Komite Etik KPK (Edisi Kartu Kuning untuk Samad)

Kemarin plafon gedung KPK runtuh. Langit-langit ruangan tunggu tamu di lantai dasar itu bolong. Bangunan yang sekarang menjadi simbol perang terhadap korupsi ini mulai rapuh dimakan waktu. Diam-diam terlintas pertanyaan, mungkinkah “rayap-rayap” pemakan hati juga sedang berkeliaran?. Mengikis integritas yang sejak lama dibangun dengan susah payah. Semoga tidak. Karena jika benar ada rayap yang bersarang di tubuh KPK tanpa adanya mekanisme pembersihan, kita patut muram tentang masa depan perang melawan korupsi di Indonesia.

Di sinilah pembentukan Komite Etik KPK menjadi sangat penting. Semacam mekanisme self-correction yang biasanya nyaris gagal di institusi lainnya. Dengan sensitifitas pengawasan internal, prinsip Zero Tolerance, penghormatan terhadap nilai etik dan kesadaran bahwa dibalik kewenangan yang luar biasa melekat tanggungjawab sangat besar, tentu kita bisa meminimalisir ekspansi para rayap di tubuh KPK itu.

Dalam putusan No. 01/KE-KPK/4/2013 tanggal 3 April 2013, Komite Etik KPK telah menyatakan Ketua KPK, Abraham Samad melanggar kode etik. Sedangkan Adnan Pandu Praja, Wakil Ketua KPK dinyatakan melakukan pelanggaran ringan karena pernyataannya publik. Untuk kesekian kalinya Keputusan Pimpinan KPK No. KEP-06/P.KPK/02/2004 tentang Kode Etik Pimpinan KPK ditegakkan. Belum pernah ditemukan di institusi lainnya badan etik internal menghukum pimpinannya sendiri. Untuk poin ini, bolehlah Komite Etik diapresiasi.

Tak Butuh Superman
Apa yang penting dari putusan komite etik april 2013 itu? Menurut saya, sebelum bicara lebih jauh, kita perlu mencermati dua hal. Pertama, memisahkan antara proses hukum dugaan korupsi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum dengan proses di Komite Etik KPK. Apapun hasil komite etik, kasus Anas harus jalan terus. Kedua, titik rawan dalam perjalanan kasus Anas terkait dengan pelanggaran yang dilakukan pimpinan KPK.

Khusus bagian kedua, banyak pihak agaknya tak sadar dengan betapa berbahayanya fakta temuan ke-20 jika dikaitkan dengan sejumlah fakta lainnya. Disana disebutkan “Abraham Samad tidak pernah menyampaikan kepada Pimpinan yang lain mengenai hasil ekspose Tim Kecil Kedeputian Penindakan tersebut”. Coba bandingkan dengan Fakta no. 13 yang menunjukkan seolah-olah ada penguasa tunggal di KPK yang dengan paksa dapat mengambil alih penanganan sebuah perkara. Hal ini tentu saja tidak sehat jika diletakkan dalam konteks sifat kolektif kepemimpinan KPK yang diatur di UU KPK.

Seperti diketahui, prinsip kolektif kepemimpinan KPK sengaja dibentuk untuk menghindari titipan kepentingan luar yang dibawa oleh personal pimpinan KPK. Jika ada pimpinan yang mendapat pesanan dari luar, baik untuk menjerat pihak-pihak tertentu karena alasan persaingan politik atau alasan apapun, atau melindungi orang tertentu, maka mekanisme kolektif sekaligus dapat menjadi pengawasan silang diantara 5 pimpinan tersebut.

Berdasarkan runutan waktu terlihat hasil ekspose yang tidak disampaikan oleh Ketua KPK pada 4 pimpinan lain adalah ekspose tim kecil 7 Februari 2013 yang telah menyimpulkan berkas kasus Anas telah memenuhi syarat ditingkatkan ke Penyidikan. Menurut saya, kekeliruan yang sangat fatal ini tidak boleh terulang kembali. Ingat, tidak ada “Superman” di KPK yang bisa bekerja sendiri. Kecenderungan “one man show” tidaklah cocok bagi penegak hukum di KPK. Secara ekstrim kita bisa katakan, Pimpinan KPK hanya “pelancong” 4 tahun disana. Keberhasilan KPK sesungguhnya dalam pemberantasan korupsi tergantung pada berjalan atau tidaknya mekanisme institusi yang tidak tergantung pada perorangan tertentu.

Hal yang sama pernah terjadi sebelumnya ketika mantan Wakil Sekjen Partai Demokrat, Angelina Patricia Pingkan Sondakh diumumkan sebagai tersangka pada 3 Februari 2012 lalu. Meskipun pahit, namun sejarah telah mencatat, saat itu Ketua KPK tanpa pimpinan lain mengumumkan penetapan AS sebagai tersangka dugaan suap terkait pembangunan wisma atlet. Beberapa bulan kemudian, di pengadilan, KPK gagal membuktikan penerimaan suap terkait wisma atlet. Beruntung, kerja keras tim penyidik dan jaksa KPK juga mengkonstruksikan dakwaan terhadap penerimaan uang terkait pengurusan anggaran beberapa perguruan tinggi di Kementrian Pendidikan Nasional yang juga diurus oleh Group Permai. Tak terbayangkan betapa malu dan rusaknya kelembagaan KPK jika saat itu, jaksa dipaksa hanya menuntut suap terkait wisma atlet, dan terdakwa bebas di pengadilan.

Ancaman lain dari gaya one man show ini bisa jadi lebih membahayakan KPK. Benar, publik ingin agar KPK bekerja keras dan cepat menjerat koruptor. Benar, kita marah dan benci dengan koruptor. Tapi hal itu tidaklah mereduksi akal sehat, apalagi dalam posisi KPK sebagai penegak hukum, untuk tidak berbuat sembrono. Karena kekeliruan KPK dalam pembuktian justru akan menguntungkan koruptor. Ia bisa saja lepas dari jerat hukum karena sejak awal KPK lemah dan tidak hati-hati mengkonstruksikan fakta, bukti dan argumentasi hukum yang runtut. Sungguh, kita tak butuh “Superman” dadakan di KPK. Karena memang, Superman hanya imajinasi di dalam kartun.

Marwah Institusi
Kembali pada Komite Etik, saya mencoba membandingkan badan etik sejenis di delapan institusi lainnya. Mulai dari, MK, MA, Polri, Kejaksaan, LPSK, KPU, BPK dan bahkan DPR. Semua institusi tersebut memiliki mekanisme yang khusus tentang penegakan etika dan kehormatan institusi. Dari aspek kelembagaan, sebenarnya Komite Etik KPK cenderung mempunyai kewenangan yang terbatas dibanding lembaga lainnya. Pada delapan institusi yang diteliti badan etik atau majelis kehormatan dapat merekomendasikan pemberhentian anggota dan mempunyai kewenangan lebih besar. Akan tetapi, kita tahu kewenangan tersebut jarang sekali diterapkan dengan maksimal.

Sebut saja DPR dengan Badan Kehormatan yang bahkan diatur sebagai Alat Kelengkapan tetap. Keanggotaan yang hanya berasal dari dalam membuat lembaga ini lemah sehingga yang lebih menonjol adalah kompromi. Demikian juga dengan “tetangga” KPK, yaitu Polri dan Kejaksaan. Sungguh ajaib jika ada pimpinan atau para jenderal yang dinyatakan bersalah dan putusan badan etiknya dibuka ke publik. Bandingkan dengan pemeriksaan internal terhadap rekening gendut 17 perwira Polri yang dianggap wajar.

Dari aspek disain kelembagaan dan karakter persidangan, apa yang terjadi di Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) mencuri perhatian. Dengan dasar hukum UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu; keanggotaan berasal dari unsur KPU dan unsur lain, termasuk 4 perwakilan tokoh masyarakat; serta persidangan dan putusan terbuka menjadikan DKPP menarik dicermati. Meskipun putusan DKPP ini tidak lepas dari kritik, tapi keanggotaan yang juga berasal dari luar dan persidangan yang terbuka menjadikannya punya poin positif. Di Komite Etik KPK, dominasi unsur eksternal sudah cukup baik, tinggal perlu diatur di Peraturan Pimpinan KPK tentang mekanisme persidangan yang terbuka. Hal ini penting untuk membuka ruang pengawasan publik yang lebih besar.

Memang tidak mudah. Namun, demi kepentingan menjaga marwah dan kredibilitas KPK yang telah dibangun dengan susah payah, penguatan terhadap pengawasan internal, mekanisme persidangan pelanggaran etik perlu dipertimbangkan secara serius. Perlu disadari, KPK adalah lembaga yang akan selalu menjadi bidikan serangan balik para koruptor, kita tak ingin institusi ini hanya kuat melawan hantaman dari luar, tapi justru remuk karena gagal mencegah rayap-rayap menggerus tiang-tiang KPK. Kita sungguh harus merawat institusi ini, seperti kita merawat harapan untuk Indonesia yang tidak lagi dihisap para koruptor.

Demikianlah, sebagai sahabat dalam pemberantasan korupsi, tentu kita harus melakukan koreksi saat salah satu dari kita keliru. Karena itulah, Pimpinan KPK sebaiknya dengan jiwa besar menerima kritik dan tetap bekerja keras membasmi korupsi melalui KPK. Berani saja tidak cukup, sahabatku. Bersuara di depan kamera dan diujung mikrofon saja tidak cukup. Kita sungguh terlanjur muak dengan kata-kata tanpa tindakan nyata. Muak dengan curhat para pemimpin yang lemah. Alangkah baiknya pimpinan KPK lebih banyak menghabiskan waktu di ruangan ekspose perkara, dibalik tumpukan berkas dan rencana strategis pembangunan instegritas bangsa. Pimpinan KPK adalah penegak hukum. Bukan politisi, apalagi politikus. Saya tutup surat ini dengan sepenggal puisi Chairil Anwar, “tapi kerja belum selesai, belum apa-apa” (*)

Versi awal. Dimuat di Majalah Tempo 8 April 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s