Berantakan Karena Korupsi; Catatan 2012

Dalam hitungan hari, Tahun 2012 akan berakhir. Banyak hal terjadi dengan cepat tahun ini. Sebagian pedih, sebagian memberi harapan atau setidaknya tidak mematikan asa. Demikian juga dalam pemberantasan korupsi. Fenomena penting apa yang dapat dibaca dari perjalanan yang tergesa-gesa tahun 2012 ini, dan tantangan apa yang mungkin akan dihadapi tahun depan?

Membaca tahun 2012, rasanya tidak dapat dilepaskan dari titik-titik kritis Desember 2011. Ibarat lorong gelap, upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi nyaris hilang arah, kita diombang-ambingkan oleh celoteh seorang buron kasus korupsi. Komite Etik KPK dibentuk untuk pertamakalinya sejak lembaga ini ada. Ditengah lemahnya komitmen Pemerintah dan DPR-RI, apalagi Partai Politik sebagai tonggak-tonggak utama dalam sebuah Negara, KPK pun dalam keadaan goyah saat itu. Beruntung, bangsa ini berhasil melewati titik-titik kritis itu. Terpilihnya empat pimpinan KPK, meskipun tidak maksimal, memberikan harapan baru di tahun 2012. Selain KPK, lembaga Negara lain yang mengalami pergantian pimpinan adalah Mahkamah Agung. Ketua yang baru, Hatta Ali yang dilantik pada 1 Maret 2012.

Penegakan Hukum
Awal tahun 2012 ini dimulai dengan catatan kontroversial. Ketua KPK, seorang diri mengumumkan pengetapan tersangka terhadap Miranda Swara Gultom. Perkara ini sempat menyulut ketegangan di internal KPK. Sejumlah penyidik mengatakan ada pelanggaran prosedur. mengaBeberapa isu yang tidak terlalu menguntungkan KPK beredar di sejumlah politisi, dan KPK sempat menjadi sorotan. Kita bersyukur, hal ini tidak menjadi lebih buruk. Akhirnya Miranda, sebagai salah satu aktor yang diduga kuat terlibat dalam kasus suap pemilihan dirinya dinyatakan bersalah dan divonis 3 tahun beoleh Pengadilan Tipikor (27/9).

Tonggak beberapa kasus korupsi penting juga terjadi di tahun ini, sebutlah: penyidikan kasus Hambalang dengan nilai proyek Rp. 2,5 triliun menjerat Menteri Pemuda dan Olahraga, Andi Alfian Malaranggeng, skandal bailout Bank Century Rp. 6,7 triliun dengan dua tersangka awal, kasus suap Bupati Buol yang juga menjerat lingkaran inti Partai Demokrat, Hartati Murdaya dan seorang jenderal polisi aktif, Djoko Susilo dijerat KPK dalam kasus pengadaan driving simulator di Mabes Polri. Persoalannya adalah, KPK sedang berada dalam tekanan yang besar dari luar dan dalam institusi itu. Lebih dari 30 penyidik KPK ditarik, anggaran pembangunan Gedung baru agar KPK bisa bekerja lebih maksimal ditahan oleh DPR, bahkan usulan rekruitmen penyidik sendiri diluar polisi dan jaksa ditolak parlemen.

Di tengah badai inilah KPK bekerja. Dan, kita tahu sejumlah prestasi dicatat. Selain penanganan kasus strategis diatas, preseden baru penerapan UU No. 8 tahun 2010 tentang Pencucian Uang dengan terdakwa Wa Ode Nurhayati dan upaya penerapan perampasan asset hasil korupsi dalam rangka asset recovery dicoba dalam kasus yang menjerat Anggelina Sondakh, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Sayangnya, dalam kasus suap Hakim Syarifuddin, KPK gagal menggunakan Pasal 38 B UU Tipikor yang mengatur tentang pembuktian terbalik terhadap kekayaan yang diduga dari hasil korupsi. Namun, pada putusan Nazaruddin pun, Hakim meyakini adanya korporasi yang memang dibuat untuk menampung hasil korupsi. Seharusnya hal ini bisa dikembangkan secara kongkrit oleh KPK dengan mulai menjerat korporasi sebagai pelaku korupsi.

Pada tahun 2012 ini, KPK menangani 152 perkara, yaitu penyelidikan 74 perkara, penyidikan 44 perkara, dan penuntutan 34 perkara. Diluar itu, 95 perkara yang ditangani KPK diputus di pengadilan tipikor, dengan rincian: 37 perkara di Pengadilan Tipikor tingkat pertama, 44 perkara di tingkat banding dan 14 di tingkat kasasi. Seperti kita ketahui, sampai saat ini conviction rate KPK masih 100%, kecuali satu vonis bebas terhadap walikota Bekasi yang akhirnya dibatalkan di Mahkamah Agung.

Bagaimana dengan Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman tertinggi? Ada dua hal. Di satu sisi, kita mengapresiasi MA karena telah mengkoreksi setidaknya enam putusan bebas/lepas kasus korupsi yang melibatkan Kepala Daerah. Sebutlah: Walikota Bekas, Muchtar Muhammad (6 tahun); Gubernur Bengkulu, Agusrin Najamuddin (4 tahun); Bupati Subang, Eep Hidayat (4 tahun); Bupati Lampung Timur, Satono (15 tahun); Bupati Lampung Tengah Andi Achmad SJ (12 tahun); dan Bupati Sragen, Untung Wiyono (7 tahun). Akan tetapi di sisi lain, MA juga menguatkan 3 vonis bebas/lepas kasus korupsi serta menjatuhkan 1 vonis bebas untuk terdakwa kasus Sisminbakum. Selain itu, kita tahu MA masih dilanda badai soal “meja 1 miliar” dan isu transparansi keuangan.

Serangan Balik
Di tengah sejumlah catatan diatas, pemberantasan korupsi ternyata dihadapkan pada sesuatu yang sangat serius. KPK masih terus mendapatkan serangan balik ditengah tugas pemberantasan korupsi yang semakin berat. Kami mencatat setidaknya ada 3 bentuk serangan yang dilakukan. Mulai dari kelanjutan gaya lama ala politisi melalui revisi UU KPK dengan melumpuhkan sejumlah kewenangan strategi seperti penyadapan dan penuntutan, serangan langsung dalam bentuk kriminalisasi, dan tekanan dari dalam terhadap sumber daya manusia KPK.

Kita ingat betul apa yang terjadi pada 30 Juli 2012, dimana penggeledahan terhadap Korlantas Mabes Polri yang dilakukan KPK dihambat. Para petugas tertahan lebih dari 12 jam di gedung itu, portal diturunkan, alat bukti tidak boleh dibawa. Setelah negosiasi panjang dan tekanan publik yang hebat, akhirnya KPK baru bisa membawa alat bukti, itupun belum bisa langsung digunakan, esok harinya 31 Juli pada Pk. 19.40 WIB.

Dan, perlawanan tersebut belum selesai. Ketika untuk pertamakalinya KPK memeriksa sang jenderal polisi, malamnya sejumlah penyidik polisi dari Polda Bengkulu dan Polda Metro Jaya dating dan hendak menangkap penyidik KPK, Novel Baswedan.yang dinilai sebagai aktor yang paling aktif dalam penanganan kasus driving simulator dan penggeledahan di Korlantas Mabes Polri. Beruntung saat itu, dukungan publik yang luas, cepat dan mengejutkan menangkal rencana penangkapan tersebut. Setelah mengetahui pesan berantai, twitter dan facebook, ratusan massa menyemuti kantor KPK dari tengah malam Jumat 5 Oktober 2012 hingga dini hari. Kapolri akhirnya meralat, ia tidak tahu tentang pergerakan pasukan malam itu.

Di tahun ini pulalah, dukungan publik dalam bentuk Saweran pembangunan gedung KPK terjadi. Orang-orang berbondong, bukan pemilik uang ratusan juta atau miliaran, tetapi receh dan koin dari pemulung, tukang Koran, ojek, mahasiswa, pedagang kakilima, dan orang-orang yang peduli dengan pemberantasan korupsi. Bayangan Gedung KPK serasa sudah tegak berdiri menantang para koruptor dari receh yang menumpuk jadi bukit ini.

Korupsi Politik
Lebih dalam dari angka-angka di atas, kita menemukan fenomena yang menguat di tahun ini. Partai politik berkuasa seperti Partai Demokrat tampak limbung diterpa isu korupsi. Betapa tidak, sejumlah kader intinya, mulai dari Bendahara Partai Demokrat, M. Nazaruddin, Wakil Sekretaris Jenderal, Anggelina Patricia Sondakh, Dewan Pembina, Hartati Murdaya dan Andi Alfian Malaranggeng yang menjabat Menteri Pemuda dan Olahraga. Selain itu, nama Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum juga santer di tahun ini, meskipun statusnya di KPK masih sebatas saksi.

Hal ini tentu bukan semata soal nama-nama dan jabatan yang menjadi tersangka. Tapi, seharusnya menjadi pelajaran penting tidak hanya bagi Partai Demokrat, tetapi juga semua partai. Bahwa korupsi akan membuat strategi politik partai berantakan, bahkan bukan tidak mungkin meluluhlantakkan kepercayaan publik terhadap partai-partai yang terlibat korupsi. Karena itulah, pembenahan secara sistemik dan mendasar haruslah menjadi agenda ke depan di internal partai. Mulai dari rekruitmen anggota dan pengurus, dan yang terpenting, pertanggungjawaban sumber dana politik yang tidak berasal dari hasil korupsi.

Di tahun 2013, tantangan pemberantasan korupsi akan jauh lebih besar. Modal KPK yang semakin tergerus dengan ditariknya puluhan penyidik, pelemahan yang tak pernah berhenti dari politikus, dan komitmen hambar Presiden SBY membuat kerja tetap saja semakin berat. Seperit jalan terjal yang belum tahu ujungnya. Namun, seperti puisi Taufiq Ismail, “kita harus berjalan terus karena berhenti atau mundur, berarti hancur”. Bangsa tidak boleh berantakan dan hancur gara-gara ulah koruptor. (*)

Dimuat di SUARA PEMBARUAN, 29 Desember 2012

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s