini. Dimana Presiden SBY?

Dinding Istana
Salah satu persoalan yang disinggung dalam pidato 8 Oktober adalah tentang tarik-menarik Penyidik KPK yang bertugas di Polri. Saya ingat betul apa yang dikatakan Presiden lengkap dengan air wajahnya yang dibuat setegas mungkin, “saya akan segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang tepat, baik untuk KPK dan kemudian juga baik untuk Polri…”. Peraturan yang dimaksud adalah PP No. 63 tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia KPK. Presiden ingin melakukan revisi terhadap sejumlah pasal disana.

Dua bulan berselang, revisi PP yang dijanjikan tak kunjung ada. Yang terjadi justru tarik-menarik di tingkat Kementrian. Sebutlah pihak Kementrian PAN yang keberatan dengan perpanjangan masa tugas pegawai dan penyidik KPK. Angka 8 tahun sebagai masa tugas maksimal sempat muncul dari seorang utusan Kementrian ke KPK, seperti yang diungkapkan salah satu pimpinan KPK di media massa. Padahal, tanpa direvisi pun masa tugas maksimum pegawai KPK di PP 63 sudah 8 tahun. Dan jika hal ini sempat terjadi, KPK akan lumpuh. Betapa tidak, 45 orang pelaksana tugas selain polisi dan jaksa akan berhenti dari lembaga ini. Padahal mereka adalah orang-orang handal yang bertugas di bagian pengaduan masyarakat, penyelidikan dan bagian sentral lainnya di KPK.

Selain itu, sampai akhir 2012, KPK juga mengungkapkan setidaknya 31 Penyidik KPK telah ditarik Mabes Polri, dan 13 lainnya terancam ditarik. Jika hal seperti ini masih terus terjadi, sementara Presiden tetap “bersembunyi” dibalik dinding istana, niscaya Maret 2013 KPK akan kehabisan penyidik dari Polri. Apa yang akan terjadi? KPK lumpuh. Koruptor akan bersorak-sorai. Padahal, sekarang KPK sudah memulai penyidikan skandal Bailout Bank Century Rp. 6,7 triliun, indikasi korupsi Hambalang dengan proyek Rp.2,5 triliun dengan tersangka terbaru menteri aktif dari Partai Demokrat, proyek pengadaan Al-Qur’an yang menjerat politisi partai Golkar, sederet kasus Nazaruddin mantan Bendaraha Demokrat, mafia anggaran dan kasus lainnya.

Hal itu tentu tidak boleh dibiarkan. Menurut kami, ada dua hal yang harus dilakukan KPK. Pertama, memperjuangkan 28 Penyidik yang alih status menjadi Pegawai Tetap KPK, dan Kedua, mengangkat Penyidik KPK diluar Polisi dan Jaksa. Dua tugas berat KPK ini tentu akan menghadapi perlawanan hebat dari pihak-pihak yang tidak ingin KPK kuat.

Untuk poin pertama, sikap Presiden tampak masih mendua. Selain revisi PP 63 ternyata tidak mengatur lebih lanjut tentang Alih Tugas ini, dukungan politik terhadap 28 penyidik yang telah diangkat menjadi Pegawai Tetap KPK pun nyaris tak terdengar. Presiden SBY cenderung kompromistis dengan selalu mengatakan “saya akan lakukan hal yang baik untuk KPK, baik juga untuk Polri”. Sebuah Utopia ketika ada indikasi perlawanan balik ketika KPK menangkap seorang jenderal dalam sebuah kasus dugaan korupsi.

Padahal, aturan hukum di Pasal 7 PP 63 tahun 2005 jelas mengatur. Pegawai Negeri yang dipekerjakan, termasuk penyidik Polri dapat beralih-status menjadi Pegawai Tetap KPK, dan jika mereka sudah diangkat, ia diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri. Artinya apa? Menjadi kewajiban Polri memberhentikan dengan hormat penyidik tersebut, dan mereka bisa bertugas maksimal di KPK. Kita tahu, Polri menolak patuh pada PP 63 dengan alasan, para penyidik harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Apa dasar hukumnya? Tidak jelas.

Selain PP 63 tahun 2005, memang ada dua aturan lain yang patut ditinjau, yaitu PP 15 tahun 2001 yang diubah tiga kali menjadi PP 8 tahun 2010 tentang Pengalihan Status Anggota TNI dan Anggota POLRI menjadi PNS Jabatan Struktural; dan PP 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri. Agaknya dua aturan hukum itu yang sering dikutip para petinggi Polri terkait dengan Alih Status penyidik KPK.

Kami sudah mencermati dan membandingkan 3 Peraturan tersebut. Ternyata yang berlaku dalam kasus ini hanyalah PP 63 tahun 2005 tentang SDM KPK. Kenapa? Karena memang peraturan inilah satu-satunya yang membahas tentang KPK, sementara dua peraturan lainnya tidak. Sebutlah PP 15 tahun 2001 tentang Alih Status Anggota Polri. Peraturan ini tidak bisa menjangkau KPK, karena yang dapat beralih-status adalah anggota Polri untuk Jabatan Struktural. Tentu penyidik di KPK tidaklah termasuk Jabatan Struktural sebagaimana dijelaskan lebih jauh pada PP 100 tahun 2000 yang mengatur khusus tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural. Dan, pegawai KPK bukanlah Pegawai Negeri Sipil (PNS). Apalagi, KPK tidak termasuk dari 10 instansi sipil yang disebut bahkan oleh perubahan ketiga PP Alih Status Polri dan TNI itu.

Bagaimana dengan PP 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri? Bukankah jika PP SDM KPK mengatakan penyidik harus diberhentikan dengan hormat, maka konsekuensi hukumnya berlaku syarat pemberhentian di PP 1 tahun 2003 ini? Tidak. Ada dua penjelasan hukum yang bisa diungkapkan. Pertama, ruang lingkup alasan pemberhentian dengan hormat di PP ini hanya empat, salah satunya yang paling dekat adalah alasan “pertimbangan khusus kepentingan dinas”. Dari uraian lebih jauh di Pasal 7 PP 1 tahun 2003, terlihat hal ini tidak bisa berlaku pada Pegawai KPK. Karena pemberhentian anggota Polri yang dimaksud disini adalah untuk dinas yang beralih-status menjadi PNS seperti yang mengacu pada PP 15 tahun 2001 diatas. Jelaslah, dua peraturan “internal” Polri tersebut tidak berlaku untuk peristiwa Alih Status penyidik di KPK menjadi Pegawai Tetap.

Singkatnya, kausalitas “pengangkatan menjadi Pegawai Tetap KPK” di PP 63 tahun 2005 haruslah ditempatkan sebagai salah satu alasan khusus lain untuk pemberhentian dengan hormat. Dan, hal tersebut berlaku mutadis mutandis tanpa harus mengundurkan diri terlebih dahulu.

Begitulah penjelasan sederhana “kemelut hukum” tentang penyidik KPK dan kebutuhan nyata dukungan pemerintahan SBY terhadap kerja KPK. Jangan sampai karena KPK sedang menangani indikasi korupsi Century dan baru saja menetapkan kader “kesayangan” Partai Demokrat, Andi Alfian Malaranggeng sebagai tersangka, kemudian ada keengganan bagi Presiden SBY yang juga adalah Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat untuk mendukung KPK.

Saya teringkat kembali fabel klasik Buya Syafii, “janganlah kamu berharap tanduk pada kuda”. Memang kuda tak pernah bertanduk, kecuali Legenda tentang Unicorn. Sesuatu yang hanya terjadi di negeri dongeng. Semoga semangat pimpinan pemberantasan korupsi itu tidaklah hanya cerita dongeng, atau tidaklah seperti mendorong “tronton mogok” di jalan mendaki. Bapak Presiden, keluarlah dari dinding Istana itu. Maksimalkanlah sisa masa pengabdian anda untuk meberantas korupsi demi bangsa ini. (*)


Ditulis oleh: Febri Diansyah

Tulisan versi awal yang dikirimkan ke redaksi

URL Kompas: http://bit.ly/Z1fnuj

http://nasional.kompas.com/read/2012/12/13/04223854/Di.Balik.Dinding.Istana?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s