Menagih KPK Tuntaskan Nazaruddin

Tidak banyak yang ingat, lebih dari dua tahun lalu, Pimpinan KPK menyatakan indikasi nilai proyek yang terkait perusahaan Nazaruddin adalah Rp. 6,037 Triliun. Disebut juga tentang 35 perusahaan yang berada dalam lingkungan konsorsium Group Permai. Sebuah korporasi yang kemudian diyakini hakim pengadilan tindak pidana korupsi sebagai alat melakukan kejahatan. Mengurus anggaran, proyek, dan akhirnya mendapatkan keuntungan dan fee proyek. Pada sejumlah keterangan saksi, kentungan yang berhasil diraup dari beberapa peoyek ditangani bahkan mencapai 40%. Perusahaan-perusahaan itu ibarat gurita dengan tentakel yang panjang melilit sejumlah proyek yang didanai uang negara.

Akan tetapi, sampai saat ini, KPK baru menyentuh sebagian kecil proyek tersebut. Sebutlah kasus suap Wisma Atlet (minus pengadaan Wisma Atlet), suap Kemendiknas yang baru menjerat Angelina Patricia Pingkan Sondakh, pengadaan PLTS dan proyek Hambalang yang sedang berada pada tahap penyidikan. Memang benar, KPK perlu diapresiasi karena telah menjerat aktor-aktor kuat di partai penguasa seperti Demokrat, mulai dari Ketua Umum, Bendahara Umum, Wakil Sekjen dan bahkan salah satu dewan pembinan partai yang ditetapkan sebagai tersangka saat masih menjabat menteri aktif. Nazaruddin dan isterinya Neneng Sri Wahyuni pun telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi.

Akan tetapi, kita sangat sadar sejumlah kasus menunggu diungkap KPK. Sebutlah catatan yang paling terang yang pernah muncul di persidangan kasus suap Wisma Atlet. Mindo Rosalina Manulang mengungkap 14 proyek PT. DGI yang difasilitasi group Permai. Modus yang sangat mirip dengan pengadaan wisma atlet dan sebagain komitmen fee yang telah direalisasikan seharusnya menjadi fakta-fakta yang bisa diungkap KPK. Bahkan mengingat begitu sistematisnya kegiatan tersebut dilakukan, bukan tidak mungkin pidana korupsi dijerat pada korporasi.

Uraian diatas adalah contoh sederhana yang bisa diungkapkan betapa masih banyak “pe-er” KPK untuk menuntaskan kasus Nazaruddin. Selain itu, penyidikan indikasi pencucian uang senilai Rp. 300 miliar dalam pembelian saham Garuda Indonesia telah diumumkan sejak 13 Februari 2012 pun belum jelas perkembangannya hingga saat ini. Apakah penyidikan pencucian uang hanya berhenti pada pembelian saham Garuda Indonesia? Seharusnya tidak, karena berdasarkan KPK tetap bisa menjerat semua perbuatan terhadap kekayaan yang diduga hasil kejahatan dengan predicate crime korupsi. KPK tidak boleh melupakan pertimbangan hakim bahwa group permai memang dibuat untuk mengurus dan menampung fee proyek-proyek pemerintah tersebut.

Beruntung, saat ICW mendatangi pimpinan KPK (19/6), ditegaskan bahwa pengusutan TPPU akan mencakup pada semua proyek yang pernah dipegang perusahaan Nazaruddin dan bahkan kegiatan perusahaan yang masih dilakukan saat ini jika memang ditemukan ada proceeds of crime disana. Nilai penyitaan yang telah dilakukan KPK pun telah mencapai Rp. 500 miliar. Namun demikian, kita tahu sejumlah asset belum disita KPK, karena itulah penting bagi KPK untuk semaksimal mungkin menerapkan strategi pemiskinan dalam penanganan kasus korupsi.

Intimidasi Saksi
Membaca ulang semua kasus dan kegiatan perusahaan di lingkungan group Permai atau Anugerah, memang kita tetap harus realistis. Kita tahu kondisi KPK saat ini tidaklah cukup ideal untuk menangani seluruh kasus. Sehingga kewenangan koordiansi dan supervisi KPK memang harus benar-benar dijalankan. Namun, ingat supervisi seperti ini bukan tanpa resiko, karena distribusi perkara tanpa komitmen bersama yang jelas justru dapat menghambat penuntasan perkara ini. Sebut saja tentang saksi-saksi kunci yang justru dijerat di institusi lain.

Ancaman akan menjerat para saksi kunci kasus ini melalui proses di Kepolisian dan Kejaksaan memang telah terlihat. Indikasi yang nyata telah muncul, sebut saja Yulianis, saksi yang sangat penting dalam membongkar kasus ini ternyata telah dilaporkan dua kali ke Polda Metro Jaya. Bahkan putera presiden, Ibas melaporkannya dengan tuduhan pencemaran nama baik. Kemudian Bayu Wijokongko justru ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam salah satu proyek yang dikelola Group Permai.

Potensi intimidasi melalui jalur hukum sangat mungkin juga dapat terjadi pada saksi-saksi lainnya. Padahal, dalam sejumlah fakta persidangan muncul adanya sejumlah Direktur, Komisaris atau kepemilikan saham tertentu dibuat hanya “diatas kertas”. Dengan kata lain, pengendali dan pihak yang menikmati tetaplah aktor utama dalam skandal ini. Pengusutan kasus yang rentan terjebak mengkriminalisasi saksi kunci tentu akan menjadi preseden yang buruk bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Apalagi, dalam konteks ini KPK lah yang sejak awal menangani kasus Nazaruddin tersebut. Kita tidak ingin proses hukum di Polri dan Kejaksaan “dibajak” oleh kepentingan tertentu yang tujuannya tidak lain adalah untuk mengintimidasi para saksi kunci.

Untuk menyelesaiakan hal ini tentu perlu komitmen yang sangat kuat dari masing-masing pimpinan lembaga negara. KPK harus duduk bersama dengan Polri, Kejaksaan dan LPSK untuk membicarakan kelanjutan penanganan perkara Nazaruddin ini. Karena kriminalisasi saksi kunci tidak akan bermanfaat kecuali hanya menyenangkan aktor utama karena perbuatannya dan hasil kejahatan yang dinikmatinya tidak akan terbongkar.

Semua pihak seharusnya menyadari PERLINDUNGAN SAKSI adalah prinsip yang harus dipegang bersama. Mahkamah Agung RI dalam SEMA No. 04 tahun 2011 bahkan mengutip Pasal 37 ayat (3) Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) bahwa: setiap negara wajib mempertimbangkan memberikan “kekebalan penuntutan” bagi orang yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan hingga penuntutan kasus korupsi. Ketentuan yang sama juga dicantumkan dalam Pasal 26 Konvensi PBB Anti Kejahatan Transnasional dan Terorganisir (UN Convention Against Transnasional Organized Crime, 2000). Hal ini berarti prinsip perlindungan saksi tidak hanya menjadi komitmen institusi penegak hukum di Indonesia, tetapi juga komitmen dunia internasional.

Peraturan 5 Institusi
Selain itu, teradapat Peraturan Bersama Kementrian Hukum dan HAM, Polri, Kejaksaan, KPK dan LPSK tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerjasama. Peraturan ini telah ditandatangani oleh 5 (lima) lembaga negara sebagai bentuk komitmen Perlindungan Saksi. Seperti dicantumkan dalam peraturan bersama ini, tujuan disusunnya peraturan bersama agar ada sinergisitas dan pemahaman bersama untuk memperlancar pengungkapan kejahatan yang serius, termasuk korupsi.

Dalam konteks kasus Nazaruddin, ketika di satu sisi pengungkapan aktor utama dalam kasus ini masih belum maksimal, tentu bertentangan dengan rasa keadilan jika yang dijerat terlebih dahulu justru saksi-saksi yang tahu dan bersedia membantu penegak hukum untuk memberikan informasi selama mereka bekerja di Group Permai yang dipimpin Nazaruddin. Jika para saksi ini diam karena merasa terancam, tentu pengungkapan kasus akan terhambat. Karena itulah, sebagai upaya melawan lupa, kita tetap harus tagih kinerja KPK untuk menuntaskan kasus Nazaruddin. (*)

Febri Diansyah
Dimuat di SUARA PEMBARUAN Jumat 21 Juni 2013

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s