Berdagang Pengaruh Politik

sekali lagi, pertanyaan yang masih menggantung adalah, bagaimana jika Nazaruddin saat itu bukan anggota DPR?

Beberapa waktu lalu, Presiden PKS menjadi tersangka korupsi dan ditahan KPK. Ia diduga terlibat dalam korupsi terkait import daging sapi. Kasus ini menyentak kesadaran publik, tidak hanya bagi kader partai yang dikenal sangat ideologis, tetapi juga bagi masyarakat umum.

Dari persepektif politik banyak hal bisa dibaca. Mulai dari runtuhnya legitimasi agama dalam kehidupan politik, prediksi larinya pemilih PKS, sampai pada isu konspirasi yang dijadikan kambing hitam. Namun, dari aspek hukum yang menarik adalah pernyataan pimpinan KPK, bahwa LHI diduga memperdagangkan pengaruhnya sebagai Presiden PKS. KPK menggunakan Pasal 12 a/b, Pasal 5 dan/atau Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Apa yang dimaksud “memperdagangkan pengaruh”?

Trading in Influence
Merujuk pada United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) yang disahkan di Merida, Mexico tahun 2003, aturan “trading in influence” terdapat pada Pasal 18.. Indonesia telah meratifikasi konvensi ini melalui UU No. 7 tahun 2006 pada 19 September 2006. Secara keseluruhan, per: Desember 2012 lalu, tercatat 165 negara tercantum sebagai negara pihak dalam konvensi PBB melawan korupsi ini.

Sebelumnya, negara-negara di Eropa juga telah mengenal delik korupsi ini. Bahkan, yang menarik, dari publikasi Council of Europe (CoE) tahun 2000, Trading In Influence and the Illegal Financing of Political Parties, kriminalisasi memperdagangkan pengaruh dihubungkan dengan pendanaan politik secara tidak sah. Ia dikenal dengan jenis korupsi trilateral relationship dengan pelaku tidak hanya pejabat Negara, tetapi juga warga Negara biasa melalui pemberian hadiah atau janji. Deskripsi yang sama terjadi di Inggris melalui 1906, Prevention of Corruption Act (Willeke Slingerland, 2010: 3).

Sepintas aturan ini mirip dengan unsur-unsur suap atau gratifikasi. Tujuannya juga sama. Namun jika dicermati lebih jauh, pasal-pasal suap yang kita kenal di Undang-undang Tipikor saat ini sulit menyentuh pelaku yang bukan Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara. Dalam kasus LHI mungkin tidak akan ada masalah berarti, karena ia diproses saat masih menjabat Anggota DPR.

Tapi bagaimana jika pelakunya bukan penyelenggara negara? Elit partai politik, misalnya. Padahal, bukti-bukti menunjukkan ia menerima fee atau setoran dari perusahaan agar ia menggunakan pengaruhnya (menekan) kementrian yang dipimpin oleh kader dari partainya untuk melakukan sesuatu. Biasakah ia dijerat UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?

Secara substansi, perbuatan yang dilakukan elit politik tersebut jelas salah. Bahkan secara teoritis inilah “induk korupsi”. Apalagi, di survey Transparency International, Partai Politik sebagai institusi paling korup memang menjadi tren Negara-negara dunia, termasuk di Indonesia. Karena dengan pengaruhnya dan posisi Partai yang sangat powerfull dapat membuat Menteri atau pejabat tertentu melakukan perbuatan yang menguntungkan pihak yang memberikan setoran pada si elit partai.

Modus ini tentu sangat mungkin dikembangkan pada model pendanaan ke institusi partai. Pengusaha dan pihak lain yang ingin mendapatkan proteksi, memuluskan proyek atau kepentingan apapun dapat “memelihara” partai politik melalui dukungan dana politik. Tentu saja kita tidak sedang berbicara aliran dana resmi yang tercatat pada kas partai atau yang dilaporkan pada Komisi Pemilihan Umum.

Bisakah praktek “suap swasta” diatas dijerat dengan UU Pemberantasan Korupsi yang ada saat ini? Kita memang memiliki UU No. 11 tahun 1980 tentang Suap yang mengatur suap terkait kepentingan umum, namun “suap swasta” ini tidak diketegorikan Korupsi. Sehingga, sulit bagi KPK menanganinya. Idealnya, tentu dalam revisi UU Tipikor klausul ini dimasukkan sebagai salah satu norma baru selain ketentuan tentang illicit enrichment dan suap bagi pejabat publik asing. Namun, sayangnya, dalam kondisi politik hari ini, penguatan terhadap pemberantasan korupsi nyaris menjadi utopia. Apalagi, hampir 50 kader partai yang duduk sebagai Anggota DPR telah dijerat KPK.

Pembentukan Hukum
Ada beberapa klausul yang bisa dikembangkan, seperti kasus korupsi M. Nazaruddin, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat. Putusan yang telah in kracht di Mahkamah Agung ini menyinggung isu “pengaruh politik” terkait suap yang diterima. Meskipun M. Nazaruddin adalah Anggota Komisi III DPR, sedangkan proyek yang diurus dibahas di Komisi X DPR, namun hubungan Nazaruddin sebagai Bendahara Partai Demokrat dengan Menpora Andi Alfian Malaranggeng yang berasal dari partai yang sama menjadi salah satu pertimbangan penting. M. Nazaruddin kemudian divonis 7 tahun penjara dan dijerat Pasal 12 huruf a UU Tipikor. Jika Bendahara Umum saja memiliki pengaruh pada Menteri yang berasal dari partai yang sama, bagaimana dengan Ketua Umum atau Presiden Partai?

Namun, sekali lagi, pertanyaan yang masih menggantung adalah, bagaimana jika Nazaruddin saat itu bukan anggota DPR? Ada beberapa pendekatan yang bisa dikembangkan oleh KPK. Belajar dari otoritas di Swedia, trading in influence dapat dijerat dengan pasal suap biasa.(Slingerland, 2010;4).

Di Indonesia, KPK bisa meneliti lebih dalam peluang perluasan norma melalui penerapan ketentuan Penyertaan di Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP. Ada dua hal sederhana yang perlu dipertimbangkan, Pertama, pelaku yang turut serta. Misal: ikut menerima setoran/fee bersama tersangka yang merupakan anggota DPR dan secara sengaja mempengaruhi kementrian/pejabat tertentu untuk melakukan penunjukan perusahaan importir daging tertentu. Logika yang sama bisa diberlakukan untuk semua kasus korupsi sejenis.

Dan, Kedua, ketika semua pelaku bukan penyelenggara Negara. Kita perlu membuka ulang asal muasal pembentukan Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Pasal ini ternyata tidak ditemukan dalam KUHP Belanda. Ia ditambahkan dalam KUHP Indonesia karena ingin menjerat orang-orang yang tidak mempunyai jabatan kenegaraan tapi memiliki pengaruh, seperti: tetua adat, pimpinan keagamaan dan lainnya. Menurut Jonkers orang-orang tersebut termasuk orang yang dapat menyalahgunakan pengaruhnya (A.Z. Abidin & Andi Hamzah; 436). Pelaku menggerakkan pihak tertentu untuk melakukan kejahatan. Akan tetapi, penerapan aturan ini tentu perlu didukung bukti dan analisis yang rinci.

Kasus Nazaruddin, LHI, dan kasus lain yang menjerat elit partai haruslah memberikan pelajaran penting untuk penguatan pemberantasan korupsi. KPK sebagai institusi independen yang ditugaskan memimpin pemberantasan korupsi harus mampu menemukan cara terbaik untuk memangkas akar korupsi yang salahsatunya dilakukan dalam bentuk memperdagangkan pengaruh politik. (*)

versi awal artikel yang dimuat di Kompas, Rabu 13 Februari 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s